Gubernur Papua Barat Diminta Prioritaskan OAP Dalam Seleksi JPTP Di Lingkup Pemprov

Oleh Redaksi

12 May 2021 10:01 1117 VIew

''Direktur LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinussy, SH''

MANOKWARI, ARFAKNEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari minta Gubernur Papua Barat  memprioritaskan Orang Asli Papua dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Provinsi Papua Barat yang telah menghasilkan 3 (tiga) besar daftar nama lolos seleksi. 

"Kami harap Bapak Gubernur Papua Barat perlu beri perhatian Orang Asli Papua (OAP). Hal ini didasarkan pada amanat pasal 62 ayat (2) dari UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,"kata Yan Ch. Warinussy dalam realis diterima media ini, rabu (12/5/2021).

Warinussy menjelaskan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua telah diberlakukan juga di Provinsi Papua Barat berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 Tentang  Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang. 

 UU Nomor 21 tahun 2001 pasal 62 ayat (2) "Orang asli Papi berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya". Hal itu  berlaku juga di wilayah Provinsi Papua Barat berdasarkan UU No.35 Tahun 2008 tersebut. 

Didalam penjelasan pasal 62 ayat (2) UU Otsus Papua disebutkan bahwa pengutamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bagi Orang Asli Papua merupakan suatu langkah afirmatif dalam rangka pemberdayaan di bidang ketenagakerjaan. Sehingga untuk jabatan-jabatan tersebut jika ada OAP, maka Gubernur Papua Barat harus memberi ruang afirmatif (keberpihakan) bagi JPTP OAP tersebut untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. 

Tentu hal ini juga disesuaikan dengan aspek penilaian akademik dan syarat kepangkatan yang memenuhi amanat aturan perundangan yang berlaku.

Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Provinsi Papua Barat yang telah menghasilkan 3 (tiga) besar dalam beberapa instansi di lingkup Pemprov Papua Barat yakni Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat (Sekwan).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kepala Biro Perekonomian Daerah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat. 


Berita Terkait