Intelektual Arfak Sayangkan Pernyataan Kader PDI-P Serang Gubernur Papua Barat

Oleh Redaksi

09 August 2021 04:08 1680 VIew

''Daud Indouw salah satu tokoh Intelektual Salah Suku Arfak di Provinsi Papua Barat''

Manokwari, arfaknews - Intelektual Asal Suku Arfak sayangkan pernyataan salah satu politisi PDIP  yang dinilai menyerang Kepemimpinan Dominggus Mandacan sebagai Gubernur Papua Barat. 

Saya menilai pernyataan saudara Yosep Titirlolobi lebih bersifat politis ketimbang menyampaikan  fakta dan data terkait perkembangan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan di Papua Barat,"kata salah satu Intelektual Arfak, Daud Indouw kepada media  ini, Senin (9/7/2021). 

Daud menerangkan pernyataan Yosep Titirlolobi yang menyebut Provinsi Papua Barat sebagai  provinsi nomor urut 2  termiskin di Indonesia.

"Saya pikir kritikan terhadap kinerja pemerintah, adalah hal yang wajar, siapa pun dia sebagai warga negara yang baik menyampaikan saran maupun kritik. Namun kritik itu harus di sampaikan dengan data dan perbandingan data yang rasional, agar tidak dianggap pembohongan publik atau adanya tendensi tertentu menyerang Gubernur Papua Barat. 

Apalagi Dia menyebut, kinerja pemerintahan Doa-mu selama 4 tahun "Nol besar. Kalau nol besar, sama saja sudah melecehkan kerja - kerja pemerintahan Dominggus Mandacan - Mohammad Lakotani (Doa-mu) selama ini, seakan- seakan Gubernur tidak berbuat sesuatu sama sekali.

4 tahun ini Pemerintahan Doa-mu sudah berupaya membangun masyarakat, baik dari sektor pelayanan sosial, infrastruktur, ekonomi, keagamaan dan lain - lain. Karena itu, jangan jadikan data statistik untuk menyerang Gubernur secara politik. 

Saya minta saudara Yosep Titirlolobi untuk rincikan maksud dari pernyataan Pemerintahan  Doa-mu Nol Besar. Apanya yang Nol Besar?,"tanya Daud sembari memintanya untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, pasalnya selama 4 Tahun terakhir ada upaya - upaya yang dilakukan pemerintahan Doa-mu untuk membangun Papua Barat baik dari sektor infrastruktur jalan, jembatan maupun  pelayanan  Sosial termasuk pemerintahan Doa-mu gencar selamatkan manusia di Papua Barat dari wabah Covid 19 dan dampak ekonomi yang terjadi di masyarakat. 

Lebih lanjut, Daud menerangkan kata miskin menurut pemahaman masyarakat awam bahwa orang yang tidak miliki sesuatu sama sekali, baik tempat tinggal,  makan, minuman maupun pakaian. Orang tersebut hidup susah dan tidur di pinggir jalan atau dibawa kolong jembatan. 

Jika mau dilihat, masyarakat Papua umumnya, dan khususnya masyarakat di Papua Barat tidak miskin. Mereka bisa makan, minum, pakai, berkebun bahkan masyarakat di bagian gunung - gunung sudah mendapat kemudahan- kemudahan  layanan  pemerintahan, keterhubungan jalan, dan bahkan sebagian dari mereka sudah bisa menggunakan HP android. 

Jadi data statistik miliki indikator tertentu untuk ukur kemiskinan sacara umum. Karena itu, saya harap saudara Titirlolobi tidak serta merta gunakan data statistik untuk menyerang Gubernur Papua Barat secara politik. 

Saya sarankan, lain kali mau kritik usahakan gunakan data secara berimbang, dengan argumen yang rasional serta berikan saran pembangunan sehingga tidak terkesan adanya tendensi tertentu. Apalagi profesinya selain sebagai Kader PDI-P dan juga sebagai salah satu Advokat Muda maka gunakan perbandingan data yang  valid antara kepemimpinan sebelumnya dan kepemimpinan saat ini agar publik tahu, apakah terjadi peningkatan atau terjadi kemunduran. Bukan berkoar -koar saja di media, tanpa data dan fakta yang akurat. 

