Ingat Pokir itu Aspirasi Rakyat, Jangan Korbankan Rakyat Karena Kepentingan Politik

Oleh Redaksi

17 February 2021 02:02 492 VIew

''Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan''

Manokwari, arfaknews - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan mengingatkan Plh Bupati Manokwari untuk tidak mengambil tindakan lewat kewenangannya yang mengorbankan aspirasi masyarakat melalui pokir anggota DPRD.

Norman menjelaskan Pokir merupakan salah satu bentuk aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui anggota DPRD.  

"Pokir inikan sudah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 dan juga di PP Nomor 12 tahun 2018 dan juga di Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi dasar aturannya. 

Norman menjelaskan, bahwa Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD lebih tepatnya dimasukkan pada waktu penyusunan Rancangan Awal dokumen RKPD dalam rangka musrenbang penyusunan dokumen RKPD, dan tahap selanjutnya Badan Anggaran mengawal Pokok-pokok Pikiran DPRD  yang telah disampaikan ketika dilakukan pembahasan dan penyusunan isi Dokumen KUA dan PPAS, dapat mencermati sejauh mana saran dan pendapat DPRD telah diakomodasi dalam dokumen KUA dan PPAS.

Namun dari Informasi yang diterima kata Norman, bahwa pokir dari 6 orang anggota DPRD dipangkas dan hanya 19 anggota DPRR yang diinput oleh Bappeda atas perintah Plh. Bupati, katanya. 

"Sebenarnya ada apa,"? Tanya wakil ketua I DPRD Manokwari sembari menjelaskan bahwa proses penginputan sudah sesuai mekanisme, dari tahapan awal hingga KUA PPAS dan MOU jg sdh di ttd antara pemerintah dan DPRD. Tp kok bisa di pangkas???
 
"Sebagai pimpinan DPRD saya cuma mau ingatkan bahwa jgn sampe masuk dalam pelanggaran hukum.

"Pokir itu aspirasi rakyat, maka jangan korbankan rakyat karena kepentingan politik,"dan itu sumpah janji kami tegasnya.

Politik sudah selesai, saat ini kita bangun sinergitas kembali untuk mewujudkan pembangunan di masyarakat. Pemerintah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan, dengan pembagian  tugas dan kewenangannya. 

"Ingat, kalian (pemerintah) sebagai pengguna anggaran dan kerja kami (DPRD) awasi, maka saya sarankan kebijakan itu tidak boleh dilakukan. Namun jika lakukan, saya yakin akan ada pelanggaran hukum disitu maka sebagai sebagai pimpinan DPRD saya akan mendukung langkah yang akan di suarakan 5 anggota DPRD,"tandasnya.


Berita Terkait