Puluhan Izin IUP Pertambangan Bermasalah, KPRHPB Minta Gubernur PB Ajukan Moratorium

Oleh Redaksi

31 October 2020 14:11 839 VIew

''Paparan Tumpang Tindih Izin IUP Pertambangan di Papua Barat oleh Direktur Mnukwar''

Manokwari, arfaknews - Koalisi Peduli Ruang Hidup Provinsi Papua Barat (KPRHPB) minta Gubernur Papua Barat teken moratorium Izin Baru Pertambangan di Provinsi Papua Barat.

Dalam realis yang diterima media ini, Jumaat (40/10/2020), Direktur Mnukwar Papua, Zena Aji mengungkap  Koalisi LSM mendesak Gubernur Papua Barat segera mengajukan moratorium Izin baru usaha Pertambangan  di Provinsi Papua.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil analisis dokumen dan peta tambang, jumlah izin usaha pertambangan selama 20 tahun terakhir mencapai 115 IUP dengan total luas konsensi mencapai 2.297,56ha.

Luas ini setara dengan luas 16,37 % total luas Provinsi Papua Barat, atau dirincikan per Kabupaten Kota, Fakfak dengan areal konsensi seluas 381,465,85 Ha, Manokwari 487,962,92 Ha, Maybrat 10,050,00 Ha, Pegaf 67,384,00Ha, Raja Ampat 476,164,45Ha, Dorong 296,014,67Ha, Sorong Selatan 55,008,00 Ha, Tmbrauw 245,634,95 Ha, Teluk Bintuni 649,687,00Ha, dan Teluk Wondama 527,412,00Ha.

Dalam paparannya, Zena mengungkap, terdapat 7 alasan krusial yang dinilai pemerintah perlu melakukan revieuw kembali izin - izin usaha IUP minerba di Papua Barat.

Pertama, terjadi tumpang tindih Ijin Usaha Pertambangan  (IUP) dengan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.

Diterangkan, berdasarkn hasil Overlay 15 Peta IUP pertambangan dengan peta kawasan Hutan, ditemukan 7 IUP pertambangan terjadi tumpang tindih dengan kawasan Konservasi, yakni suaka margasatwa (SM) , kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam (KSA/KPA), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA). Selain itu, 5 IUP lainnya terjadi tumpang tindih dengan Hutan Lindung.

Hal itu menunjukan terjadi pelanggaran terhadap pasal 24 dan pasal 26 UU nomor 41/1999 tentang Kehutanan, dan pasal 33 UU nomor 5/1990 tentang Konservasi dan Keanekaragaman hayati.

Kedua, IUP Pertambangan tidak miliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Provinsi Papua Barat.

Dijelaskan, berdasarkan IPPKH yang diterbitkan  oleh Balai pemantapan kawasan Hutan (BPKH) wilayah XVII Manokwari tahun 2018 ditemukan 15 IUP pertambangan seluas 260.329,31Ha tidak miliki IPPKH.

Jika mengacu pada pasal 38 UU nomor 41/1999, 32 IUP tersebut telah melanggar UU dan Izin ilegal dalam kawasan Hutan,"ujar Zena.

Ketiga, terjadi tumpang tindih IUP Pertambangan dengan IUP Perkebunan dan Kehutanan.

Zena mengungkap dari hasil analisis spasial yang dilakukan Koalisi KRPHPB dengan melakukan tumpang susun (overlay) antara peta IUP pertambangan dengan HGU perkebunan sawit menunjukan adanya tumpang tindih dua IUP pertambangan dan HGU Perkebunan Sawit dengan seluas 691,35ha.

Sementara hasil analisis spasial yang dilakukan dengan izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HTA) dan Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) menunjukan adanya tumpang tindih IUP pertambangan seluas 92,578,05 ha dan tumpang tindih dengan IUP perkebunan sebesar 315,662,79 ha.

"Dugaan KRPHPB, tumpang tindih antara IUP pertambangan dengan IUP perkebunan sawit jauh lebih luas jika Peta IUP perkebunan tersedia, hanya hingga kini peta HGU yang tersedia hanya untuk 9 perusahan perkebunan sementara 33 IUP Perbunan yang telah diterbitkan Pemda tidak tersedia,"jelasnya.

Keempat, IUP pertambangan yang tidak clean dan Clear (CnC) serta tidak menjaminkan Biaya Reklamasi dan pasca Tambang.

Zena Haji mengungkap berdasarkan data kapatuhan perusahan pertambangan yang direalis kementerian ESDM pada Juli 2018, sebanyak 36 IUP pertambangan di Provinsi Papua Barat terdapat 21 perusahan Non CNC memiliki luas konsesi 534,202,90 ha, sedangkan 15 IUP miliki CnC seluas 269.569,66 ha.
Berdasarkan pasal 6 Permen ESDM nomor 43/2015 tentang tata cara penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan Batubara, 21 IUP non CnC tidak memenuhi persyaratan Administrasi, persyaratan kewilayahan, Teknisi, lingkungan dan finansial.

