Universitas Papua Terapkan Kebijakan Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa

Oleh Redaksi

25 March 2021 12:04 1407 VIew

''Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Sepus M. Fatem,S.Hut.,M.Sc''

Manokwari, arfaknews – Universitas Papua bakal terapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada mahasiswa Universitas Papua pada tahun ajaran 2021. Hal itu disampaikan oleh Rektor Unipa melalui wakil rektor I Bidang Akademik Unipa, Dr. Sepus M. Fatem saat di mintai keterangan oleh media ini, Rabu (34/3/2021).

Fatem menjelaskan, Rektor Unipa telah menandatangani Penyusunan Panduan Program MBKM pada Rabu 24 Maret 2021, sehingga Senat Universitas bakal menyusun panduan umum secara makro di tingkat Universitas, dan akan diturunkan ke tingkat Fakultas dan jurusan untuk menyusun Panduan teknis yang bersifat mikro di tingkat jurusan.

“Untuk mewujudkan program MBKM, diperlukan langkah – langkah dan tahapan yang harus dikonversikan kedalam kurikulum pembelajaran Kampus. Pertama, penyusunan panduan Akademik, kedua konstruksi kurikulum, ketiga penyediaan sistem informasi yang dapat diakses oleh berbagai mahasiswa dari perguruan tinggi lain, dan keempat penyusunan penjaminan mutu, yaitu metode untuk mengevaluasi sistem pembelajaran, penilaian dan administrasi pelayanan pembelajaran”ungkap Fatem.

Wakil Rektor I bidang akademik ini menjelaskan Kebijakan MBKM bukanlah program wajib melainkan program pilihan bagi Mahasiswa. Sepanjang mahasiswa memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengerjakan tugas – tugas dalam program MBKM maka pihak Kampus akan mengkonstruksikan kedalam SKS pembelajaran,”katanya. 

MBKM meliputi 8 aktivitas pembelajaran; pertama, program pertukaran mahasiswa yakni mahasiswa dapat mengontrak mata kuliahnya di Perguruan tinggi lain. Kedua, KKN Tematik adalah program kerja kuliah nyata dengan beban SKS sebanyak 20 di semester tertentu yang dikonversikan dalam bentuk mata kuliah, namun sifatnya berbeda dengan KKN yang sifatnya reguler. Dalam KKN Tematik, Mahasiswa Bebas memilih tema KKN, misalnya temanya  terkait ekowisata, maka Mahasiswa dimungkinkan mendirikan spot – spot foto, dan berbagai kegiatan wisata yang berhubungan erat dengan tema KKN selama periode semester tersebut.

Ketiga, adalah Program Mahasiswa membangun desa yaitu mahasiswa melakukan studi membangun desa, baik terlibat dalam aktivitas mengembangkan ekonomi desa, pertanian, peternakan, sosial budaya, kesehatan, pendidikan dan sebagainya selama 1 atau 2 semester.

Keempat, Program Asistensi pada satuan pendidikan, yakni mahasiswa mengajar pada salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dan harus diakui sebagai salah satu bentuk MBKM.

Kelima, Program Mahasiswa Peduli Kemanusiaan. Dalam program ini, mahasiswa terlibat langsung dalam gerakan – gerakan peduli kemanusiaann, jika terjadi peritiwa alam atau wabah tertentu terjadi. Mahasiswa turut serta melakukan kerja – kerja yang bersifat kemanusiaan. Dan pihak kampus harus merekoknisi dalam bentuk mata kuliah. Keenam, Program Magang Mahasiswa. Dalam program ini,  Mahasiswa diberikan kesempatan magang di perusahann atau lembaga – lembaga lain, dalam melaksanakan tugas – tugas sebagai pegawai yang bekerja. Misalnya mahasiswa belajar cara mengetik surat, mengikuti disiplin kantor, dan mengerjakan tugas – tugas dari institusi yang dia magang.

Ketujuh, Kegiatan wirausaha. Dalam program ini, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha – usaha, atau berwira usaha, dan harus dikonversikan sebagai salah satu mata kuliah. Dan kedelapan, mahasiswa melakukan Riset atau penelitian pada salah satu bidang keilmuan tertentu yang harus dikonversikan kedalam bentuk mata kuliah.

Delapan poin diatas merupakan program MBKM yang harus laksanakan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia. Hingga kini, Universitas Papua akan melakukan adaptasi dengan 8 program MBKM guna merekoknisi mata kuliah – mata kuliah yang masuk dalam kategori MBKM.

Saat ini, kita sedang menyusun panduannya, nanti akan dilokakaryakan. Kami terget pada tahun ajaran 2021, sudah bisa diterapkan kepada Mahasiswa di Universitas Papua,”jelasnya.

Disisi lain, Wakil Rektor I ini meminta para dekan dan ketua jurusan untuk tidak mengedepankan emosional dalam mengerjakan program MBKM sebab program ini pertama kali baru diterapkan di Indonesia, dan belum ada sukses story dalam Kebijakan MBKM. Disamping itu, perubahan sistem kepemimpinan juga berdampak pada perubahan kurikulum di Indonesia, karena itu diperlukan langkah – langkah yang bersifat objektif dalam menyusun kebijakan MBKM, pasalnya jika terjadi perubahan kurikulum lagi maka akan membebani pihak kampus untuk merekoknisi kurikulum pembelajaran.

“Karena itu, saya minta pemerintah menetapkan garis – garis besar sistem kurikulum di Indonesia agar saat terjadi perubahan kepemimpinan, tidak terjadi perubahan dalam sistem pembelajaran,”harapnya.

Disisi lain, Wakil rektor I Unipa ini mengatakan bahwa kendala dari kebijakan MBKM tanpa disertai dukungan anggaran, sehingga pihak kampus akan kewalaan soal anggaran dalam mengerjakannya.

“Kadangkala kebijakan Menteri tidak diimbangi dengan alokasi anggaran cuma program dan kegiatan. Hal ini membuat perguruan tinggi harus banting tulang untuk mencari sumber – sumber anggaran guna membiayai program MBKM di tiap fakultas dan prodi,”terangnya.

 


Berita Terkait