MRP PB Warning Oknum Tertentu Stop Manfaatkan Nama DAP Doberai Minta Proyek Di Dinas

Oleh Redaksi

29 May 2021 01:08 2688 VIew

''Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren''

MANOKWARI, ARFAKNEWS - Kepala - Kepala OPD di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Papua Barat diminta  tidak melayani oknum tertentu yang menggunakan nama Dewan Adat Papua meminta Paket (Proyek) pekerjaan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren saat menanggapi keluhan dari 34 Asosiasi Pengusaha Papua di Provinsi Papua Barat, Jumaat (29/5/2021). 

Maksi meminta setiap instansi melaksanakan tupoksi sesuai dengan haluan organisasi sehingga tidak terkesan menubruk tupoksi dari instansi lainnya. 

"Masing - masing instansi punya tupoksi dan cara kerja tersendiri, karena itu Dewan Adat punya wewenang untuk mengurus masyarakat Adat Papua, bukan mengurus proyek - proyek,"kata Maksi. 

Ketua MRP Papua Barat ini menjelaskan sejak sepeninggal almarhum Barnabas Mandacan, dan John Warijo kepemimpinan Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai belum dijabat oleh Ketua Definitif, masih berstatus pelaksana tugas, sehingga tidak dibenarkan, jika ada oknum tertentu yang menggunakan nama dewan Adat Papua Wilayah Adat Doberay. Apalagi menggunakan nama tersebut menekan kepala - kepala Dinas untuk meminta paket Proyek. 

Kami tegaskan bahwa saudara berhenti atur - atur proyek. "Stop menggunakan nama Dewan Adat Wilayah Doberai untuk minta - minta paket proyek karena orang Adat Doberai - Bomberai tidak seperti itu,"tegasnya

Sebagai anak adat Papua wilayah Adat Doberai - Bomberai, kami menolak tindakan ini. Kami akan menyurati kepada semua dinas - dinas berhati - hati terhadap oknum yang menggunakan nama Dewan Adat minta proyek, karena dewan adat tidak berhak mengintervensi pekerjaan tersebut. "Yang bisa intervensi adalah Asosiasi - Asosiasi Pengusaha Papua,"jelasnya.

MRP dan DAP hanya wajib memberikan rekomendasi kepada Asosiasi - Asosiasi Pengusaha Papua. Jadi MRP dan DAP bukan punya tupoksi urus proyek. Kalau MRP dan DAP membantu masyarakat Adat Papua, Asosiasi Pengusaha Papua untuk memberikan rekomendasi, boleh, tetapi kalau intervensi maka salah alamat.

Kami imbau kepada semua OPD - OPD di Provinsi Papua Barat, maupun Balai Nasional di Provinsi Papua Barat untuk tidak menerima intervensi dari siapapun yang mengatasnamakan Dewan Adat Papua Wilayah Doberay dan Bomberai. Jika ada oknum yang sengaja melakukan, maka segera lapor kepada MRP,"tegasnya.

Selanjutnya, Ketua Majelis Rakyat Papua minta pemerintah Provinsi Papua Barat, dan  Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat untuk memprioritaskan Pengusaha (Kontraktor) asli Papua dalam hal keberpihakan untuk mengerjakan paket - paket proyek. 

Hal itu, Kata Maksi bertujuan untuk memberdayaakan kontraktor asli Papua, sesuai amanat UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua (Papua Barat),"harapnya.

Sebelumnya, Yance Kambu Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) minta Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay versi Paul Vincen Mayor untuk tidak mengintervensi paket - paket proyek pada Dinas - Dinas di Pemprov Papua Barat maupun Balai Nasional dan Pemkab di Papua Barat. 

"Kami minta kepada saudara Vincen Mayor untuk tidak menggunakan nama Dewan Adat Papua intervensi Paket - paket Proyek. Kalau, saudara mau atur proyek, buat Asosiasi Pengusaha Papua sendiri, baru ikut atur - atur proyek,"tukasnya.


Berita Terkait