Keluarga Orisu Minta Bupati Manokwari Buka Ruang Dialog Sebelum Bayar Tahap II Tanah Bandara Rendani

Oleh Redaksi

07 March 2021 00:11 2848 VIew

''LABAKI saat jumpa Pers bersama Keluarga Orisu''

Manokwari, arfaknews -  LSM Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indonesia (LABAKI) Papua Barat minta Pemerintah Kabupaten Manokwari menjelaskan secara transparan pembayaran ganti rugi hak ulayat tanah runway Bandara Rendani.

Pasalnya, sejak dibayarkan ganti rugi pada Juli 2019 silam sebesar Rp. 2.193,140.700 rupiah kepada keluarga Orisu namun hingga kini belum ada keterangan lebih atas sebidang tanah mana yang telah dibayar dan sebidang tanah mana yang belum dibayar,”ujar Ketua Labaki Papua Barat, Yan Arwam saat memberikan keterangan Pers, Jumaat (5/3/2021).

Arwam menjelaskan, Labaki telah ditunjuk oleh keluarga untuk memberikan pendampingan non litigas  atas proses pembayaran ganti rugi hak ulayat tanah runway Bandara Rendani milik Nikodemus Orisu.

Secara kelembagaan, kami telah dipercayakan untuk memberikan pendampingan non litigasi kepada Mama Agustina Elsina Krey atas proses pembayaran ganti rugi di Bandara Rendani Manokwari.

Yan mengungkap, berdasarkan keterangan dari Elsina Krey dibuktikan dengan surat pelepasan adat dan sertifikat sah bahwa suaminya Nikodemus Orisu memiliki tanah seluas 25 hektar  areal Bandara rendani Manokwari.

“Apakah pembayaran 2 milyar sudah meliputi 25 hektar tersebut atau tanah bagian mana yang telah dibayar dengan nilai tersebut. Perlu ada kejelasan agar tidak terjadi simpang siur informasi,’ tutur Yan

Yan meminta pemerintah daerah mengkaji kembali status kepemilikan dari tanah tersebut, pasalnya, sejumlah dokumen telah membuktikan secara sah bahwa Tanah tersebut milik almarhum Nikodemus Orisu.

Nikodemus Orisu merupakan salah satu tokoh Masyarakat kala itu, yang telah ditunjuk oleh Lodwiek Mandacan sebagai kepala Kampung Rendani Tahun 1948. Dia mula-mula membuka kebun diarea tersebut, dan bekerja dengan seorang bestur Belanda.

Dia secara resmi telah membeli tanah tersebut seluas 25 hektar (sesuai luasan yang tertera dalam sertifikat) seharga 2000 gulden. Selain membayar dengan nilai sekian, Nikodemus juga telah melakukan pembayar dalam barter yakni makanan dan pakaian termasuk ternak (Babi).

“Bukti pembayaran sudah jelas, mulai dari Maurits Mandacan, Yesaya Mandacan, dan beberapa saksi – saksi yang lain dari Rumsayor maupun Mansim. Bahkan sudah ada pelepasan adat termasuk sertifikat tanah, seluas 25 hektar.

Selain itu, secara resmi sudah ada arahan langsung dari kepala suku Besar Arfak, Salmon Mandacan anak dari  Bapak Lodwiek Mandacan bahwa tanah tersebut adalah milik Nikodemus Orisu.

Yan menjelaskan, muncul spekulasi dari orang – orang yang menempati area tersebut bahwa beliau (Nikodemus- red) pergi meninggalkan tempat itu. Padahal semua  anak kelahiran Manokwari di tahun1960-an pasti tahu bahwa Nokodemus Orisu rumahnya di Rendani di bakar karena dicurigai sebagai OPM. Karena itu, Ia pindah ke Pulau Mansinam.

Kini muncul, klaim – klaim menerima pelepasan adat atas area itu dari orang – orang yang baru menempati area itu kemudian. Namun sesuai dokumen yang dimiliki Nikodemus Orisu, tanah tersebut miliki Nikodemus Orisu baik secara adat (Surat pelepasan adat) maupun secara hukum (sertifikat).

Kami harap pemerintah meninjau kembali agar warga  yang tinggal diatas tanah tersebut, bukan berarti mereka mau bertindak sewenang – wenangnya, dan mendapat harga lebih mahal setelah mendapat surat pelepasan adat lagi dari orang lain. Pasalnya, surat pelepasan adat dan surat pengakuan secara sah kepemilikan tanah dari Bapak Maurits Mandacan  telah diberikan kepada Nikodemus Orisu. Karena itu, kami minta pemerintah mengkaji kembali dari sisi hukum agar tidak terjadi masalah – masalah yang timbul kemudian,” harapnya.

Keluarga, Kata Yan sama sekali tidak menghalangi proses pembangunan, bahkan mereka mendukung pemerintah untuk membangun Bandara Rendani. Mereka mendukung Bapak Bupati Hermus Indou untuk mewujudkan pembangunan di Bandara Rendani Manokwari,”jelasnya.

Disisi lain Yan meminta pemerintah  tidak mengintervensi urusan keluarga soal pembayaran ganti rugi, pasalnya telah terjadi konflik internal dalam keluarga.

“Keluarga minta pemerintah buka diri agar mereka mau beraudience dengan pemerintah, untuk mencari solusi terbaik dalam proses pembayaran ganti rugi (kompensasi). Hal itu perlu dilakukan, agar tidak terjadi kesalahan prosedural.

“Kami juga meminta pemerintah untuk membuka diri memanggil agraria turun untuk mengukur tanah tersebut dan disaksikan oleh keluarga” ujar Yan.

Yan lalu menegaskan bahwa keluarga sama sekali tidak menghalangi pembangunan, mereka sangat mendukung Bupati Mankwari Hermus Indou mengembangkan Bandara rendani manokwari.  Mereka hanya merasa tidak adil terkait proses pembayaran ganti rugi.

Selanjutnya, Elsina Krey mengaku dirinya merupakan istri ketiga dari Almarhum Nikodemus Orisu mengatakan keluarga sangat mendukung pemerintah dalam membangun Bandara. Kami harap  pemerintah membayar hak suaminya sesuai dengan yang tertulis dalam surat pelepasan adat dan sertifikat.


Berita Terkait