Praktisi Hukum Nilai Perda Miras Di Manokwari Tak Bertaji

Oleh Redaksi

05 April 2021 23:04 193 VIew

''Gambar ilustrasi''

Manokwari, arfaknews - Praktisi Hukum menilai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang larangan Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Manokwari belum diturunkan peraturan Pelaksana oleh Bupati sejak ditetapkan hingga kini. 

"Sejak ditetapkan pada tanggal 01 Desember 2006 dan sekaligus diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari (waktu itu) Drs.Anthon Lesnussa Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol (Perda Miras) belum pernah dibuatkan Peraturan Pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari,"ucap Yan Ch. Warinussy, SH dalam realis diterima media ini, Senin (5/4/2021). 

Direktur LP3BH Manokwari ini mengatakan belum diturunkan aturan pelaksana baik oleh Bupati Manokwari sebelumnya yakni Drs.Dominggus Mandacan (kini Gubernur Papua Barat) hingga kemudian disusul Dr. Bastian Salabay dan Almarhum Demas Paulus Mandacan. 

Selama kepemimpinan ketiga mantan Bupati Manokwari tersebut, Perda Miras bagai  "tidak bertaji," karena aturan pelaksanaannya berbentuk Peraturan Bupati tidak pernah dibuat dan atau dirancang oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari.

Padahal, Kata Warinussy adanya peraturan pelaksanaan sungguh penting dalam konteks implemtasi operasionalnya di dalam kehidupan masyarakat. Sekaligus ikut mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manokwari. 

Kini, kata Warinussy jika Bupati Manokwari Hermus Indou hendak "melakukan revisi", maka sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), saya menilai adalah tepat jika Bupati Indou dapat memerintahkan jajarannya segera menyusun Peraturan Bupati mengenai Pelaksanaan Perda No.05 Tahun 2006 Tentang Miras tersebut.

Karena yang mendesak saat ini ialah adanya aturan pelaksanaan dari Perda Miras itu sendiri, dan bukan melakukan revisi dan atau perubahan, jelasnya. 


Berita Terkait