Ombudsman Tanggapi Isu Pendidikan Gratis Di Manokwari

Oleh Redaksi

15 November 2020 20:04 2321 VIew

''Foto Ilustrasi''

Manokwari, arfaknews - Publik dihebohkan dengan isu pendidikan gratis yang dilontarkan salah satu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari dalam debat Kandidat pada 14 November 2020 di  Kantor KPU Papua Barat. 

Pada debat itu, salah satu calon Wakil Kandidat yang merupakan calon petahana, menegaskan bahwa biaya pendidikan telah gratis di Kabupaten Manokwari Papua Barat. 

Pernyataan itu mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat di Manokwari  Papua Barat. 

Ronald Mambieuw salah warga Manokwari, meminta Calon Wakil Bupati nomor urut 02 untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, sebab menurutnya tidak sesuai dengan kondisi real di masyarakat. 

Saya minta Wakil Calon Kandidat nomor urut 02 untuk menarik pernyataan Pendidikan dan kesehatan sudah gratis dari dulu. 

Pendidikan mana yang gratis, baru yang setiap tahun, kami [Parlemen Jalanan ] turun bersama masyarakat untuk membahas masalah Pendidikan di sekolah itu apa,"kata Ronald, Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat. 

Ronald mengungkap dirinya sering membayar biaya pendidikan, sumbangan pembangunan, biaya Kostum, seragam dan lain - lain dari salah satu putranya. 

Saya minta Kandidat segera tarik pernyataan itu, jika tidak kami akan anggap pernyataan itu sebuah pembohongan publik. 

Selanjutnya, kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Papua Barat yang diminta keterangan oleh media ini, mengungkap praktik pungutan biaya pendidikan siswa SD, SMP,  SMA di Manokwari dan Papua Barat kerap masih dilakukan. 

"Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sudah tidak dibayar untuk sekolah Negeri,  baik TK, SD, SMP maupun SMA, namun biaya lain - lain kerap masih dilakukan"kata Kepala Ombudsman Papua Barat, Musa Sombuk, Minggu melalui Sambungan seluler, (15/11/2020).

Musa menerangkan penemuan itu saat pihaknya melakukan pengawasan di beberapa sekolah baik SD, SMP dan SMA di Manokwari. Masih ditemukan sumber penerimaan sekolah dari Sumber pungutan biaya pembangunan dan biaya lain - lain. 

Misalnya tahun ajaran 2020, pungutan Biaya Pendaftaran Siswa Baru di SD, SMP dan SMA baik Negeri dan Swasta berkisar antara 2 sampai 5 juta per siswa di Kabupaten Manokwari . 

"Pemerintah daerah sepertinya tidak buat apa - apa untuk mencegah itu," sentilnya. 

Karena itu, Kata Musa kalau ada yang gratis harusnya dijelaskan mana yang gratis, karena yang ditemukan banyak penarikan biaya pendidikan diluar SPP dan sudah berlangsung beberapa tahun di masyarakat," ungkapnya. 

Ia melanjutkan, sumbangan itu tidak ditentukan berapa besarnya, dan durasi waktunya-pun ditentukan  berdasarkan kesepakatan komite Sekolah. 

Misalnya perencanaan pembangunan, baik Gedung, penambahan kursi, meja atau fasilitas sekolah, atau biaya lainnya berupa batik sekolah, buku, seragam dan sebagainya. 

Fasilitas itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk sekolah - sekolah Negeri, karena ada  Dana Bos, dan lain - lain namun faktanya masih ditemukan pungutan - pungutan itu. 

Kami menilai bahwa pernyataan Kandidat bersifat normatif dan ideal untuk menarik dukungan, bahwa pendidikan dan kesehatan sudah digratiskan.

Hanya saja publik akan membandingkan bahwa apa yang disampaikan dengan fakta yang terjadi, apalagi dikatakan oleh seorang inkamben"tuturnya 

Pernyataan itu menunjukan bahwa yang bersangkutan tidak pernah turun ke bawa untuk melihat persoalan di masyarakat dan kondisi yang sebenarnya terjadi dengan biaya pendidikan di masyarakat,"jelasnya.


Berita Terkait