Bupati Kasihiw Serahkan SK Kepada 379 CPNS di Bintuni: Hentikan Pro Kontra Pasca Pilkada

Oleh Redaksi

14 July 2021 22:08 1061 VIew

''Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw menyerahkan SK CPNS ''

Teluk Bintuni, arfaknews -Bupati Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni kepada 397 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018 di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Teluk Bintuni. 

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni, Derek Asmuruf, SE, MM mengatakan Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw, MT telah menyerahkan secara simbolis SK ini pada tanggal 09/07 yang lalu.

Derek berharap bahwa dengan adanya penyerahan SK ini, maka semua polemik mengenai pro dan kontra pasca Pilkada yang lalu bisa dihentikan.

"Bapak bupati sudah menunjukkan sosoknya sebagai seorang negarawan, komitmen beliau untuk memberikan SK ini kepada seluruh CPNS sesuai dengan kuota formasi 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Mei 2021 dan berakhir 1 Mei 2022. Ini sebagai simbol bahwa tidak ada itu anggapan yang dulu lawan politik dan atau tidak. Sudah itu hentikan saja,"ujar Derek

Asmuruf menambahkan pada formasi ini, terdapat 138 CPNS pada tenaga pendidikan, 89 pada tenaga kesehatan, dan 170 di kepegawaian umum.

Jika diakumulasi dengan pegawai yang sekarang aktif, maka di Teluk Bintuni ini ada total 3,250 pegawai. 

"Bapak Bupati berharap para CPNS harus menunjukkan komitmen mereka. Mereka siap melayani rakyat, baik yang di pesisir pantai, pegunungan maupun yang di pedalaman,"tegasnya.

Ia mengingatkan kembali bahwa status mereka sebagai calon harus dibuktikan dengan sebuah komitmen yang baik kepada pemerintah daerah.

"Sebelum 1 Mei 2022 itu kan mereka sudah harus diangkat sebagai PNS. Kami harap mereka tunjukkan komitmen dalam bekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," ungkapnya.

Menutup wawancaranya, Derek berpesan status CPNS sebagai calon merupakan masa uji yang menjadi pertaruhan ke depannya. Sanksi  indisipliner pegawai akan menjadi salah satu asesmen yang dijadikan tolok ukur apakah seorang calon bisa diangkat sebagai PNS ataukah tidak.

"Selama satu tahun ini mereka harus mengikuti Pelatihan Dasar atau pra kepegawaian, ini uji coba. Mereka harus khatam betul dengan Hak dan Kewajiban selaku pegawai negeri. Jika ada perbuatan indisipliner atau tidak ada komitmen dalam kerja, ya surat pengangkatan di tahun depan itu bisa saja tidak dikeluarkan," pungkas Derek.


Berita Terkait