Pembangunan Pariwisata Nasional Harus Sesuai Aturan, Jangan Asal Buat Simpul

Oleh Redaksi

09 June 2021 16:10 1896 VIew

''Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Yusak Wabia''

Manokwari, Arfaknews - Pembangunan Pariwisata di Papua Barat harus sesuai  instrumen Nasional yang diatur dalam UU Kepariwisataan dan peraturan turunan lainnya agar tidak melanggar aturan. 

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat, Yusak Wabia kepada Media ini, Rabu (9/6/2021). 

Yusak menjelaskan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat miliki Rencana Pengembangan Induk Pariwisata Daerah (Riparda) yang merupakan penjabaran dari UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

Salah satu item dari Riparda adalah melaksanakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan menyusun Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). 

"Pembangunan Pariwisata di Daerah tidak bisa keluar dari item yang sudah ditetapkan dalam KSPD atau KSPN secera nasional. Jika, menyusun sampul baru lagi maka akan bertentangan dengan item yang sudah disusun sesuai instrument yang ada," Kata Wabia

Wabia memaparkan Kebijakan Nasional Pengembangan Kawasan Pariwisata di Tanah Papua terdiri dari KSPN Raja Ampat dan  Teluk Cendrawasih sebagai Induk strategis Destinasi Wisata Nasional di Tanah Papua. 

Sementara, untuk Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Papua Barat terdiri dari Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Manokwari membawahi Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan dan Teluk Wondama. 

KPSD Raja Ampat membawahi Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Maybrat, Tambrauw, Kota Sorong, Sorong Selatan, dan Teluk Bintuni. Dan KSPD Kaimana, membawahi Kabupaten Kaimana dan Fakfak. 

Masing - masing KSP tersebut  miliki potensi unggulan, diantaranya KSP Raja Ampat miliki Potensi unggulan pada Pariwisata Bahari di Raja Ampat, dan  objek wisata lainnya seperti Penyu di Tambrauw dan lain - lain sebagai pendukung. 

KSPD Manokwari miliki potensi unggulan wisata Burung Pintar di Kabupaten Pegunungan Arfak dan objek wisata lainnya seperti Wisata Religi Manokwari, Teluk Wondama sebagai Pendukung. Sementara, KSPD Kaimana miliki keunggulan Wisata Teluk Triton, dan objek Wisata lainnya seperti Senja Kaimana, dan sebagainya  di Fakfak sebagai objek pendukung. 

Yusak menerangkan suatu Objek wisata dikategorikan unggulan, diukur dari tingkat kunjungan wisatawan ke area tersebut. "Wisata unggulan, sifatnya tidak tetap. misalnya, jika kunjungan wisatawan lebih tertarik ke Wondama ketimbang Pegunungan Arfak, maka Kawasan Wisata Wondama, bisa dirubah sebagai objek wisata unggulan," jelasnya. 

Selanjutnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat ini menjabarkan perkembangan Industri Pariwisata tidak terlepas dari sektor Industri lainnya, baik sektor Industri hulu, menengah dan hilir. 

Objek wisata KSPD akan hidup jika didukung oleh KSPN Wisata Nasional. Namun saat ini, hanya KSPN  Raja Ampat saja yang sudah berjalan, sementara Taman Nasional Teluk Cenderasih belum dilaunching kembali untuk menopang sejumlah Pembangunan Kepariwisataan di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. 

Di sisi lain dia juga mengaku, Pembangunan Pariwisata Raja Ampat perlu di poles hingga menjadi Primadona Internasional,  dengan mengharapkan dukungan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah. 

"Raja Ampat miliki potensi yang menggiurkan, namun infrastruktur pendukung, sarana prasarana lainnya juga belum memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai objek wisata kelas Nasional maupun internasional," ujarnya. 

Dia juga, mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan daerah untuk segera melaunching kembali KSPN Teluk Cendrawasih. 

Jika sudah dilaunching, minimal Bandara Internasional Frans Kaisepo segera diaktifkan kembali, serta dibangun infrastructur jembatan, jalan yang menghubung antar daerah, sebagai pilar pendukung pengembangan strategis kawasan pariwisata nasional di Tanah Papua. 

"Jika KSPN Teluk Cendrawasih diaktifkan lagi,  akan menopang KSPN Raja Ampat dan akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan Industri Perhotelan, Restoran, Pertokohan, dan Industri Kreatif  lainnya di Tanah Papua, secara khusus di Provinsi Papua Barat karena pertumbuhan Wisatawan yang terus mengunjungi Tanah Papua, baik Wisatawan  nasional dan Manca Negara,"bebernya. 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat ini juga mamaparkan, rencana pembanguan yang telah diprogramkan untuk dibangun  antara lain pembangunan Taman Budaya diatas lahan seluas 25 Hektar di Susweni Manokwari.

Diatas lahan itupula, akan dibangun Gedung Kesenian, Museum Daerah, Workshop dan Artshop. Diharapkan menjadi Ikon  untuk menampilkan kebudayaan di Papua Barat, baik Budaya masyarakat Doberai, Bomberai, maupun Saireri dan atau suku - suku Papua lainnya serta masyarakat Nusantara di Papua Barat. 

Dengan dibangunnya Taman Budaya, maka akan ada inven - inven tertentu seperti festival Budaya di tingkat Provinsi Papua Barat, yang digelar disana. Tak hanya itu, Taman Budaya akan menyimpan sejuta benda kebudayaan dalam Museum Budaya, sehingga Menarik banyak pengunjung kesana. 

Selain di Manokwari, Wabia  juga merencanakan  pembangunan  Gedung Kesenian di KSPD Raja Ampat dan Kaimana, sehingga mewujudkan pembangunan Seni Budaya sebagai salah satu Pilar wisata di Papua Barat.

Lebih lanjut, Wabia mengatakan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional  telah diatur juga dalam UU Inpres nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Menindaklanjuti itu, Kami akan melaporkan  kepada Bapak Gubernur Papua Barat, untuk mengumpulkan semua OPD Teknis guna membahas Inpres Nomor 9 Tahun 2020, agar adanya kolaborasi dan kordinasi teknis antar OPD dalam melaksanakan Inpres tersebut. 

"Membangun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Nasional harus didukung oleh semua sektor, baik perikanan, Pertanian, Industri, perhubungan dan lain - lain termasuk Balitbanda karena pertumbuhan pariwisata tidak terlepas dari sektor lainnya. 

Menutup wawancara, Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat ini meminta Kepala Balitbanda Papua Barat untuk tidak mengintervensi kewenangan OPD Pariwisata. 

Menurutnya, Balitbanda sebagai Badan  Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah tidak mengeksekusi program wisata, pasalnya akan menabrak aturan dan ketentuan yang diatur sesuai tupoksi OPD. 

Saya dukung apa yang dilakukan oleh saudara Kepala Balitbanda Papua Barat namun saya sarankan untuk simpul Budaya yang dikerjakan mestinya memperhatikan Peraturan Nasional sehingga tidak menabrak aturan yang ada. 

Baiknya, Balitbanda mendukung KSPD yang sudah direncanakan. Bila perlu membuat penelitian, Pengkajian dan Pengembangan lebih lanjut sesuai tupoksinya, dan direkomendasikan sesuai Kewenangan kepada Dinas Pariwisata untuk ditindaklanjuti,"jelasnya.


Berita Terkait