PROJO dan Bendahara Kampung Duber Adukan Masalah Dana Desa Di Polres Raja Ampat

Oleh Redaksi

13 July 2021 20:01 1017 VIew

''DPC PROJO dan Bendahara Kampung Duber usai membuat aduan pencarian Dana Kampung kepada Kapolres Raja Ampat, Selasa (13/7/2021) ''

Waisai, arfaknews - Ketua DPC PROJO Kabupaten Raja Ampat Semuel T. Rumbarak, S.IP bersama Sekretaris DPD PROJO Provinsi Papua Barat Donald R. Heipon, serta Bendahara Kampung Duber Glory D. Mirino menyambangi Polres Raja Ampat.

Kedatangan Ketua DPC PROJO Kabupaten Raja Ampat dalam rangka mendampingi Bendahara Kampung Duber Distrik Supnin Kabupaten Raja Ampat, guna mengadukan oknum aparat Distrik Supnin dan Aparat Kampung Duber yang diduga melakukan mal administrasi terkait pencairan Dana ADD dan DDS Kampung Duber Tahap I Tahun 2021.

Kehadiran mereka kemudian diterima langsung Kapolres Raja Ampat AKBP Andre J.W. Manuputty, S.IK di ruang kerjanya Selasa (13/7/2021).

Dalam pertemuan tetersebut, Kapolres Raja Ampat meminta pihak Reskrim Polres Raja Ampat untuk segera menindaklanjuti pengaduan Bendahara Kampung Duber Distrik Supnin Kabupaten Raja Ampat.

Usai pertemuan tersebut, Ketua DPC PROJO Kabupaten Raja Ampat Semuel T. Rumbarak, S.IP kepada media ini mengatakan bahwa DPC PROJO Raja Ampat akan tetap berkomitmen dalam mengawal implementasi UU Desa agar rakyat kampung mendapatkan kepastian hukum sesuai UU No. 6 Tahun 2014.

Ketua DPC Projo Kabupaten Raja Ampat menyayangkan tindakan oknum-oknum aparat pemerintah yang tidak menghargai undang-undang desa. 

"Kami harapkan agar  Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat memberikan sanksi tegas kepada aparaturnya yang terbukti dengan seenaknya melakukan pergantian-pergantian struktur aparatur kampung, karena hal ini tentunya berdampak pada pembangunan kampung," tegasnya.

DPC PROJO Kabupaten Raja Ampat juga berkomitmen untuk terus mengawal setiap kebijakan pemerintah serta jalannya roda pemerintahan khususnya di Kabupaten Raja Ampat, sehingga upaya-upaya yang merugikan rakyat terutama menyangkut keuangan Negara dapat terus ditekan dan diberantas, sehingga pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dapat terwujud.

Sementara itu Sekretaris DPD PROJO Provinsi Papua Barat Donald R. Heipon menuturkan bahwa tidak hanya di Raja Ampat, akan tetapi DPD PROJO Provinsi Papua Barat akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah di Provinsi ini, terutama berkaitan dengan hak-hak masyarakat, sesuai arahan Ketua Umum DPP PROJO yang juga adalah Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi.


Berita Terkait