Direktur LBH Sisar Matiti Bintuni Minta Pemda Evaluasi Kinerja Disnaker dan Buat Regulasi

Oleh Redaksi

20 June 2021 22:05 673 VIew

''Direktur LBH Sisar Matiti, Yohanis Akwan, SH''

Teluk Bintuni, arfaknews - Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni diminta membuat sebuah Payung Hukum terkait Perlindungan, Pemberdayaan dan keberpihakan kepada Tenaga Kerja Lokal di Provinsi Papua Barat. 

Hal itu dikatakan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sisar Matiti Yohanis Akwan,SH dalam realis diterima media ini, Minggu (20/6/2021). 

Yohanis menjelaskan pemerintah Teluk Bintuni telah membuat sebuah terobosan, bekerjasama dengan Petrotekno menyiapkan SDM andal di bidang Konstruksi dan pertambangan.  

Kami berikan apresiasi kepada Pemda Teluk Bintuni yang sudah menyiapkan tenaga kerja bersertifikat profesi keahlian di bidang konstruksi dan migas  sehingga aturan Kemenaker tentang wajib sertifikasi bagi pencaker telah tersedia di Kabupaten Teluk Bintuni. 

Langkah itu dilakukan menyikapi aturan tentang Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (Khusus untuk konstruksi, sudah berlaku) sehingga tenaga kerja tak miliki sertifikasi keahlian sulit diterima di perusahan. 

Saya lihat, Bintuni telah maju selangkah menyiapkan  tenaga profesional untuk menjawab tuntutan pekerjaan dengan menyiapkan SDM unggul melalui Kemitraan dengan Petrotekno.

Kami berharap Petrotekno bisa dijadikan sebagai pusat belajar yg disokong juga oleh Pemerintah Provinsi agar semua anak - anak kita di Papua Barat dapat bersekolah di petrotekno agar memiliki sertifikasi keahlian sebagai modal untuk bekerja di perusahaan Kontruksi dan Tambang dimana saja.

Selanjutnya, Akwan menegaskan bahwa Pemda hanya menyediakan SDM yang unggul dan profesional, sementara 
terkait ketersediaan Lapangan pekerjaan kembali kepada perusahan sebagai pemilik pekerjaan (Penyedia pekerjaan). 

Akwan juga menilai bahwa selama ini pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR PB belum menaruh perhatian serius terkait perlindungan Tenaga Kerja lokal di daerah. 

Pemerintah Provinsi dan DPR PB belum melihat dengan baik tentang perlindungan tenaga kerja untuk kontribusi peningkatan daya beli masyarakat melalui sektor jasa tenaga kerja. 

Upah buruh banyak mengalir keluar karena tenaga kerja yang direkrut kebanyakan berasal dari luar Papua bukan penduduk Papua. Kita kehilangan pendapatan yang luar biasa, padahal jumlah angkatan kerja di Papua Barat pada bulan Agustus 2020 sebanyak 492.851 orang, bertambah 26.146 orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat sebesar 1,84 persen poin dari 67,71 persen menjadi 69,55.

Dia mencontohkan jika Kabupaten Teluk Bintuni miliki 1000 tenaga kerja dengan gaji misalkan Rp. 3. 000. 000  per orang, maka dalam sebulan uang yang akan berputar di Teluk Bintuni sebesar 3 milyar dari gabungan upah mereka. 

"Hal itu tentu akan berdampak pada peningkatan Belanja, dan perputaran Perekonomian di Kabupaten Teluk Bintuni. Apalagi di ditambahkan dengan sektor - sektor lainnya. Kami minta Disnaker jangan bermain mata dengan  terus menerima tenaga kerja dari luar,"tegas Akwan

Harapan kami, DPRD harus segera pikirkan langka - langkah pengawasan di sektor tenaga kerja, fokus untuk atur regulasi terkait pengendalian dan perlindungan tenaga kerja lokal.

Sebab selama ini pihak Perusahan outsourcing cukup mengkuatirkan, pemindahan tenaga kerja selalu menggunakan orang kunci di Disnaker untuk mengeluarkan AK1 atau Disnaker Provinsi untuk mengeluarkan rekomendasi AK1 ini yang kemudian menutup pulang ade - ade kita (tenaga Kerja Lokal). 

Karena itu, kami minta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan Provinsi mesti berupaya untuk melindungi pencaker lokal sehingga menjadi kewajiban untuk dipekerjakan oleh perusahan. 

Hal ini harus dipikirkan oleh DPR Provinsi Papua Barat guna menyiapkan peraturan daerah khusus (Perdasus) terkait perlindungan tenaga kerja lokal.

Akwan juga mengusulkan agar Kabupaten Teluk Bintuni sendiri membuat Perda terkait rekrutmen tenaga kerja satu pintu harus segera di sahkan agar menjadi kunci kita mengontrol tenaga kerja di daerah.

Lebih lanjut, Akwan menilai dalam 3 Tahun terakhir Disnaker kabupaten Teluk Bintuni kurang mengontrol hal-hal penting untuk daerah, dan terkesan sering diabaikan. 

Kami harap kedepan harus ada kontrol. Kami harap Disnaker Papua Barat bisa membuka data base dan melakukan evaluasi terkait tenaga kerja yang sudah  direkrut selama ini. Apakah sesuai amanat UU Nomor 21 tahun 2001 atau tidak. 

Karena diduga ada oknum - oknum Calo di Disnaker yang mengesampingkan karyawan yg sebenarnya punya hak untuk kerja di perusahaan - Perusahaan Multinasional di Papua Barat. Karena selama ini informasi tenaga kerja masih bersifat tertutup belum bisa di munculkan secara terbuka oleh Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Teluk Bintuni. 

Kami berharap kedepan kepala dinas yang baru tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti kepala dinas sebelumnya.


Berita Terkait