Pemprov PB Cabut 2.244 Ha Lahan HGU Kelapa Sawit dan Kembalikan 52 ribu Ha Kepada Masyarakat

Oleh Redaksi

26 February 2021 14:04 577 VIew

''Konferensi Pers: Wakil Ketua KPK RI, Gubernur PB dan Kadis Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan PB''

Manokwari, arfaknews – Pemerintah Provinsi Papua Barat mengembalikan ratusan ribu hektar lahan perkebunan sawit kepada masyarakat adat yang tersebar di 8 Kabupaten untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu diungkapkan usai pertemuan bersama Komisioner KPK RI dalam mengevaluasi izin – izin perkebuna kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat. “Berdasarkan Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang evaluasi perizinan kelapa Sawit dan moratorium perkebunan kelapa Sawit di Indonesia, maka bersama dengan komisioner KPK telah melakukan evaluasi dan menemukan sejumlah izin usaha (HGU) yang harus dievaluasi”ucap Gubenur Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan saat konferensi Pers usai melakukan rapat evaluasi bersama komisioner KPK di Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (25/2/2021).

Gubernur menjelaskan, dalam mewujudkan kesejahteraan, Pemerintah telah bekerja sama dengan masyarakat dalam mendatangkan investor untuk berinvestasi di daerah. Melalui Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang evaluasi dan moratorium izin usaha kelapa Sawit maka bersama dengan komisioner KPK melakukan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat. Dari hasil evaluasi, ternyata dari 24 perusahan yang mengantongi HGU, namun hanya 11 perusahan yang aktif.

“Dari  24 Perusahan  Perkebunan Kelapa Sawit yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) hanya 11 perusahan yang sudah mengantongi Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Sebagain diantaranya sudah memproduksi sementara lainnya baru melakukan proses pembersihan dan penanaman Kelapa Sawit,”ungkapnya.

Dalam rapat terbatas yang melibatkan  8 pimpinan daerah di Papua Barat dan Wakil Komisioner KPK RI, Pemprov mendorong terus proses perizinan sambil mengevaluasi tindak lanjut izin usaha perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di daerah.

Namun, Kata Gubernur jika perusahan yang sudah tidak aktif maka perlu dipertimbangkan untuk meninjau kembali HGU, apakah dilanjutkan atau lahannya dikembalikan kembali kepada pemerintah daerah, dan diserahkan kepada masyarakat adat untuk dimanfaatkan dalam memberdayakan masyarakat di daerah.

 Selanjutnya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, perkebunan dan Holtikultura Provinsi Papua Barat, Yakobus Fonataba menjelaskan  576.94,84 Ha lahan yang diperuntuhkan untuk perkebunan Kelapa Sawit, tersebar di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, teluk Bintuni dan Teluk Wondama.

Dari 8 Kabupaten ini, sebanyak 24 perusahan yang memiliki HGU, namun hanya 11 persahan saja yang memiliki HPH. Jadi dari luasan 576.94,84 Ha yang sudah menanam kelapa Sawit seluas 71.422,54 Ha ada selisi sekian hektar. Melalui komitemen pemerintah Provinsi bersamaan pula dengan pertemuan KPK saat ini, Pemprov melakukan evaluasi ternyata ditemukan beberapa HGU diluar ketentuan.

Kita temukan seluas 2.244,86 Ha yang direkomendasikan untuk dicabut. Kemudiaan ada inisiatif dari pihak perusahan sebesar 52.151,93 Ha dikembalikan untuk kepada pemerintah, dan akan diserahkan untuk masyarakat adat.

Sesuai dengan Komitmen Bapak gubernur, lahan itu, akan dimanfaatkan untuk memberdayakan masyaakat melalui pengembangan pangan di daerah. Program lumbung pangan, dengan mengembangkan pangan lokal, kakao, sagu, Padi dan berbagai pangan lokal,”jelasnya.

Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, menambahkan dalam pertemuan ini, melakukan evaluasi terhadap proses perizinan kelapa Sawit sebab produk kelapa sawit merupakan salah satu andalan dari penerimaan devisa negara, baik dari sumatra, Kalimanatan hingga Papua.

Kami tidak ingin dampak buruk dari perkebunan kelapa sawit melanda Papua oleh karena itu, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik pemprov dan pemkab di seluruh Papua Barat untuk melakukan proses perizinan tetapi juga terkait dengan tindaklajut dari perkebunan itu.

Sebanyak 500 ribu lebih HGU yang sudah diterbitkan, ternyata banyak yang proses perizinannya masih bermasalah oleh karena itu, melalui pertemuan saat ini, kami telah sepakat bahwa akan ditindaklanjuti dengan pencabutan izin atau proses administrasi, namun jika ada temuan pidananya, pidana lingukungan maka dipersilahkan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Namun jika ternyata dalam proses penerbitan izin ternyata ada unsur suap maka masuk dalam pidana korupsi dan KPK akan masuk untuk menyelidiki.

Selain itu, misalnya jika ada kawasan hutan yang telah diberikan izinnya, hutannya telah dibersihkan, pepohanannya telah diambil dn dibiarkan tinggal tanpa ditanam selama bertahun – tahun maka ini modus, hanya mengambil Kayu tanpa menanam Sawit, perlu ditelusuri. Jadi dalam evaluasi ini, jika ditemukan ternyata hanya masalah administrasi atau kerusakan lingkungan maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum namun jika ternyata ada proses suap menyuap maka KPK akan mengusut,”jelasnya.

menutup ulasannya, Marwata menegaskan bahwa KPK, Aparat Penegak Hukum maupun pemerintah daerah tidak anti terhadap pertumbuhan investasi justru mendukung kegiatan investasi di daerah. Pasalnya, tidak ada negara sejahtera tanpa peran korporasi atau pengusaha karena devisi penerimaan negara salah satunya adalah sektor pajak. Negara hidup dari pajak yang dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, membangun fasilitas publik, fasilitas pendidikan, kesehatan termasuk gaji aparat. Maka pemerintah berkomitemen untuk menumbuhkan sistem korporasi (perusahan – perusahan) yang sehat. Kalau sistemnya tidak benar maka harus ditindak.

Disisi lain dia mengaku banyak keluhan pula dari kalangan dunia usaha tentang berbelit-belitnya proses perizinan. Misalnya banyak pungli yang terjadi saat investor membangun usaha, maka pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya hal – hal demikian. Kami berharap pemerintah hanya mengambil pajak dari keuntungan perusahan,  bukan mengambil pajak dari kerugian perusahan.

Kami berharap proses perizinan harus cepat, efisien, dan pemerintah menjamin keamanan agar para investor bisa bekerja dengan baik dengan benar agar jika perusahan sudah berproduksi Pemerintah juga mendapat pajak yang dapat digunakan untuk membangun daerah,tukasnya.

 

 


Berita Terkait