RDP MRP PB: Paparkan Sejumlah Kegagalan, Masyarakat Adat se- Papua Barat Tolak Revisi Otsus

Oleh Redaksi

06 October 2020 22:10 666 VIew

''Penyerahan Aspirasi Penolakan Revisi Otsus''

Manokwari, arfaknews - Masyarakat Adat Papua wilayah Doberay dan Bomberay sepakat menolak revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Otonomi Khusus di Provinsi Papua [Papua Barat].

Aspirasi penolakan itu diikrarkan dalam keputusan bersama masyarakat adat meliputi 12 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi Papua Barat yang diserahkan langsung kepada Ketua MRP saat pelaksananan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Manokwari, Selasa (6/10/2020).

Salah satu Peserta RDP yang diwawancarai, mengatakan masyarakat adat Papua menolak Otsus Jilid II [Revisi Otsus] karena tidak menjawab kebutuhan ril di tanah Papua.

"Implementasi Otsus selama 19 Tahun tidak menjawab persoalan ril di Tanah Papua, mulai dari sistem pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemanusian,"ucap ketua Dewan Adat Sorong Selatan, George R. Kondjol.

Kondjol menilai 19 tahun pemerintah pusat tidak mempercayakan orang Papua untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan UU Otsus.

"Otsus tidak berhasil itu karena Jakarta tidak berikan kewenangan kepada OAP untuk menjalankan Pemerintahan Otsus. Di sisi lain tata kelola anggaran Otsus yang gagal," paparnya.

"Otsus Gagal, masyarakat tolak revisi Otsus, dan kami minta penentuan nasib sendiri," singkatnya.

Senada, Ketua Pemuda Dewan Adat Tambrauw, Hugo Asrouw mengatakan selama 19 Tahun, amanat Otsus tentang perlindungan, keberpihakan, pemberdayaan belum memperlihatkan wajah Otsus.

Otsus Gagal, Dana Bagi Hasil Migas tidak berjalan sesuai amanat Otsus. Belum lagi, sejumlah Perdasus yang diajukan dari Papua maupun Papua Barat tidak diakui. Jakarta masih melihat dari aspek Politik, dari sisi separatis.

"Parahnya, selama 19 Tahun supermasi hukum masih lemah, pembungkaman ruang Demokrasi, Dehumanisasi dan krisis kemanusian kerap terjadi," ujar Asrouw.

Ketua Pemuda Dewan Adat Tambrauw ini menyesalkan sikap pemerintah atas tindakan pelanggaran konstitusional, mengajukan revisi tanpa mekanisme pasal 77 UU nomor 21 Tahun 2001.

"Kami sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang melanggar undang-undang. Ini menunjukan sikap arogan dan tidak menghargai rakyat, kami tolak Otsus," tegas Asrouw.

"Kami minta penentuan nasib sendiri, kami minta pemerintah buka ruang dialog Internasional yang difasilitsi oleh pihak ketiga untuk selesaikan masalah Papua," tukasnya.

Ketua MRP Papua Barat, Maksi Ahoren menegaskan, MRP melangkah sesuai pasal 77 UU nomor 21 Tahun 2001, maka apapun yang diaspirasikan oleh masyarakat adat akan disuarakan ke Pemerintah pusat.

"Apapun yang masyarakat sampaikan, akan ditindaklajuti ke Jakarta. MRP diperintahkan oleh UU Otsus,  Kami tidak membawa diri bahkan tidak diintervensi oleh kepentingan kelompok siapapun, kami ini murni menjalankan amanat undang- undang,"tegasnya.

Selanjutnya, Ahoren menjelaskan hasil RDP akan diplenokan dalam rapat  paripurna luar biasa bersama MRP Papua.

"Hasil ini akan kita lihat, akan diplenokan bersama MRP Papua dalam Rapat Paripurna sebelum diantar ke pemerintan pusat," tuturnya.

Lebih lanjut Maksi menambahkan soal direspon oleh Jakarta atau tidak, sejatinya MRP telah merampungkan aspirasi rakyat sesuai amanat undang-undang.

"Kalau negara tidak merespon apa yang menjadi keinginan orang Papua, saya kembalikan itu kepada rakyat, yang penting kami sudah bersuara menghubungkan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat,"tukasnya.


Berita Terkait