Diskusi Publik Otsus dibawa kemana: Parlok, Dana Blok Grand, hingga Regulasi Dikritisi

Oleh Redaksi

16 July 2021 00:11 907 VIew

''Foto bersama para narasumber saat menggelar diskusi publik di salah satu Kafe di Manokwari''

Manokwari, arfaknews - Ormas Kesatria Parlemen Jalanan Papua Barat, Mejelis Rakyat Papua Barat,  Praktisi Hukum, Tokoh Masyarakat dan tokoh Perempuan serta lembaga masyarakat adat menggelar diskusi publik terkait penetapan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat pada 15 Juli 2021. 

Diskusi bertajuk "Otsus Mau Dibawa kemana" Berupaya mencari solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah dan ketimpangan sosial, ekonomi dan politik ditengah perdebatan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber melihat item - item tevisi UU nomor 21 tahun 2001 belum menyentuh akar persoalan di tanah Papua, terutama penyelesaian pelanggaran HAM, masalah kewenangan, perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan kepada orang asli Papua. 

Pemerintah pusat dinilai terkesan memaksakan kehendak tampa meminta masukan dan tanggapan dari rakyat Papua terhadap revisi tersebut. Bahkan Jakarta bisa mengambil langkah pemekaran Papua, tanpa meminta pertimbangan dari MRP dan atau lembaga lainnya. 

Para narasumber menilai Pemerintah pusat mengkebiri esensi dari UU nomor 21 tahun 2001 dalam memberikan kewenangan kepada masyarakat Papua untuk mengatur daerah sesuai amanat Otsus. 

Terutama dalam implementasi anggaran Otsus yang bersumber dari DAU Nasional berjumlah 2,25 persen, pemerintah pusat menahan 1,25 persen dana blok Grand dan menyalurkan spesifik grand 1 persen. 

"Dana 1,25 persen akan diblok di Jakarta, nanti setelah ada usulan barulah dicairkan," Kata Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren. 

Ahoren juga menyayangkan pemerintah menghapus ayat 1 dan 2 dari pasal 28 UU nomor 21 Tahun 2001.

Penambahan Kursi DPRD pengangkatan di Setiap daerah sangat berpotensi memunculkan konflik antara sesama anak - anak Papua. 

Namanya DPRD Pengangkatan  maka Pimpinan daerah punya peluang untuk mengintervensi. Ini sangat berdampak dan menciptakan konflik. Lebih baik, dirikan saja partai lokal agar anak - anak Papua bersaing didalamnya,"harapnya.

Saya kuatir 20 tahun kedua lebih parah lagi dari 20 tahun pertama. Nanti kita lihat, 90 hari kedepan, jika tidak ada dampak maka kita harus bicara kembali,"bebernya.

Selanjutnya, Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambiew mengatakan secara administratif otsus gagal karena tidak menjawab berbagai masalah ril di masyarakat Papua. 

Misalnya, pendirian Komisi Ad Hock, atau KKR, penyelesaian pelanggaran, pendirian partai lokal, yang telah dihapus oleh pemerintah,"

Panglima Parjal berharap melalui diskusi bertajuk Otsus  mau dibawa kemana, dapat melahirkan berbagai pokok - pokok pikiran, yang dirumuskan untuk ditindaklanjuti kepada pihak berwenang,"tukasnya. 

Diakusi Publik yang dikemas dalam bentuk Fish Bowl ini dipandu oleh Akademisi Universitas Papua, dihadiri oleh Ketua MRP Papua Barat Maksi Nelson Ahoren, Direktur LP3BH Manokwari, Yang Ch. Warinussy, Ketua Jaringan Kebijakan dan Anggaran Metuzalak Awom, Tokoh Perempuan, Anike Sabami, Aktivis Perempuan Yuliana Numberi, Panglima Parlemen Jalanan Ronald Mambiew, Ketua Harian LMA, Ferengky Umpain, dan Tokoh Masyarakat, Isack Halatu


Berita Terkait