PT. SMI Pastikan Serap Tenaga Kerja Demi Pembangunan di Teluk Bintuni

Oleh Redaksi

25 October 2020 10:12 421 VIew

''Teluk Bintuni Papua Barat''

Bintuni, arfaknews - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar acara Pembekalan Teknis Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka percepatan pembangunan nasional, Selasa, (20/10/202). 

Acara tersebut merupakan diseminasi peran PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam skema KPBU di Indonesia.

Adapun yang menjadi bahasan adalah Proyek Prioritas Strategis di luar Jawa yang dituangkan dalam RPJMN 2020/2024. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi PT SMI, M. Ghozie Indra Dalel.

Melalui Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (Project Development Facility/PDF), PT. SMI bekerja sama dengan Kemenperin dalam tahap penyiapan dan transaksi proyek pembangunan di Teluk Bintuni.

PT. SMI selaku badan usaha yang akan bekerja di wilayah Bintuni, memastikan bahwa mereka mampu berlaku transparan dan akuntabel. 

Hal ini tentu menjadi nuansa positif yang mampu meningkatkan kepercayaan investor serta mengetahui manfaat skema KPBU. Dan
tak Ulangi Kasus PHK Massal via SMS Teluk Bintuni masuk ke dalam daftar Proyek Prioritas Strategis dari 9 Kawasan Industri Luar Jawa. 

Hal tersebut termaktub dalam RPJMN 2020/2024 yang ke pengembangannya akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Kawasan Industri Teluk Bintuni memiliki potensi sumber daya alam untuk mendukung industri Petrokimia. Mengingat pengembangannya telah berlangsung selama lima tahun, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Kawasan Industri Teluk Bintuni melangkah pada tahapan pembangunan kawasannya," jelas Doddy Rahadi dikutip dari website Kementerian Perindustrian, Minggu (14/7).

Potensi investasi yang mumpuni tentu membuka peluang kesejahteraan bagi warga Bintuni. Khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. PT. SMI yang sudah ditunjuk sebagai badan usaha dalam membantu pembangunan Bintuni diharapkan mampu menyediakan kebutuhan lapangan kerja. 

Pihaknya mengaku mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas diharapkan tidak mengulangi kasus PHK Massal yang terjadi beberapa waktu lalu.

Berkaca dari kasus ketenagakerjaan dengan British Petroleum (BP), bukan barang baru jika kehadiran SMI turut disangsikan, begitu juga badan usaha lain. Kala itu terdapat ratusan karyawan BP yang dirumahkan tanpa kejelasan. Bahkan, keputusan pemutusan hubungan kerja dilakukan via SMS.

Pihak CSTS (Chiyoda Saipem Tripatra SAE) selaku sub kontraktor perekrut tenaga kerja di LNG Tangguh, Bintuni, hingga saat ini belum memberikan keterangan ihwal PHK tersebut.

Selain kasus PHK massal, perekrutan tenaga kerja lokal masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mengutip pasificpos, terdapat kenaikan jumlah pekerja asing di Bintuni. Menurut keterangan Kepala Seksi Pengawasan dan pendidikan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari, Abdullah, terdapat 259 pekerja asing di LNG Tangguh. 

“Hingga sekarang berjumlah 259 orang yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu pekerja darat 157 orang dan 102 orang pekerja di laut terkait pembangunan Train 3,” terang Abdullah.

Ini sekaligus menambah beban harap masyarakat terhadap kehadiran skema KPBU di Bintuni. Badan Usaha SMI diharapkan benar-benar menyediakan porsi bagi anak-anak Teluk Bintuni.


Berita Terkait