PARJAL Desak Fraksi Otsus dan MRP PB Bentuk Tim Kawal Seleksi Bintara Noken Papua Barat

Oleh Redaksi

28 April 2021 23:11 1045 VIew

''Foto ilustrasi/sumber media sosial''

MANOKWARI, ARFAKNEWS – Organisasi Kemasyarakatan Kesatria Parlemen Jalanan Papua Barat mendesak DPR Fraksi Otsus Provinsi Papua Barat dan MRP Papua Barat segera bentuk Tim Independen melakukan pengawasan Seleksi Calon Bintara Polri di Polda Papua Barat.

“Kami menilai dalam Seleksi Administrasi (RIKMIN) dan Tes Seleksi Kesehatan (RIKKES I) banyak anak Papua yang akan jatuh (tidak lolos),”kata Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambieuw kepada media ini, Rabu (28/4/2021).

Ronald mengungkap dalam tahapan tersebut banyak putra – putri Papua yang akan jatuh, sebab belum ada program pembinaan yang secara khusus diterapkan kepada anak – anak Papua sehingga terkesan rekuitmen berlebel Otsus namun isinya adalah tahapan seleksi Nasional. “Supaya tidak terkesan tidak ada kekhususan dalam hal seleksi, maka diperlukan pengawasan dan keterlibatan dari Fraksi Otsus dan MRP yang melibatkan lembaga – lembaga adat lainnya.

“Kami (Parjal) mohon untuk Bapak Kapolda Papua Barat pertimbangkan usulan kami dalam keterlibatan Fraksi Otsus dan MRP dalam hal rekuitmen berbasis pembinaan dari awal hingga dibukanya pendaftaran sebab dana yang digunakan bersumber dari dana Otonomi Khusus,”jelas Ronald.

Namun jika dipaksakan seleksi sesuai dengan standar Nasional maka ending akhir akan berdampak pada kuota tiap kabupaten. Apakah bisa mencapai target tiap Kabupaten/kota dan kalau tidak sesuai target, solusinya bagaimana dan langkah apa yang akan diambil untuk mencapai target 1.500 Casis Bintara Noken.  Sementara dari data yang kami tahu, beberapa Kabupaten/Kota tidak mencapai target sesuai kuotanya, karena itu, kami pandang perlu mendapat tanggapan serius dari Faksi Otsus dan MRP agar bersama mencari solusi menjawab hal tersebut.

Kami pikir, jika seleksi Bintara Noken kemudian tidak memberikan capaian kesejahteraan bagi anak – anak Papua, dan terjadi ketimpangan maka jauh lebih baik Dana Otsus tersebut digunakan untuk sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi OAP sebab anggaran Otsus hadir di Papua/Papua Barat bukan karena tuntutan menjadi TNI dan Polri, melainkan tuntutan Papua menjadi negara sendiri, yang kemudian di terjemahkan didalam UU nomor 21 Tahun 2001 untuk mensejahterakan orang asli Papua.

Kami harap semangat rekruitmen Bintara Noken (Anggota Polri) harus mencerminkan kewenangan Otsus dan Dana Otsus yang di gunakan dengan target dan capaian Anak Papua 90 persen menjadi anggota POLRI.

Namun jika tidak maka alangkah baiknya sistem rekrutmen dikembalikan kepada pola lama dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN agar Dana Otsus tidak habis terpangkas untuk Seleksi Bintara Noken yang tidak menggunakan sistem Noken.

“Karena itu, kami harap Bapak Kapolda pertimbangkan usulan kami dengan melibatkan  Fraksi Otsus dan MRP membentuk Tim Independent ikut melakukan pengawasan dalam seleksi Bintara Polri di Polda Papua Barat,”harapnya.


Berita Terkait