Pemprov Serahkan Rancangan KUA PPAS Perubahan 2020 Ke DPR Papua Barat

Oleh Redaksi

17 October 2020 09:10 93 VIew

''Sambutan Wakil Gubernur Papua Barat saat menyerahkan draft KUA dan PPAS Perubahan APBD 2020 kepada DPR PB''

Manokwari,arfaknews - Pemerintah Provinsi Papua Barat serahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD  Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 untuk dibahas dan mendapatkan kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif, Jumaat (16/10/2020). 

Rencana pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah sejumlah Rp 7.766.271.305.673,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 369.466.348.262,00, Dana Perimbangan dari pusat sebesar Rp 3.375.650.756.811, dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.4. 021. 154. 200. 600.

Sedangkan, rencana belanja adalah sebesar Rp10.817.417.624.447,50, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.7.403.119.895.573,44, dan belanja langsung sebesar Rp 3.414.297.728.874,06.

Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.051.146.318.774,50. Sementara pengeluaran pembiayaan nihil.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani menjelaskan, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Papua Barat Tahun 2020 adalah instrument operasional tahunan keuangan daerah yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah.

Pembangunan yang dilaksanakan antara lain difokuskan pada pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan, peningkatan infrastruktur perhubungan, pembangunan sarana perkantoran, peningkatan kapasitas aparatur, penyiapan regulasi dan instrumen kerja, upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu dalam penyusunan PPAS Perubahan sebagai landasan penyusunan RAPBD Perubahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 tetap disusun bertumpu pada kondisi kebutuhan dasar masyarakat dan realita permasalahan sosial politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang relatif sangat  dinamis sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat hingga saat ini, dan melihat kondisi saat ini terkait dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2020 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat untuk diteliti, dikaji dan ditelaah dalam rangka pengambilan keputusan, tutupnya.


Berita Terkait