34 Asosiasi Mengeluh, Pemprov PB dan Balai Belum Ada Format Berdayakan Kontraktor OAP

Oleh Redaksi

20 May 2021 18:05 1102 VIew

''Foto saat Konferensi Pers bersama Asosiasi Pengusaha Papua di Provinsi Papua Barat''

MANOKWARI, ARFAKNEWS – 34 Asosiasi Pengusaha Papua mengeluh atas pemberdayaan dan Pembinaan Orang Asli Papua di dunia Kontraktor (usaha dan Bisnis) agar setara dengan saudara – saudara mereka (Kontrator Non OAP) di Provinsi Papua Barat maupun di Indonesia umumnya.

“Di provinsi ini belum ada sebuah regulasi khusus yang melindungi Kontraktor OAP. Metode yang masih digunakan untuk memberdayakan Kontraktor OAP adalah Metode lama, yakni kontraktor OAP harus ribut dan berkelahi dulu, baru dikasih,”Kata Yance Kambu, Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, saat bersama ketua – ketua Asosiasi gelar Konferensi Pers di Manokwari, Rabu (19/5/2021).

Yance menilai belum ada keberpihakan dari Pemerintah saat ini untuk berdayakan Kontraktor Asli Papua. “Belum ada sama sekali karana belum ada regulasi (keputusan Gubernur) yang berpihak untuk melindungi Kontraktor OAP baik dari sisi Nilai, mekanisme maupun prioritas untuk memberdayakan sesama Anak Papua.

Kami harap pemerintah bijak agar kami tidak berkelahi – berkelahi dan mengatasnama kelompok satu atau lainnya yang membuat diskriminasi dan pengkotakan sesama anak asli papua sebab  OAP itu hanya satu yaitu orang asli Papua berumpun Ras melanesia di Tanah Papua, entah mau dari Gunung, Laut, lembah dan Pantai mereka itu Orang Asli Papua di negeri ini yang berhak mendapat perhatian Khusus,”tegasnya.

Yance mengungkap nanti kami  berkelahi dalu baru dikasih paket tutup mulut yang harganya palingan 100 jutaan. Tidak mau terima keluarga tidak makan, mau terima ujungnya nanti rugi, jadi semua serba salah. Karena itu, saya berharap pemerintah tolong perhatikan kami kontraktor Asli Papua.

Kami sudah capak, setiap Tahun harus berkelahi baru dikasih, padahal itu hak kami, hanya saja tidak ada perhatian khusus dari Pemerintah yang secara tersistem dan terencana sudah digodok mulai dari Bapada, dan dibagikan kepada setiap OPD dengan memploting anggaran yang dikhususkan/dikerjakan oleh kontraktor Asli Papua sehingga target pemberdayaan kontraktor OAP bisa tercapai.

Selama ini tidak ada, sekalipun kepala Dinasnya adalah OAP tetapi kata keberpihakan jauh dari harapan bahkan mereka lebih memilih Orang Non Papua yang datang kasih mereka Uang. Hampir semua Kontraktor OAP semua lemah dari sisi modal diperparah lagi dengan paket proyek yang diberikan bernilai kecil, jadi bagaimana mau simpan uang, pastinya habis untuk makan, minum dan biaya sekolah anak – anak.

“Kami harap Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat beri perhatian serius untuk berdayakan Kontraktor OAP saat ini, melalui suatu Kebijakan yang secara khusus berpihak bagi Kontraktor OAP,”harapnya.

Selanjutnya, Yance juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Manokwari) untuk juga memberi perhatian Khusus untuk perdayakan anak asli Papua di Bidang Kontraktor, sebab menurut Kambu anggaran Otsus 90 persen telah dialokasikan kepada Kabupaten/Kota namun hingga kini pihaknya belum tahu bentuk pemberdayaan dari Pemda (Manokwari) kepada Kontraktor OAP, semua bergantung di APBD Provinsi, kecuali sejak jaman Bapak Dominggus Mandacan menjabat sebagai Bupati Manokwari, telah memberi perhatian bagi kontraktor OAP.

“Kami berharap Bupati saat ini, Bapak Hermus Indou bisa mengulangi apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Dominggus Mandacan, minimal ada perhatian sedikit bagi Kontraktor Asli Papua di Kabupaten Manokwari,”harapnya.

Disisi lain, Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua ini  menyingung keberpihakan Balai Pelaksana Jalan Nasional XVII Papua Barat dalam memberdayakan  Kontraktor OAP.

“Belum ada kebijakan dari Balai untuk memberikan perhatian kepada Kontraktor OAP sebagai pemenang Tender Murni, mereka hanya dijadikan sebagai subkon dari Pemenang Tender yang notabanenya adalah Orang Luar.

“Mungkin ada, atau masih dalam proses tetapi setahu kami belum ada OAP sebagai pemenang Tender. Dan Kalau ada, saya berharap harus melahirkan yang lain lagi agar kami semua bisa ikut serta,”ujarnya.

Yance juga mengungkap soal paket Tender di Balai Jalan Nasional maupun Balai Wilayah Sungai Provinsi Papua Barat. Paket tender di Balai itu nilainya mencapai ratusan hingga puluhan Miliar. Kami sendiri, tidak bisa mencapai itu, kadang kami masuk di nilai sub Kontrak hanya saja nilai Subkon yang diberikan ini bukan nilai Pemberdayaan tetapi nilai pembinasaan.

Yance mencontohkan kontraktor OAP yang mengerjakan Paket Subkon di Distrik Tahota kabupaten Manokwari Selatan. Mereka kerja sampai minta cup (berhenti) pekerjaan tidak dilanjutkan karena merugi jika dilanjutkan.

