LBH: Editan Video Mirip Wali Kota Sorong Sedang Berjoget Murni Masalah Hukum Bukan Politik

Oleh Redaksi

16 August 2021 20:08 719 VIew

''Zainuddin Patta, SH Direktur Penanganan Perkara YLBH Sisar Matiti''

Sorong, arfaknews -  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti menegaskan bahwa penyebaran video yang diedit mirip Wali Kota Sorong sedang berjoget oleh salah satu oknum warga yang dilaporkan oleh Pengacara Wali Kota Sorong, Lamberthus Jitmau adalah murni persoalan hukum yang tidak dapat dicampuradukan dengan persoalan politik.

Hal itu dijelaskan oleh Zainudin Patta, S.H Direktur Penanganan Pekara YLBH Sisar Matiti menanggapi persoalan yang merugikan harkat dan martabat,  Lambertus Jitmau yang juga menjabat sebagai Walikota Sorong.

"Editan video yang menyerupai Wali Kota Sorong, Lamberth Jitmau sedang berjoget mengikuti irama lagu tersebut sangat merugikan pribadi Lambert Jitmau. Mesti dibedakan antara masalah politik dengan perbuatan melawan hukum,"ujar Advokat Zainuddin Patta, SH

Perbuatan melakukan editan video menyerupai Wali Kota Sorong sedang berjoget, diduga kuat melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) UU ITE 2018 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan harus diproses hukum. 

Ketentuan ini merupakan delik aduan (klacht delic) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Pasal 27 UU ITE 2018 ini juga secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009. 

Pada pertimbangannya disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut.

Zainuddin menambahkan, sesuai dengan azas hukum, apabila seseorang, siapapun dia ketika merasa dirinya dirugikan dan berdasarkan bukti - bukti hukum yang kuat, ia berhak melakukan langkah hukum yaitu dengan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang. Dan tidak ada kaitan  hukum dengan urusan politik. 

Demikian juga, terlapor dapat menggunakan upaya hukum untuk melindungi diri dengan menggunakan pengacara hukum,"tukasnya. 


Berita Terkait