Soal Kas Kosong, Tim PMK2 Luruskan Kebingungan Berfikir Politisi Di Bintuni

Oleh Redaksi

09 October 2020 01:11 2304 VIew

''Tim Sukses PMK2''

Teluk Bintuni, arfaknews - Tim pemenangan Pasangan Petrus Kasihiw dan Matret Kokop (PMK2) meluruskan pernyataan "Kas Kosong" yang disalahtafsirkan oleh Tim sukses dari salah satu paslon Di Kabupaten Teluk Bintuni.

Menurut Akwan, dalam prinsip good governance, seorang kepala daerah dibantu oleh kepala-kepala dinas, bukan sebagai perpanjangan tangan, namun sebagai pihak yang seharusnya kompeten untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pada kantor dinas yang dikuasainya untuk mewujudkan visi misi Pemerintah.

“Jika seorang kepala daerah memegang beban pertanggung jawaban atas tampuk tugas dan kewenangan  kepala dinas, maka untuk apa semua delegasi kewenangan terkait diberikan, justru beban kepala dinas itu merumuskan strategi agar bisa menjadi sumbangsi sebuah pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Akwan, Kamis (8/10/2020).

Yohanes menerangkan, sesuai tupoksi kepala OPD bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota, bukan sebaliknya, karena tugas dari dinas daerah itu adalah tugas dan kewenangan desentralisasi pemerintah pusat.

“Ini jangan disamakan dengan rantai komando pada TNI-Polri yang tegak lurus pada satu jajaran struktural,"ujarnya.

Berbeda dengan struktur militar, setiap kepala dinas mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SK, sedangkan prajurtit komandan tidak. 

Karena itu, Akwan meminta politisi Tim Ayo untuk memahami struktur birokrasi secara cermat.

Jangan dianalogikan kedua lembaga ini [OPD dan Militer] pegemban tupoksi yang sama, jelas sudah jauh berbeda. Jadi jika terjadi kas kosong, ya berarti kepala dinas yang mengemban tugas dan tanggung jawab yang salah merumuskan strategi, la kok dikembalikan ke Bupati, ini kan lucu,” bebernya.

Menurut Mantan ASN Ini bahwa Apabila suatu kepala OPD Gagal mencapai target sesuai tupoksi yang diemban maka kepala daerah wajib meminta pertanggungjawaban dari OPD tersebut.

 "Ini linier dengan Presiden yang meminta pertanggung jawaban dari Menteri,"katanya.

“Coba kerangka berpikir ini diluruskan. Jangan bikin logical fallacy. Ini bahaya,” pungkasnya.


Berita Terkait