Disisi lain, Daud juga minta kepada Kabinet Kerja Doa-mu atau kepala - kepala Dinas di lingkup kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mempublikasikan hasil kerja dan capaian kinerja pembangunan Papua Barat sesuai dengan tupoksi masing - masing OPD selama 4 Tahun. 

Hal itu musti dilakukan  guna menangkal pernyataan salah satu Politikus PDI-P yang beranggapan bahwa Pemerintahan Doa-mu Nol Besar. 

Selanjutnya, Daud menyarangkan agar para Bupati/wali Kota untuk mempresentasikan kinerja mereka dalam upaya mengentas kemiskinan di daerah. 

Gubernur adalah perpanjangan tangan dari presiden, dan merupakan pemimpin politik di daerah Provinsi. Sementara Bupati dan wali Kota adalah perpanjangan tangan dari Gubernur dan sebagai pemimpin politik di daerah Kabupaten/Kota, yang dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Karena itu, berdasarkan data statistik yang ada, harusnya Bupati dan wali Kota yang lebih tahu terkait kondisi daerah, baik angka kemiskinan, kesenjangan sosial maupun tingkat vatalitas di daerah. Dengan data tersebut, mereka bisa presentasikan kepada Gubenur terkait kondisi ril yang terjadi, maupun kendala dan kemampuan anggaran yang ada, agar Gubernur bersama - sama dengan Bupati/ Wali Kota mencari solusi untuk menjawab masalah tersebut. Bukan sebaliknya, menggunakan data tersebut untuk menyerang Gubernur secara politik. 

"Saya nilai argumen saudara Yosep Titirlolobi lebih bersifat politik ketimbang argumen rasional. Padahal, sebagai Kader Partai PDIP dan juga sebagai salah satu Advokat harusnya dia (Yosep Titirlolobi -red) menjaga profesionalisme dalam menyampaikan pernyataan di publik,"ujarnya lagi. 

Menutup wawancara, Daud manyentil pernyataan politisi PDI-P yang menyebut Dominggus Mandacan sebagai Gubernur yang hanya jalan - jalan untuk meresmikan gereja, sekolah dan dan sebagainya. 

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan adalah tipikal pemimpin yang melayani masyarakat. Pemimpin yang datang, duduk dan dengar suara masyarakat. 

Jangan datang ketemu mereka pas mau pemilihan, nanti ketika duduk tidak menghadiri undangan masyarakat,l. Karena Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemimpin politik, diangkat oleh rakyat maka mau tidak mau mereka harus melayani masyarakat. 

Kecuali ada tugas pemerintahan di luar daerah, baru didelegasikan kepada staf atau sekda. Tetapi selama masih ada di tempat, maka sebagai pemimpin wajib menghargai undangan masyarakat.

Sesuai budaya orang Papua, masyarakat akan senang melihat pemimpin mereka saat datang ketemu mereka secara langsung. Mereka sudah pilih, sudah angkat jadi pemimpin, maka wajib hukumnya untuk menghadiri undangan mereka. 

"Saya pikir, politisi PDI-P ini mungkin bukan orang Papua, sehingga tidak memahami budaya, dan adat -istiadat di Papua secara baik,"tukasnya. 

Sebelumnya, dalam salah satu Media massa di Papua Barat, Kader Partai PDI-P menyebut Papua Barat sebagai Provinsi termiskin urutan 2 di Indonesia.

Gubernur Papua Barat seharusnya menunjukan Kinerja yang nyata terhadap rakyat Papua Barat bukan sebaliknya selama 4 Tahun lebih selama memimpin Provinsi ini tidak ada pembangunan sama sekali di Provinsi Papua Barat,"ujar Titirlolobi seperti dilansir dari Honaipapua.com terbitan 8 Agustus 2021.


Berita Terkait