DPMPTSP dan Satpol PP Diminta Tindak Tegas Tempat Karoke Ilegal Di Bintuni

Oleh Redaksi

07 May 2021 14:10 1665 VIew

''Salah satu Tempat Usaha Hiburan Malam (Karaoke) di Jalan Awarepi Kelurahan Bintuni Timur''

BINTUNI, ARFAKNEWS - Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas terkait diminta tindak tegas pemilik tempat hiburan Malam Tak berizin (Ilegal) di Kabupaten Teluk Bintuni. 

Hal itu ditegaskan  oleh Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum  (YLBH) Sisar Matiti usai melakukan investigasi terkait izin - izin usaha tempat hiburan dan sebagainya di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, Kamis (6/5/2021). 

Direktur Advokasi dan Pendampingan Bantuan Hukum YLBH Sisar Matiti, Zainudin Patta,S.H menjelaskan dari hasil investigasi ditemukan bukti bahwa tempat Karoke Maleo tidak mengantongi izin usaha, dan diduga mempekerjakan pekerja secara ilegal. 

"Ada indikasi dugaan para pekerja pada tempat karoke tersebut tidak memiliki kontrak kerja," ujar Patta.

Zainudin menerangkan berdasarkan pengakuan dari pemilik tempat hiburan malam tersebut bahwa Izin usaha baru diurus, sementara tempat Hiburan sudah beroperasi bahkan sudah mempekerjakan karyawan di perusahan tersebut. 

"Kalau Satpol PP dapati bahwa tempat karaoke tidak memiliki izin maka dalam rangka operasi ketupat, tempat karaoke itu harus ditutup," Tegas Dia. 

Zainudin menambahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu menertibkan izin - izin usaha di Kabupaten  Teluk Bintuni. Pasalnya, sangat tidak dibenarkan jika perusahan sudah beroperasi tanpa mengantongi izin usaha, bahkan mempekerjakan karyawan tanpa kontrak Kerja sehingga sangat sukar di kontrol indentitas pekerja.

Kami minta Pemerintah tindak tegas usaha ilegal di Kabupaten Teluk Bintuni karena ada dugaan unsur perbuatan melawan hukum yang timbul dari usaha tempat hiburan tersebut agar para pelanggar aturan ini paham bahwa Bintuni bukan wilayah kosong tanpa pemerintahan sehingga dengan seenaknya melaksanakan usaha tanpa memiliki izin beroperasi dari pemerintah Daerah. 

Tujuannya agar tidak ada aktivitas usaha ilegal di Kabupaten Teluk Bintuni tetapi juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat,"jelasnya.

Selanjutnya, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi dengan Dinas terkait guna mengkonfirmasi hal tersebut. 


Berita Terkait