Kejati PB Didesak Tuntaskan PR Dugaan Kasus Tipikor: Hibah MRP PB Wajib Ditindaklanjuti

Oleh Redaksi

18 May 2021 20:08 1758 VIew

''Direktur LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinussy, SH''

MANOKWARI, ARFAKNEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari  mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat segera menyelesaikan sejumlah pekerjaan Rumah (PR) Kasus dugaan tindak pidana Korupsi di Papua Barat. 

"Kami senantiasa mengingatkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Dr.Wilhelmus Lingitubun dan jajarannya untuk menindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang sedang ditanganinya. Penanganan kasus-kasus tersebut mesti bermuara di Pengadilan Negeri/Tipikor Manokwari Kelas I B," kata Direktur LP3BH, Yan Ch. Warinussy dalam realis diterima media ini, Selasa (18/5/2021) 

Yan merincikan, dugaan Tipikor tersebut diantaranya pengelolaan dana hibah bantuan operasional pada sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), termasuk dana tunjangan transportasi pimpinan MRPB yang diduga telah memenuhi amanat Pasal 2 dan pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

"Diduga keras perbuatan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban memenuhi unsur secara melawan hukum, sehingga kendatipun ada keinginan untuk mengembalikan kerugian negara dari pihak Pimpinan MRPB, namun sama sekali tidak bisa menghapus dipidananya pelaku tindak pidana menurut amanat pasal 4 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,"tegas Warinussy

Selain itu,  Warinussy juga mendesak Kejati untuk menuntaskan dugaan Tipikor Dana Hibah bidang keagamaan dan kemahasiswaan pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018 yang diduga kerugian negaranya mencapai angka Rp.66 Milyar dari total nilai proyek sebesar Rp.598 Milyar.  

Dugaan Tipikor Dana Pengadaan Septic Tank individual pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018 yang diduga mengakibatkan negara diduga dirugikan sejumlah Rp.7 Milyar. 

Dan, dugaan Tipikor pada proyek pembangunan Puskesmas Aisandami di Kabupaten Teluk Wondama pada tahun anggaran 2018, tapi baru diselesaikan tahun anggaran 2019.


Berita Terkait