“Kami menilai pihak balai dan pemilik tender tidak punya niat untuk berdayakan Kontraktor OAP. Ketika mereka menang, mereka mau kasih subkon suka – suka menurut mereka bahkan nilai yang dikasih terkesan bikin sesak nafas, tidak mau kerja salah, mau kerja lebih salah lagi,”bebernya

Yance juga meminta pemerintah (pusat) mendukung anak – anak Papua yang sudah mulai berkarir di dunia usaha dan bisnis terutama di bidang Kontraktor. “Sudah ada anak – anak Papua yang menjadi kontraktor merupakan keberhasilan bernilai Positif, mestinya Pemerintah dukung dengan memberi perhatian khusus dalam membangun Tanah Papua Indonesia ini agar jangan lagu ada teriak yang lain nanti dianggap kami Makar, separatis dan Teroris lagi,”harapnya.

Senada, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Arfak (HIPMA), Aleks Wonggor meminta  Balai Pelaksana Jalan Nasional XVII menepati janjinya yang diucapkan pada tahun lalu bahwa akan mengakomodir 5 Profil Kontraktor asli Papua.

“Tahun lalu Bapak Kepala Balai  janji untuk minimal 5 Profil diakomodir di tahun ini maka kami harap agar terealisasi. Kami harap jangan hanya sisipkan di Subkon, melainkan diberikan Paket Penunjukan Langsung dari Balai jalan Nasional, sebab  selama ini Balai Jalan Nasional kasih kita pergi pungut orang punya sisa tulang, jadi kalau kita salah hitung, kita sendiri hancur dan dianggap tidak mampu,”ujar Wonggor.

“Kami minta Balai Jalan juga sediakan Paket PL jangan kita dibawa Subkon lagu. Kontraktor OAP bisa dibuat hancur dengan kepentingan pemilik Tender. Tetapi Kalau Kontrak Langsung dengan Balai maka sudah ada hitung – hitungan yang menguntungkan Kontraktor Asli Papua,”tukasnya.

Selanjutnya, Ketua Asosiasi Kontraktor Papua (ASKOP) Yan Soindemi menambahkan bahwa amanat Perpres Nomor 12 tahun 2021 perubahan dari Perpres nomor 16 Tahun 2019 cukup jelas untuk mengakomodir Kontraktor Orang Asli Papua, baik dari sisi nilai maupun paket penunjukan.

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ditambah lagi dengan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka sudah ada petunjuk teknis soal paket Tender kepada Orang Asli Papua khusus alokasi  anggaran yang bersumber dari APBN namun sejak diteken hingga saat ini belum ada perhatian serius dari Unit Kementerian (BALAI) di  Papua Barat.

Disisi lain, Soindemi menilai hanya Kementerian PUPR yang bisa menjabarkan Perpres 17 Tahun 2019 melalui regulasi turunan berupa Permen PUPR namun kendalanya adalah beberapa Unit Kerja PUPR di daerah tidak melaksanakan Permen PU secara bertanggung Jawab sehingga belum mengakomodasi Kontraktor Asli Papua dalam tender yang sesuai dengan Perintah Permen tersebut.

Dibandingkan dengan sikap Pemprov Papua Barat terhadap Perpres nomor 19 tahun 2019, kata Soindemi Regulasinya cukup jelas, hanya saja dasar pelaksanaannya berupa petunjuk tenis untuk malaksanakan perpres tersebut.

“Kami harapkan adanya pergub agar menjadi dasar pelaksanaan atau Juklak dari Perpres 17 tahun 2019 agar Perencanaan dari setiap OPD juga mengacu kepada Pergub karena mereka terikat dengan regulasi agar pemberdayaan Pengusaha Asli Papua tepat Sasaran.

Yan membandingkan Perpres nomor 17 tahun 2019 dan Perpres 12 Tahun 2021. Menurutnya, dalam Perpres 12 tahun 2021 telah disedikan lelang khusus kepada kontraktor Golongan Kecil yang nilainya diatas 15 Miliar sehingga dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah atau unit teknis (BALAI JALAN NASIONAL XVII maupun BALAI WILAYAH SUNGAI) untuk menyediakan lelang khusus kepada kontraktor asli Papua.

Kami berharap Unit kerja dari PUPR perbanyak paket lelang Khusus dibawa 15 Milyar supaya ketika tahun 2022 nanti ada keterlibatan OAP yang bisa menang Lelang Khusus. Bisa mencapai target 10 Milyar atau lebih. Sebab kucuran dana APBN yang masuk ke unit – unit kerja Kementerian baik PUPR maupun lainnya lebih besar dari ABPD Papua Barat, namun porsentasi Kontraktor Khusus OAP dalam paket Tender di Balai  hampir nol persen.

Kenapa tidak ada kontraktor khusus karena tidak ada kebijakan, tidak ada peluang yang diberikan kepada Kontraktor OAP. Harapan kami, unit kerja kementrian di Papua Barat terutama Kementerian PUPR bisa menjabarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019,”harapnya

Turut  hadir, Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Yance Kambu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Arfak (HIPMAR)  Aleks Wonggor, Ketua Asosiasi Kontraktor Papua (ASKOP) Yan Soindemi, Ketua Himpunan Perempuan Pengusaha Papua (HP3) Ferdinanda Rumaikewi, ketua SPJKOP PB Robby Willem Kanday, Ketua Forum Peduli Pengusaha Pribumi (FP4) Tonny Teniwud,  Ketua Asosiasi Pengusaha Papua (APEPA) Daniel Sawaki, Ketua Forum Pengusaha Perempuan Papua (FP2P) Haryati Rumbiak, Asosiasi Pengusaha Asli Papua (ASPAP) Marthen Wabdaron, Asosiasi Kontraktor Arfak (ASKAR) Melky Iba.


Berita Terkait