Kebijakan Wajib Vaksinasi Berpotensi Langgar Hak Asasi, Pemerintah Diminta Tidak Paksakan Rakyat

Oleh Redaksi

05 July 2021 00:09 5944 VIew

''Salah Satu Intelektual Arfak, Daud Indouw, SH''

Manokwari, arfaknews – Pemerintah diminta tidak memaksakan Rakyat untuk melakukan vaksinasi, pasalnya Kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi masyarakat.

“Saya minta pemerintah tidak serta merta paksakan masyarakat untuk mengikuti kebijakan vaksinasi. Melainkan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan dan menjaga gaya hidup sehat,”kata salah satu Intelektua Papua asal suku Arfak, kepada Media ini, Minggu (4/7/2021).

Daud menerangkan, dirinya ikut mendukung kebijakan Negara terkait Vaksinasi kepada masyarakat, namun dia meminta Pemerintah untuk tidak serta merta memaksakan masyarakat dengan menerapkan aturan, syarat dan ketentuan yang dapat berpotensi menciptakan protes dan perpecahan dalam masyarakat.

“Masa mau urus SIM, KTP, Beli Tiket, dan lain – lain, semua harus tunjukan sertifikat Vaksin. Ini sama saja dengan pemerintah melanggar hak asasi dari warga negara,”ujar dia

Daud berharap, pemerintah mencari solusi terbaik dalam menangani penularan Virus Corona di masyarakat. 

“Apa bedanya orang yang sudah vaksin dan yang belum vaksin, semua hampir sama. Yang terpenting, jaga kesehatan dan menerapkan protokol Kesehatan. Jadi saran Saya, Pemerintah sosialisasi dan berikan edukasi kepada masyarakat terkait pola hidup sehat ”harap Dia.

Lebih lanjut Daud meminta Pemerintah pusat melalui kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian mendalam terkait dengan penularan Virus Corona dan Vaksinnya sehingga tidak membebankan hutang negara kepada Negara Asing.

Sebagai Warga negara yang baik, kami mendukung Pemerintah dalam mencari solusi terbaik untuk memberantas penularan Covid 19. Kami juga meminta agar Pemerintah melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut terhadap penularan Covid 19 di Indonesia, sehingga membuat suatu vaksin produksi Indonesia, agar kita tidak tergantung kepada Negara asing.

Bayangkan berapa banyak Uang Negara yang harus digunakan untuk membeli Vaksin di Negara Cina, sementara Rakyat sendiri ada mati lapar karena perputaran Ekonomi tidak berjalan efektif. Jadi kalau Indonesia sendiri yang memproduksi vaksin, maka Uang tersebut hanya berputar di Indonesia, berputar di rakyat Indonesia. 

Jadi kami harap, ada upaya – upaya efektif yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah penularan Covid 19, mengedukasi masyarakat terkait vaksinasi, dan protokol Kesehatan dalam aktivitas masyarakat.

Disisi lain Daud juga meminta para pemimpin untuk tidak membuat informasi – informasi yang membuat masyarakat panik dan resah yang berlebihan. 

“Kami harap pemerintah tidak membuat  pernyataan yang berlebihan sehingga masyarakat panik dan kuatir akan Covid 19. Melainkan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, dan pola hidup sehat,”harap dia.


Berita Terkait