Temu Lintas Stekholder Hasilkan 9 Poin Sikapi Rekrutmen Tenaga Kerja Di BP Tangguh

Oleh Redaksi

01 July 2021 20:01 406 VIew

''Rapat bersama lintas Stekholder sikapi Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat''

Bintuni, arfaknews -  Perwakilan pencaker dari Lulusan P2TIM, Sekrerataris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni, Kabag Perekonomian dan para aktivis pemerhati, menggelar pertemuan membahas kurangnya transparasi rekrutmen tenaga kerja oleh Kontraktor BP Tangguh. 

Dalam rapat yang digelar  di Kantor YLBH Sisar Matiti, Kamis (1/7) 2021), telah menghasilkan beberapa poin keputusan untuk ditindaklanjuti dalam upaya menyerap tenaga kerja lokal di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat. 

"Pertama, kami minta rekrutmen tenaga kerja yg saat ini sedang berlangsung di Bintuni, Sorong dan Fakfak serta nasional untuk di hentikan sementara sampai adanya pertemuan para pihak tentang rekrutmen tenaga kerja,".

Kedua, sedikitnya 620 orang yang sudah lulus pendidikan vokasi di Pusat Pelatihan Teknik Indurstri dan Migas (P2TIM) Teluk Bintuni, masih bingung mencari pekerjaan. Ironisnya, British Petroleum (BP) Indonesia sebagai investor asing terbesar di Indonesia, sedang mengerjakan train 3 untuk Tangguh LNG di kabupaten ini belum mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Ketiga, masyarakat Teluk Bintuni ingin bekerja di Proyek BP tangguh, karena itu BP Tangguh harus komit terhadap keputusan yang sudah menjadi kesepakatan.

Keempat, BP Tangguh sebagai Pemilik Pekerjaan agar tegas terhadap kontraktornya terkait rekrutmen tenaga kerja yang kurang mempertimbangkan pencaker lokal.

Kelima, BP tangguh berada di Teluk Bintuni, maka sudah semestinya memprioritaskan  pencaker lokal sebagaimana komitmen Amdal.

Keenam, Pentingnya pengawasan ketenagakerjaan yang terintegrasi, baik provinsi dan kabupaten terhadap kontraktor BP yang secara tidak konsisten terhadap masalah rekrutmen tanaga kerja.

Ketujuh, BP tangguh perlu mengawasi CSTS dan Kontraktor lainnya dalam hal rekrutmen tenaga kerja bilaperlu kalau di temukan melanggar komitmen segera diputuskan kontraknya.

Kedelapan, BP Tanggu harus menjelaskan kepada Publik mengapa jumlah permintaan tenaga kerja Bintuni paling sedikit dan di prioritaskan pada tenaga kerja dari luar Bintuni.

Dan terakhir, Disnaker kabupaten Teluk Bintuni diharapkan mengundang pihak- pihak terkait untuk berdiskusi secara terbuka, carut marut tenaga kerja yg sering menjadi masalah. 


Berita Terkait