Bawaslu Rekomendasi PSU Ulang Di 16 TPS Distrik Manokwari Barat

Oleh Redaksi

11 December 2020 16:02 2714 VIew

''Foto Ilustrasi Pemungutan Suara di TPS''

Manokwari, arfaknews - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manokwari merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 16 TPS yang tersebar di Distrik Manokwari Barat. 

Hal itu tertuang dalam surat Panwaslu nomor 051/Ketua/PANWASLU.MKW.BRT/HK.01.01/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Distrik Manokwari Barat. 

Ketua Panwaslu Distrik Manokwari Barat, Samsudin Renuat,  mengatakan bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari, telah menemukan adanya berbagai pelanggaran - pelanggaran prosedural Pemilu di 16 TPS yang tersebar di 4 Kelurahan dan 1 Kampung (Desa) di distrik Manokwari. 

Diantaranya, 2 TPS di Kelurahan Amban, 5 TPS di Kelurahan Manokwari Barat, 3 TPS di Kelurahan Sanggeng, 5 TPS di Kelurahan Wosi dan 1 TPS di Kampung Ingramui. 

Samsudin menjelaskan, dari sisi prosedural terjadi pelanggaran administrasi dan terindikasi dugaan pelanggaran Pidana.

Kami memantau banyak pemilih yang datang hanya membawa undangan C6 tetapi tidak membawa KTP. Bahkan telah ditemukan dan tertangkap tangan nama (Pemilih) tidak sesuai dengan undangan Pemilih. 

Selain itu, ditemukan adanya praktik mobilisasi masa dari TPS yang satu ke TPS yang lain, dengan melakukan pencoblosan sacara berulang - ulang, dugaan didukung oleh oknum KPPS. 

Selain itu, banyak pemilih melanggar  protokol kesehatan  dan tidak diawasi sacara ketat oleh KPPS.  

Dia menjelaskan berdasarkan UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU. Dan PPKU nomor 18 tahun 2020 tantang Perubahan atas PKPU 8 tahun 2018 tentang pemungutan suara Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 

Serta PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam kondisi Pandemi Covid 19 dan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota di Indonesia. 

Atas dasar peraturan tersebut, Panwas Manokwari Barat merekomendasikan untuk dilakukan Pemilihan Ulang di 16 TPS tersebut. 

Selanjutnya, Ketua Bawaslu Manokwari, Syors Prawar menambahkan Bawaslu mendukung rekomendasi PSU yang diajukan  oleh Panwaslu Manokwari Barat. 

Pasalnya, sesuai hasil pantauan Pengawas TPS di lapangan adanya praktik - praktik mobilisasi, intimidasi serta Kekerasan dan menipulatif yang dilakukan  dalam proses pemungutan suara di TPS. 

Ada undangan tidak diberikan kepada mereka yang benar - benar pemilih tapi digunakan oleh orang lain. Selain itu, ada praktik intimidasi, ada ancaman kekerasan kepada Pemilih. 

Fatalnya lagi mereka (Oknum KPPS) melakukan pengusiran kepada petugas PTPS bahkan kami sendiri menemukan praktek pemilih yang tidak sesuai dengan nama undangan. 

Kami juga punya alat bukti berupa video mobilisasi massa di TPS dengan surat suara  menggunakan nama orang lain. 

Intinya pembagian dan distribusi undangan Pemilihan tidak tepat sasaran. Bahkan saat disarankan  oleh PTPS, beberapa oknum KPPS berdalih bahwa sudah sesuai dengan arahan KPU untuk mengutamakan undangan, padahal undangan harus disertai dengan KTP sebagai bukti domisili. 

Selain itu, perubahan titik kordinat TPS juga cukup persulit PTPS untuk mencari lokasi TPS karena ada perubahan - perubahan  lokasi.

Tak hanya itu, masalah Honor KPPS juga berdampak pada PTPS yang bertugas. Selain itu, beberapa TPS juga tidak memberikan formulur C1, padahal dalam peraturan sudah jelas bahwa baik saksi maupun Pengawas yang bertugas harus diberikan salinan C1 berita acara.

Sejauh ini, belum ditemukan adanya praktik money politik, tapi dari proses mobilisasi massa, bisa diduga adanya praktik money politik, katanya. 

Bawaslu akan kembangkan masalah ini, apakah dilakukan secara masif atau tidak, jika terindikasi maka akan telusuri, apakah ada keterlibatan Penyelenggara atau tidak. 

Ada laporan - laporan dari Panwas tingkat Distrik, Bawaslu bersama Sentra Gakumdu akan cari tahu apakah ada keterlibatan penyelenggara atau tidak. Kalau ada, akan ditindak. 

Selain itu, Syors menerangkan hingga 11 Desember 2020, hanya Panwaslu Manokwari Barat yang mengajukan keberatan PSU Ulang. 

Distrik lain belum ada laporan, hanya Manokwari Barat. Kita masih tunggu informasi dari Distrik lain. 

Bawaslu mendukung Proses penegakan hukum, agar ada proses pembelajaran Demokrasi yang baik kepada masyarakat, jelasnya.


Berita Terkait