Kompensasi Runway Bandara Rendani, Bupati Diminta Evaluasi Kinerja Asisten I

Oleh Redaksi

15 April 2021 14:11 2050 VIew

''Keluarga Orisu Disamping Ketua LABAKI Papua Barat, Yan Arwam''

MANOKWARI, ARFAKNEWS – Salah satu keluarga pemilik tanah area Runway Bandara Rendani Manokwari meminta Bupati Manokwari mengevaluasi kinerja bawaannya yang dinilai melakukan permainan kongkalingkong terhadap ganti rugi (Kompensasi) Tanah Runway Bandara Rendani.

Hal itu ditegaskan oleh Keluarga Orisu kepada media ini, Rabu (14/4).  Keluarga menjelaskan jika pihaknya telah memasukan surat melalui asisten I untuk beraudience dengan Bupati Manokwari namun suratnya itu tidak sampai ke tangan Bupati melainkan diarahkan ke Pertanahan.

“Kami menyurati Bapak Bupati tetapi diarahkan ke tempat lain, seperti macam diputar – putar begitu,”Kata Nataniel Kiambo
Nataniel menjelaskan keluarga besar turunan Nikodemus Orisu hingga kini masih bingung dan merasa dirugikan dengan proses pembayaran area tanah Runway Bandara Rendani Manokwari.

Tahap pertama tidak dibayarkan, nanti tahap kedua baru dibayarkan 2,1 Milyar yang dibayarkan namun pembagiannya tudak merata diantara istri pertama, kedua dan ketiga, sementara tahap ke tiga belum ada kejelasan,”ungkapnya.

Karena itu, kami keluarga besar Orisu baik dari istri pertama, kedua dan ketiga mau beraudience dengan Bupati Manokwari, Bapak Hermus Indou guna mencari solusi untuk proses pembayaran di tahap ketiga,”terangnya. 

“Pembayaran ini jumlahnya cukup besar jadi kami lihat ada permainan dibalik semua ini. Kami menduga ada permainan kongkalingkong yang melibatkan asisten I setda Kabupaten Manokwari atas kompensasi pembayaran ganti rugi tanah,” bebernya.

Dia mengungkap pihak keluarga telah membuat daftar pembayaran agar dibagikan merata kepada istri pertama, kedua dan ketiga dengan persen – persennya baik kepada anak dan cucu-cucunya, sebab selama ini pemerintah hanya mengkomodir mama kedua, sementara pembagiannya tidak merata bahkan ada permainan disitu, karena itu kami mau ketemu Bapak Bupati guna menjelaskan bagian ini,”jelasnya.

Selanjutnya, salah satu Putri dari Almarhum Nikodemus Orisu, Delilah Orisu meminta asisten I Setda Kabupaten Manokwari untuk tidak menciptakan pertikaian antar keluarga melainkan membuka ruang komunikasi dengan mengakomodir semua.

“Kami tidak mau Bapak Asisten I putar – putar kami karena itu kami punya hak, jadi walaupun bapak asisten I mau suruh kami naik pengadilan, kami tidak mau, sebab tanah itu tidak bermasalah,” Delilah Orisu.

Delilah menjelaskan, sesuai dengan surat pelepasan  adat dia ketahui, jika ayahnya memiliki tanah seluas 25 hektar meliputi area sebelah jembatan kali rendani hingga Polisi 13 Taman Ria.

Waktu itu tahun 1999 saya ikut bapak pergi marah sama keluarga yang dirikan rumah - rumah disitu, katanya “kamu minta izin sama siapa baru bangun rumah disitu, karena ini saya punya tanah. Terus kamu jual baru tidak minta izin sama saya,”kata Delilah meniru ucapan ayahnya.

Selanjutnya, Kata Delilah urusan itu dibawa kepada Kepala Suku Besar Arfak, Bapak Maurits Mndacan untuk diselesaikan. Hal hasil Bapak Maurits tegur semua pihak disitu dan suruh mereka bayar hak dari bapak Nikodemus Orisu.