Sementara dari 15 perusahaan  pemegang pemegang IUP pertambangan telah melnaggar UU nomor 4 tahun 2009 dan PP nomor 78/2010 karena tidak membayar jaminan Reklamasi dan pasca Tambang.

Kelima, terjdi potensi kehilangan Penerimaan Negara, dimana izin pertambangan berkontribusi terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang didapatkan dari Iuran tetap Land Rent maupun Royalti.

Zena haji menerangkan berdasarkan PP nomor 9 tahun 2012 tentang tarif dan jenis bukan pajak, Tarif Lend Rent sebesar U$ 200/Hektar/tahun. Sementara Tarif royalti sebesar U$ 400/hektar/pertahun untuk izin eksplorasi maupun operasi produksi.

Berdasarkan ketentuan diatas, hasil analisis data oleh KPRHPB ditemukan potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor pertambangan dari tahun 2016-2019 dari tarif Lent Rent sebesar Rp.101, 996,573,560,00 rupiah, sementara dari tarif royalti, sebeser Rp. 202.895,887,840,00 rupiah.

Selain itu, potensi kehilangan penerimaan negara kerap terjadi dari tidak dibayarkannya Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi sesuai dengan P. 52/Menhut-II/2014.

Temuan KPRHPB menunjukan potensi kehilangan penerima Negara pada tahun 2019 sebesar 18.318.125.005,329 dari PSDH dan Rp. 30,780,046,381,022 dari tarifa Dana Reboisasi (DR).

Ke-enam, Tingginya laju deforestasi hutan di Provinsi Papua Barat. Zena menjelaskan berdasarkan hasil anaslisis Forest Watch Indonesia (FWI) tahun  2017 dalam empat Tahun terakhir menunjukkan laju deforestasi yang diakibatkan IUP pertambangan mencapai 49.909,52 ha/tahun.

Angka deforestasi relatif besar dan belum ditambah dari sektor lainnya seperti perkebunan Sawit dan Kehutanan.

Selain itu, Zena menerangkan kehadirian industri pertambangan di provinsi Papua Barat kerap memicu konflik Tenurial bagi keberadaan masyarakat yang berada di sekitarnya.

Hasil Koalisi Peduli Ruang Hidup Papua Barat (KPRHPB) menunjukan adanya konflik yang kerap terjadi antar perusahan dan masyarakat adat, yang tidak diperhatikan dengan baik.

Atas dasar temuan itu, Koalisi LSM yang terdiri dari Mnukwar Papua, Perdu Manokwari, Panah Papua, Jangkar Papua Barat, Bentara Papua, Papuana Conservation, PTSP Manokwari, LP3BH Manokwari dan Kamuki Papua serta bermitra dengan WWF Indonesia, The Sandhana Institut, WRI Indonesia, The Asian Foundation merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengajukan moratorium IUP Pertambangan Baru sambil melakukan revieuw terhadap IUP dan Izin - Izin Usaha  Pertambangan  di Papua Barat.

Gubernur Papua Barat perlu mengeluarkan kebijakan Moratorium Izin Baru perkebunan  Sawit dalam bentuk Izin Gubenur sambil melakukan evaluasi dan penataan terhadap semua izin - izin perkebunan, tambang yang ada saat ini.

Kedua, selama masa moratorium, Gubernur Papua Barat perlu membentuk tim eveluasi Izin dengan melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Akademisi, Oraganisasi masyarakat Sipil (CSO) dan tokoh Adat.

Tim Evaluasi bertugas mengakaji tata kelola izin perkebunan  Tambang di Papua Barat sebagaimana dimandatkan dalam inpres nomor 8 tahun 2018 tentang  moratorium Sawit di Indonesia.

Kami juga mendesak Gubernur Papua Barat segera mencabut izin  usaha perkebunan yang beroperasi di kawasan lindung dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ke-empat, Gubernur Papua Barat diminta segera memfalitasi konflik Tenurial antar masyarakat adat dengan pemegang izin, secara bermartabat dan berkeadilan.

Kelima, Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu mengevaluasi dan memberikan sanksi administratif sesuai dengan PP nomor 78/2010 pasal 50 dengan memberikan peringatan ataupun pemberhentian sementara maupun pencabutan terhadap IUP apabila pemegang tidak menjalankan kewajibannya.

Ke-enam, KPRHPB mendesak pemerintah menindak tegas setiap perizinan  yang berada dalam kawasan hutan, dan tidak memiliki Izin pinjam Pakai karena akan mengakibatkan kerugian secara material maupun financial.


Berita Terkait