GMPK Desak Sentra Gakumdu Usut Dugaan Money Politik Melibatkan Ketua PWKRI Papua Barat

Oleh Redaksi

13 December 2020 13:02 2730 VIew

''Ketua GMPK Provinsi Papua Barat, Ayub Msiren, SH. ''

Manokwari, arfaknews - Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi  (GMPK) Provinsi Papua Barat, mendesak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) usut dugaan money politik yang melibatkan Ketua Persekutuan Wanita Kristen Indonesia Provinsi Papua Barat.

Ketua DPD GMPK Papua Barat, Ayub Msiren menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Metusalak Awom, S.H bahwa sangat jelas dalam gambar, Ketua PWKRI  sedang berada di meja kerja membagi sejumlah uang kepada beberapa orang yang diduga adalah ketua - ketua TPS di beberapa daerah pemilihan di kabupaten Manokwari.

"Kami mendesak Gakumdu usut dugaan Money politik, dari Ketua PWKRI Papua Barat, yang mana dalam  mendistribusikan uang kepada beberapa ketua dan Pengurus TPS  untuk tujuan pemenangan pasangan calon Bupati nomor urut 02 di Gedung PWKRI Provinsi Papua Barat sebelum pelaksanaan Pilkada di Manokwari,"ujar Msiren dalam realis yang diterima media ini, Minggu (13/12/2020).

Ayub menyayangkan penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan Pilkada. "Sebagai  seorang pimpinan organisasi besar harusnya mampu menempatkan diri saat mana bertindak selaku ketua organisasi dan saat mana bertindak sebagai istri, apalagi ini organisasi keagamaan yang di seret-seret  ke dalam kepentingan politik.

Sangatlah wajar bila seorang istri  memberikan dukungan kepada suami dalam kontestasi politik  seperti ini, namun tidaklah pantas menghalalkan segala cara, apalagi dengan menggunakan fasilitas publik yang ada. 

Kami akan terus memantau  dan ikut mengawal proses penyelesaian aduan  yang sedang dilayangkan Tim Kuasa Hukum pasangan Sius Dowansiba dan Moses Rudi Timisela ke Sentra Gakumdu Kabupaten Manokwari. 

Kami juga akan berkoordinasi dengan Pimpian Pusat GMPK  di Jakarta, Irjen Pol (Purn) Bibit Samad Rianto yang juga adalah  mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memberikan panduan hukum dan arahan  dalam pelaksanaan  tugas pengawasan di daerah,"ujarnya.

Kami berharap  agar  independensi komisioner Sentra Gakumdu benar-benar ditegakkan  sehingga tercipta rasa keadilan bagi  para pencari  keadilan.

Kami  berharap KPU Kabupaten Manokwari memberikan pembinaan dan sanksi tegas apabila benar-benar  ada oknum penyelenggara di tingkat bawah yang telah menyalahgunakan kewenangannya.

Dengan  cara menerima tambahan operasional dari pihak lain  yang pada akhirnya menyeret dirinya ke pengadilan," terang Ayub Msiren SH.

Selanjutnya, redaksi media ini masih berupaya menghubungi Ketua PWKRI Provinsi Papua Barat untuk mengkonfirmasi hal dimaksud.


Berita Terkait