Surat Terbuka Lembaga Hukum Desak Kapolda Papua Rawat Tahanan Politik Papua

Oleh Redaksi

09 August 2021 14:11 1242 VIew

''Tapol Papua, Viktor Yeimo/Istimewa''

Manokwari, arfaknews - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti mendesak Kapolda Papua untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap Tahanan Politik Kasus Rasisme pada Bulan September 2019 lalu di Kota Jayapura.

Desakan itu tertuang dalam surat Terbuka YLBH Sisar Matiti nomor : 01/YLBH-SP/VIII/2021 yang dipublikasikan melalui link Website Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti pada 9 Agustus 2021.

Dalam surat terbuka tersebut, Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti, Yohanes Akwan, SH menerangkan bahwa YLBH Sisar Matiti berkedudukan di Ruko Panjang, Jalan Bintuni Raya, Kabupaten Teluk Bintuni, memohon kepada Kapolda Papua; atas nama hukum, keadilan dan asas imparsialitas, Victor Yeimo, harus mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai sebagai hak dari seorang tersangka.

Menurut hemat kami, keadaan sakit Victor Yeimo yang pada saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan ditahan di Mako Brimob, Polda Papua, haruslah mendapatkan perawatan medis yang layak.

Menimbang kondisi fisik dari tersangka yang terlihat membutuhkan penanganan medis yang layak, maka menurut kami,  tersangka layak untuk diberikan penangguhan penahanan sebagaimana yang menjadi haknya dalam KUHAP pasal 58, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak juga diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diartikan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

Selain itu, kita semua telah bersepakat, bahwa dalam proses perkara pidana, asas praduga tidak bersalah haruslah dianggap sebagai asas yang tertinggi, sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahan- nya.

Sebagaimana tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia,yakni pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; kedua, menegakkan hukum; dan  memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, VICTOR YEIMO sebagai tersangka harus mendapat perlakuan yang sama juga terkait perlindungan, pengayoman, pelayanan di luar rumah tahanan untuk mendapat kepastian akan jaminan kesehatan yang memadai sebelum terlambat.

Mengapa saran kita di atas menjadi penting untuk dipertimbangkan?. Hal ini bertujuan agar di kemudian hari, kita tidak lagi mengungkapkan keprihatinan kita atas penegakan hukum di Tanah Papua yang akan dinilai menunjukkan "rule by law dan bukan rule of law".

Dengan demikian saran kami, mari kita hindari hukum digunakan untuk tujuan kepentingan kekuasaan (rule by law) tetapi harus di hormati adalah, praktek hukum digunakan untuk keadilan (Rule of law), dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta perlakuan sama di depan hukum, agar penerapan hukum benar-benar diterima adil oleh masyarakat.

Sebelumnya, Viktor Yeimo Ditangkap oleh Satgas Namangkawi di Distrik Abepura Kota Jayapura pada Minggu 9 Mei 2021 lalu. 

Pada kerusuhan bulan September 2019, Victor diduga melakukan tindak pidana makar atau menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo Pasal 87 KUHP atau Pasal 110 KUHP.

Dan atau Pasal 14 ayat (1), (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal 66 UU No 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan, dikutip dari Media Media Compas.com terbitan 10 Mei 2021.


Berita Terkait