Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Perusahan Bayar 1 Persen Tanggungan

Oleh Redaksi

14 November 2020 02:12 330 VIew

''Sunardi Syahid, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Manokwari''

Manokwari, arfaknews - Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Manokwari, Sunardi Syahid  mengungkap relaksasi Iuran BPJS sebesar 99 persen mulai berlaku pada Agustus 2020  hingga 1 Januari 2021 mendatang. 

"Satu hal lagi, ditengah masa Covid 19 ini pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan dengan mengurangi beban pemberi kerja melalui Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2020 terkait dengan relaksasi Iuran BPJS,"ucap Kepala BPJS Ketenagakerjaan Manokwari saat diwawancarai, Jumaat 13 November 2020. 

Syahid menerangkan melalui PP itu, Badan Usaha diberikan keringanan Iuran BPJS sebesar 99 persen sehingga iuran Jaminan Kecelakaan  Kerja (JKK) dan jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan  Pensiun (JP) menjadi satu persen. 

"Jadi ada pemotongan iuaran untuk Badan usaha, berlangsung sejak Agustus hingga Januari 2021. Dengan PP tersebut perusahan cukup membayar 1 Persen, sementara 99 persen diskon,"jelasnya

Selain itu, Syahid mengatakan total anggaran BPJS disalurkan kepada Kepersertaan BPJS di Provinsi Papua Barat sekita 69 ribu dari total 82 Ribu Tenaga Kerja di Provinsi Papua Barat. 

Mereka itu terdiri dari Pekerja Formal, informal maupun pekerja Mandiri seperti Penjual Pinang, Nelayan, Petani dan pedagang lainnya. 

Dari data yang ada, pekerja sektor Formal, Badan Usaha yang sudah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan di Papua Barat sekitar 7,700 jumlah Badan Usaha dengan jumlah tenaga kerja, penerima upah sekitar 36 ribuan.

Selanjutnya, Kata Syahid pihaknya mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan  kepada Pekerja Informal. Pasalnya mereka rentan dalam kepesertaan BPJS, bukan menjadi prioritas bagi pekerja Informal dan pekerja Mandiri. 

BPJS Kabupaten Manokwari maupun Provinsi mendorong sekiranya pemerintah daerah bisa memberikan iuran, untuk para pekerja informal melalui alokasi dana Otsus. 

Selain itu, Syahid mengimbau kepada perusahan untuk membayar iuran BPJS secara teratur, pasalnya akan berdampak terhadap berbagai manfaat bagi penerima manfaat. 

"Contoh kemarin, ada bantuan Subsidi Upah dari pemerintah tentu diprioritaskan kepada Perusahan yang aktif dalam membayar Iuran,"terangnya. 

Selanjutnya, Kepala BPJS Kabupaten Manokwari ini mengatakan  penyaluran Subsidi Pekerja dengan Standar Gaji lebih kurang dari 5 juta segera diluncurkan  tahap II. 

penyaluran bantuan subsidi pekerja dengan Gaji di bawa 5 Tahap I kemarin telah disalurkan melalui 4 tahapan. Dan rencananya tahap kedua akan diluncurkan pada November ini.

"Sementara proses pencairan itu kewenangan Pemerintah Pusat, daerah hanya memverifikasi data penerima, "jelasnya.


Berita Terkait