Program Perhutanan Sosial, Skema Hutan Adat Belum Berjalan di Papua dan Papua Barat

Oleh Redaksi

12 February 2021 23:02 243 VIew

''Dari Kiri ke Kanan: Muhammad Farid ( Yayasan Econusa, Direktur Advokasi kebijakan dan Riset)., Yusuf, SP. M.Si ( Kepala Balai Perhutanan Sosial) Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si ( Kepala Balitbangda Prov PB selaku Ketua Steering Committee IPLC-''

Manokwari, arfaknews - Perhutanan Sosial merupakan salah satu program prioritas nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk melestarikan hutan. 

"Program ini belum berjalan optimal di Provinsi Papua maupun Papua Barat," ucapnya Yusuf, SP. M.Si  Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan hidup saat konferensi pers usai kegiatan Workshop dan FGD tentang mewujudkan hutan sosial, hutan adat dan Reforma agraria di Tanah Papua, yang digelar di salah satu Hotel di Manokwari Papua Barat, selasa (9/2/2021).

Yusuf menjelaskan skema perhutanan sosial pada dua provinsi di timur Indonesia ini baru pada tahapan Hutan Desa/Kampung, Hutan Pemasyarakatan, HPH dan Kemitraan Kehutanan, sementara skema Hutan Adat belum berjalan ( belum terbit surat keputusan).

Dalam program perhutanan sosial, secara khusus skema Hutan adat, masyarakat lokal yang berada di sekitaran hutan akan dilibatkan untuk pengelolaan hutan. Masyarakat menggunakan  kearifan lokal untuk mengelola sumber daya hutan, misalnya memanfaatkan Kayu Gaharu, Rotan dan berbagai jenis sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Karena itu, membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama para stekholder agar program perhutanan  sosial bisa berjalan dengan baik di Papua maupun Papua Barat agar outputnya tercapai, masyarakat sejahtera, hutan lestari.

Selanjutnya, Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Charly Heatubun mengakui diperlukan kajian mendalam dalam mengimplementasi perhutanan sosial secara khusus tata kelola perhutanan sosial di Tanah Papua. 

"Konteks Papua, tidak ada hutan dan Tanah yang tidak ada pemilik, semua ada pemiliknya. Maka pemerintah miliki tugas untuk mencari konsep yang tepat dalam pengelolahan hutan oleh masyarakat adat," ucap Charly

Charly menerangkan melalui pertemuan FGD dan Workshop yang melibatkan stekholder, berupaya mengumpulkan data - data, informasi terkait dengan upaya - upaya masyarakat adat, dalam mengajukan perhutanan  sosial, khususnya dalam mengelola hutan adat. 

Hasil Workshop dan FGD, kami merekomendasikan tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan  proses - proses percepatan perhutanan sosial dan reforma agraria. 

Bagaimana sinergitas dan singkronisasi  program - program yang ada di pemerintahan  terkait dengan upaya - upaya mendukung program perhutanan sosial dengan meningkatan kapasitas di masyarakat dalam mengelola perhutanan sosial. 

Selanjutnya, dia menambahkan hasil workshop juga merekomendasikan untuk melaksanakan perdasus nomor 9 tahun 2019 tentang Provinsi Pembangunan berkelanjutan. Secara khusus bagaimana melihat hak - hak masyarakat adat dan mendorong peran masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Pasalnya, program perhutanan sosial sejalan dengan visi Gubernur Papua Barat dalam mewujudkan Papua Barat sebagai provinsi Konservasi. 

Dalam mencari format itu, perlu bersinergi untuk bagaimana melihat kepentingan - kepentingan masyarakat lokal dalam konteks global.  Sebab isu pemanasan global, pemulihan ekonomi, tentunya dihadapi oleh semua negera. 

Disisi lain, negara yang miliki Hutan kadangkala diserbu korporasi - korporasi besar yang mengejar kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan hak - hak masyarakat adat. Karena itu diperlukan sebuah konsep yang bisa diterapkan  secara regional Indonesia dan secara khusus di Tanah Papua. 

Maka kami memfasilitasi, menindaklanjuti, maupun membuat terobosan - terobosan  yang bisa dilakukan di Tanah Papua untuk level regional dan global, bahwa masyarakat adat miliki model pengelolaan hutan yang terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus harus mengorbankan kelestarian hutan dan sumber daya alamnya. 

Karena itu, dibutuhkan peran serta semua pihak untuk bersama - sama miliki tanggungjawab dalam mewujudkan skema hutan adat hingga lahirnya  surat keputusan yang melegalkan  masyarakat adat bisa mengelola hutan adatnya dengan baik, teratur, dan bermanfaat bagi masyarakat, jelasnya. 


Berita Terkait