Catatan Kritis Dari Lembaga Hukum Terkait Penetapan Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001

Oleh Redaksi

17 July 2021 17:09 1192 VIew

''Direktur LBH Sisar Matiti, Yohanis Akwan, SH''

Manokwari, arfaknews - Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti di Provinsi Papua Barat mengkritisi Penetapan Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua oleh Pemerintah Pusat pada Kamis (15/7/2021) kemarin. 

"Kami menilai pemerintah pusat terkesan, terburu - buru dalam penetapan revisi UU Otsus Papua. Seharusnya dikaji oleh pakar secara baik, lalu ditetapkan," Kata Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, Yohanis Kawan kepada media ini, Sabtu (17/7/2021). 

Yohanes menjelaskan banyak kalimat dalam revisi UU Otsus yang dinilai mengandung makna ambigu dan berdampak pada multitafsir oleh publik di Papua maupun  Papua Barat. 

Pertama, kata Yohanis terkait dengan batasan implementasi UU nomor 21 Tahun 2001. Di Papua, kan ada dua Provinsi, masa hanya menyebutkan revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Seharusnya Pemberlakuan UU Otonomi Khusus di Tanah Papua, agar sacara administrasi meliputi Provinsi - Provinsi Otonom di Tanah Papua. 

Kami menilai makna tersebut akan menarik multitafsir, dan dari sisi kewenangan akan memberikan legitimasi kepada Gubernur Provinsi Papua menjadi Gubernur Jenderal, dalam membagi Dana Otsus kepada Provinsi - Provinsi lainnya. 

Kedua, mestinya  DPRP dan MRP juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan, memutuskan  pemekaran di Provinsi Papua maupun di Provinsi Papua Barat. 

Ketiga, terkait dengan DPR Pengangkatan di Tingkat Kabupaten, kenapa tidak diakomodir melalui proses demokratis baik yakni melalui pemilu lewat Partai Politik Lokal. Sehingga pengangkatan melalui musyawarah tidak menciptakan kegaduhan.

Selama ini proses seleksi DPR Pengangkatan di Provinsi Papua (Papua Barat) terjadi kegaduhan sebab banyak kewenangan khusus melalui peraturan pemerintah yang lambat ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Disisi lain, dalam penjelasannya, mestinya para ahli mengkaji hal ini secara baik, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda yang bermuara pada konflik di masyarakat. 

Kami harap jangan buru - buru disahkan dipikirkan secara baik. Namun karena sudah diputuskan, jika tidak diatur secara baik melalui turunannya maka Otsus bisa menciptakan konflik di Papua. 

Selanjutnya, Yohanis menambahkan pertimbangan dan persetujuan seperti apa yang diberikan kepada MRP seperti pasal 28 Revisi UU Otsus. 

"Harus diatur secara tegas sehingga tidak menciptakan multi tafsir," ujarnya

Lebih lanjut, Yohanis mengkritisi revisi UU Otsus yang tidak mengakomodir kekhususan dalam pemilu Bupati, wakil Bupati dan Wali Kota, wakil Wakil Kota. 

Jika kita melihat revisi yang ada, hanya mengakomodir Gubernur dan Wakil Gubernur yang secara khusus orang Asli Papua, sementara Bupati, wakil Bupati, dan Wali Kota, wakil Wali Kota seperti Biasa, mengikuti instrumen nasional. 

Saya lihat pemerintah pusat terlalu terburu-buru, belum ada kajian secara baik sehingga untuk mengakomodir kepentingan rakyat, mencari solusi atas ketimpangan daerah, dan menyelesaikan konflik di Papua. 

Menutup wawancaranya, Yohanis menilai Pemerintah tidak percaya pemerintah Provinsi Papua maupun Papua Barat. 

"Kami nilai apa maksud Pemerintah Pusat menahan Dana Block Grand 1,25 Persen. Hal ini sama saja bertentangan dengan kewenangan dan Roh dari UU Nomor 21 Tahun 2001,"tukasnya.


Berita Terkait