Keluarga Pemilik Tanah Runway Bandara Rendani Minta Pemda Beri Kepastian Kompensasi

Oleh Redaksi

20 August 2021 00:12 1443 VIew

''Foto dokumen surat pelepasan tanah adat''

Manokwari, arfaknews - Keluarga Almarhum Nikodemus Orisu pertanyakan tindaklanjuti Surat Rekomendasi MRP terkait pembayaran ganti rugi yang dilayangkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari. 

Delilah Orisu, anak dari Almarhum Nikodemus Orisu menjelaskan berdasarkan pertemuan antara MPR, keluarga Pemilik Hak Ulayat dan Pemerintah daerah pada tanggal 26 Juli 2021, telah melahirkan beberapa butir rekomendasi yang diusulkan kepada Pemerintah daerah kabupaten Manokwari namun hingga kini belum ada kejelasan. 

Kamis (12/8/2021) pekan lalu, kita mau ketemu Bapak Bupati namun bupati undurkan ke hari senin (16/8) tetapi tidak ketemu sebab, bapak Bupati ada tugas sehingga diundurkan ke hari rabu (18/9). Di hari rabu, kami mau ketemu Bapak Bupati namun melalui Sekpri menyuruh kita menunggu sampai saat ini,"kata Delilah Orisu, kepada media ini (19/8/2021). 

Delilah mengungkap, dari informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Pribadi (Sekpri) Bupati bahwa berkas tersebut telah diturunkan ke Sekda untuk ditindaklanjuti. 

"Katanya, surat kita sudah diturunkan ke Sekda, untuk ditindaklanjuti,"ujar Delilah

Delilah menegaskan bahwa surat rekomendasi MRP merupakan langkah yang diambil secara internal bersama keluarga besar Orisu dan keluarga terkait guna menerima pembayaran kompensasi tanah milik Nikodemus Orisu diatas Ranway Bandara Rendani Manokwari seluas 25 Hektar. 

"Keluarga sudah bicara bersama, dan keluarkan 4 butir rekomendasi yang kami bawa ke MRP dan bersama MRP kami ajukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten Manokwari. Jadi tidak ada masalah di internal keluarga besar almarhum Nikodemus Orisu,"ungkap dia. 

Ketua Lembaga Anti korupsi Republik Indonesia, Yan Arwam menerangkan, LABAKI Papua Barat memberikan pendampingan Non Litigasi kepada keluarga Almarhum Nikodemus Orisu terkait ganti rugi tanah ulayat di Bandara Rendani Manokwari. 

Sebagai pendamping, kami hanya membantu mengarahkan, melengkapi dokumen - dokumen administrasi sesuai prosedur yang ada. 

Kami telah mengadvokasi masalah ini, mulai dari memfasilitasi dan memediasi keluarga, mengumpulkan dokumen - dokumen surat pelepasan tanah Adat, dan meninjau kembali batas - batas tanah adat sesuai surat pelepasan adat. 

Keluarga telah bersepakat untuk membawa masalah tersebut  ke MRP untuk disidangkan. Hasil sidang adat tersebut telah menghasilkan 4 butir rekomendasi yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari. 

Dalam rekomendasi  tersebut keluarga memutuskan, pertama meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen membayar tanah milik Almarhum Nikodemus Orisu seluas 25 Hektar seharga 30 Milyar rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kedua, keluarga mengusulkan agar pembayaran ganti rugi tanah melalui ahli waris anak almarhum Nikodemus Orisu yakni Yunus Orisu sesuai tradisi adat - istiadat Papua bahwa anak laki - laki yang berhak atas warisan orang tua (Patrilineal), sebab anak perempuan kawin keluar. 

Ketiga, keluarga juga minta agar kementerian perhubungan melalui Dirjen perhubungan Udara memperhatikan anak - anak dari  Almarhum Nikodemus Orisu. 

Keempat, keluarga juga mengusulkan 3 opsi pergantian nama bandara Rendani yakni Bandara Arfak, Bandara Nikodemus Orisu dan atau Bandara Dominggus Mandacan. 

Setelah diserahkan, Kata Arwam "Bupati Manokwari, Hermus Indou sangat terbuka merespon surat rekomendasi tersebut. Pak Bupati menyampaikan akan menjawab aspirasi itu sesuai aturan dan regulasi yang ada, yakni menjawab nilai harga yang dipatok sesuai harga nilai jual objek pajak (NJOP). 

Selanjutnya, Arwam mengharapkan Pemerintah menjawab keluhan masyarakat, sehingga tidak membuat masyarakat naik pitam dan melakukan hal - hal yang tidak diinginkan. 

