Praktisi Hukum Sebut MRP PB Tak Berwenang Tentukan Casis Bintara Affirmasi Otsus 2021

Oleh Redaksi

20 July 2021 22:11 1382 VIew

''Praktisi Hukum dan HAM, Yan Ch. Warinussy, SH''

Manokwari, arfaknews - Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Ch. Warinussy memberi pandangan hukum kepada Kapolda Papua Barat terkait rekomendasi Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) kepada 1.500 calon siswa Bintara Noken anggota Polri. 

Menurut Yan sesuai amanat revisi UU nomor 21 Tahun 2001 tantang Otsus Papua, MRP tak berwenang dalam memberikan rekomendasi terkait Calon Siswa Bintara Polri. 

Sesuai amanat pasal 20 UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 hasil revisi, saya sama sekali tidak melihat adanya ruang bagi Majelis Yang Mulia MRP untuk "memaksakan" kehendaknya lewat rekomendasi semacam itu.

Majelis yang mulia bisa memperhatikan dan menyalurkan aspirasi rakyat Papua, tetapi tidak bisa menentukan kuota kepada Kapolda atau Kapolri. 

Karena hal itu tentu akan bisa bersinggungan dengan kepentingan internal kepolisian dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban umum yang merupakan bagian dari semangat menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Juga pertimbangan sosial, ekonomi, politik dan budaya setempat di Tanah Papua, termasuk di wilayah Provinsi Papua Barat. 

Selanjutnya, Ketua MRP Papua Barat yang dikonfirmasi oleh media ini menegaskan MRP tidak menentukan jumlah maupun kuota Casis Bintara Noken Affirmasi Otsus tahun anggaran 2021.

"MRP sama sekali tidak ikut menentukan. MRP hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan sesuai dengan kewenangan MRP," Kata Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren, Selasa (20/7/2021). 

Menurut Ahoren, Polda Papua Barat sangat paham terkait penentuan dan penerimaan Casis Bintara Polri affirmasi Otsus tahun anggaran 2021.

MRP kemarin usulkan agar Casis Bintara dinaikan dari 1.500 menjadi 1.700 atau 2000, dengan harapan diakomodir semua adik - adik kita, anak asli Papua yang tidak lolos. 

"Saya tidak menentukan jumlahnya, saya hanya memberikan rekomendasi  pertimbangan dan persetujuan terkait keberpihakan terhadap orang asli papua," tegasnya. 

Sebagai ketua MRP kita prioritaskan anak - anak papua setempat dulu. Jika kekurangan baru nanti kita isi dengan saudara - saudara mereka dari suku Papua lainnya yang tinggal bersama mereka di daerah tersebut. 

Jadi, kalau hari ini ada pernyataan diluar yang menyatakan bahwa MRP menentukan, maka sangat keliru sabab MRP tidak menentukan melainkan memberikan pertimbangan, sesuai dengan amanat kultur. 

Polda memberikan  asesment kepada MRP untuk memberikan pertimbangan sebab dari beberapa daerah di Papua Barat, tidak memenuhi kuota maka Polda minta masukan kepada MRP untuk memberikan pertimbangan. 

Maka sesuai dengan kewenangan, MRP memberikan pertimbangan kepada Polda agar mengisi kuota dengan anak - anak Papua, terutama dari wilayah adat Doberai - Bomberai, dan kemudiaan kami rekomendasikan saudara- saudara  mereka dari Saireri dan wilayah Adat lainnya yang telah tinggal dan besar diwilayah Adat bomberai- domberai untuk memenuhi kuota yang ada. 

Jadi MRP berupaya selamatkan anak - anak asli Papua untuk masuk dalam Bintara Polri. Tidak ada tendensi atau kepentingan yang lain. 

Selanjutnya, Ketua MRP Papua Barat ini menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat yang telah merespon Surat MRP terkait penambahan kuota Casis Bintara Noken Afirmasi Otsus Tahun anggaran 2021.

Kami menyampaikan terima kasih Kepada Bapak Gubernur yang telah merespon surat MRP terkait tambahan Kuota, guna mengakomodir anak - anak OAP yang tidak lolos dalam seleksi ini.

Kami harap, semua lembaga yang ada, mari kita rapatkan barisan untuk memperjuangkan orang asli Papua, sesuai hak - hak mereka,"tukasnya.


Berita Terkait