Waktu itu pertemuan di Kantor KSDA, mereka  mau kasih bapak uang sebesar Rp.2.500.000 tapi bapak tidak mau bawa. Selanjutnya mereka buat pernyataan nanti setiap bulan mereka setor Rp.1.500.000 harga tanah itu namun sampai saat ini tidak ada yang setor”ungkapnya.
Jadi, sekali lagi kami tidak mau naik pengadilan seperti yang bapak asisten satu suruh, karena tidak ada masalah hukum atas tanah itu. Kami harap Bapak Bupati tolong bayar orang tua kami punya hak,”harapnya

Selanjutnya, Evi Wabdaron Orisu menambahkan bahwa Keluarga besar Orisu sama sekali tidak menghalangi proses pembangunan di area Runway Bandara Rendani, mereka hanya merasa tidak transparan proses pembayaran kompensasi kepada mereka.

Kami keluarga besar Orisu tidak pernah menghalangi pemerintah dalam hal perencanaan pembangunan Bandara Rendani baik Provinsi maupun Kabupaten. 

Kami hanya minta keadilan seadil – adilnya atas hak dari bapak Nikodemus Orisu sebab kami merasa tidak puas dengan pembayaran yang berjumlah 2, 1 milyar meliputi semua bidang Tanah itu. Kami minta keadilan bagi kami keluarga turunan dari Bapak Nikodemus Orisu,”harapnya.

Selanjutnya, Ketua Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LABAKI) Papua Barat, Yan Arwam mengatakan sesuai dengan dokumen dan catatan sejarah yang diketahuinya bahwa Almarhum Nikodemus Orisulah Orang pertama yang berkebun dan tinggal disitu sekaligus menjadi kepala Kampung Randani/Rendani. 

Bapak Nikodemus-lah yang awalnya memanggil Randani untuk tempat yang sekarang dikenal Rendani. Waktu itu ada ikan besar (Paus) yang mati disitu, bau bangkai membuat banyak lalat – lalat disitu sehingga orang memanggil tempat itu dengan nama Randani/Rendani. 

Bapak Nikdemus Orisu diangkat menjadi kepala Kampung oleh Bapak Lodwiek Mandacan, Barend Mandacan dan Irogi Meidodga pada tahun 1944 di Rendani. Nanti pada tahun 1952 beliau membeli tempat yang menjadi kebunnya dengan sejumlah uang dan barang. 

Namun dia sempat mengungsi ke Mansinam pasca peristiwa 1965 nanti selesai Pepera 1969 sempat kembali namun karena ABRI masih kuasai wilayah itu beliau mengingsi lagi ke Mansinam hingga tahun 1880-an, baru beliau kembali menjadi pegawai Telkom di Bandara Rendani. 

Karena itu, sebagai pendamping hukum non litigasi, saya menilai sangat tidak bijak jika asisten I melimpahkan masalah ini ke pengadilan untuk diselessikan secara hukum, sebab sudah ada bentuk pengakuan pemerintah dengan membayar 1,2 Milyar kepada Keluarga Orisu.

Kedua, Asisten I hanya memanggil Agustina Orisu yang tidak diberikan kuasa dari keluarga untuk melakukan proses penandatangan pernyataan pembagian di Kantor Bupati maupun proses pencairan di bank. Ketika terima uang dan selanjutnya proses pembagian tidak jelas sampai istri pertama dan ketiga. 

Jadi timbul kecurigaan bahwa Agustina Orisu dengan pemerintah ada bermain mata, buktinya  sebesar 400 juta hilang ke pemerintah. Dan sudah menjadi rahasia umum bagi keluarga bahwa   ada pernyataan yang dibuat bersama pemerintah di Kantor Bupati. 

“Bukti tanda tangannya ada. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang suruh mereka tanda tangan dan bagi uang di kantor Bupati,”ujarnya.

Sebagai Lembaga Anak bangsa Anti Korupsi Papua Barat, saya menilai bahwa pemerintah salah prosedural dalam hal pembayaran ganti rugi kepada pihak keluarga Orisu. 

“Masa ketika mau pembayaran berikut lagi pemerintah melimpahkan ke pengadilan jadi kami nilai pemerintah tidak bertanggung jawab. Karena itu kami minta asisten I harus diganti karena salah prosedural dan terkesan mau mencuci tangan. 

Karena itu mewakili keluarga Orisu, kami meminta pemerintah membuka ruang untuk dilakukan audience dengan pemerintah guna mencari solusi bersama guna menghindarai hal – hal yang tak diinginkan, terutama konflik antar keluarga,”harapnya.


Berita Terkait