"Kami harap, pemerintah merespon surat yang telah diajukan oleh masyarakat melalui MRP Papua Barat sehingga tidak membuat masyarakat pulang balik kantor bupati menunggu kepastian yang tak kunjung datang,"harap dia. 

Disisi lain, Arwam juga meminta Sekretaris daerah untuk tanggap menjawab surat Rekomendasi yang dilayangkan oleh MRP kepada Pemerintah. 

Surat rekomendasi itu keluarnya dari MRP maka harus ada jawaban Pemerintah kembali kepada MRP. Sekda sebagai penanggung jawab administrasi harus memberikan telahaan teknis terkait surat itu kepada MRP sehingga diketahui lebih lanjutnya seperti apa,"jelasnya.

Arwan juga meminta Asisten I mesti transparan atas areal yang diukur sehingga tidak membingungkan masyarakat.  Apakah masalah ini dibawa ke pengadilan atau dibawa kemana, sehingga tidak membingungkan masyarakat. 

Kami menduga, semacam adanya mafia birokrasi yang dimainkan oleh oknum - oknum tertentu terkait dengan kompensasi ini. Pertanyaan kami, mengapa Asisten I tidak terbuka kepada Bupati. Kami minta pak Asisten I, jangan buat konflik internal antar keluarga.

Kami minta Asisten I tolong transparan dalam masalah ini, agar jangan ada gugatan - gugatan lain yang dilakukan oleh keluarga, sebab proses ini telah diserahkan kepada pemerintah daerah. 

Yan mengungkap dari semua dokumen yang dikumpulkan, tidak bukti adanya indikasi permasalahan hukum yang musti dibawa ke pengadilan. 

Dari dokumen yang dikumpulkan yakni surat - surat pelepasan tanah adat, surat pernyataan pembayaran sejumlah barang yakni sebuah kemeja, sebuah celana, sebuah handuk, sebuah kelambu, dan sejumlah uang Gulden dalam bentuk Logam kepada Bapak Mawes Mandatjan pada tahun 1952. 

Tak hanya itu, pada tahun 1999 kepala suku Besar Arfak, Salmon Josep Mandatjan mengeluarkan surat pernyataan pada tanggal 16 Juni tahun 1999 kepada keluarga terkait yang telah terlanjut menjual tanah almarhum Nikodemus Orisu agar membayar denda 2 juta rupiah kepada beliau, namun hingga kini belum ada yang membayar denda tersebut. 
 
"Jadi sejauh ini, kami menilai tidak ada masalah hukum yang harus dibawa ke pengadilan," tegas Arwam. 

Jadi kalau disuruh bawa masalah ini ke pengadilan, maka ada yang keliru. Pertanyaannya, adalah atas dasar apa, pemerintah membayar kompensasi tahap awal sebesar 2 milyar -an kepada keluarga Orisu,"tanya Arwam sembari meminta Asisten I transparan terkait pembayaran ganti rugi tersebut. 

Selanjutnya, Mananwir Keret, Frans Orisu meminta keluarga - keluarga terkait untuk tidak mengambil langkah - langkah melewati langkah yang telah diambil oleh keluarga besar Orisu. 

Saya minta keluarga terkait, anak mantu, cucu dan keluarga terkait dari Bapak Nikodemus Orisu untuk tidak mengambil langkah melebihi keputusan yang telah diambil oleh keluarga bersama mama (Nene) Orisu, salah satu istri dari Almarhum Nikodemus Orisu. 

Frans menerangkan, sebagai Mananwir keret, dirinya pernah tinggal bersama Almarhum Nikodemus Orisu di Rendani pada Tahun 1973. "Saya tahu sedikit, kalau bapak Niko Orisu berkebun di daerah ini,"ungkapnya.

Sebagai Mananwir Keret Orisu, Frans berharap anak - anak, adik - adik dan cucu - cucu dari bapak Nikodemus Orisu untuk mengkomunikasikan secara internal keret dulu, baru diputuskan secara bersama,"harapnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Ikatan Keret,  Abner Orisu minta keluarga - keluarga terkait untuk tidak mengambil langkah melebihi keputusan yang telah disepakati bersama. 

Saya harapkan keluarga terkait lainnya, baik keluarga Sawaki dan keluarga terkait lainnya agar tolong menghormati keputusan keluarga besar Orisu. Tidak boleh mengambil langkah melewati keputusan yang telah disepakati.

Jangan buat gugatan hukum diluar dari pada keputusan yang telah diambil oleh keluarga. Keluarga telah menyelesaikan secara adat dan melimpahkan masalah tersebut MRP untuk ditindaklanjuti kepada Pemerintah Daerah. 

Tahapannya, menunggu keputusan Bupati. Saya harap jangan mengambil langkah diluar dari pada keputusan yang sudah diambil oleh keluarga,"harapnya.


Berita Terkait