MRP Desak Pemprov Ambil Langkah Terkait Tambahan Kuota Otsus Seleksi Bintara TNI AD T.A 2021

Oleh Redaksi

23 August 2021 08:09 1564 VIew

''Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren''

Manokwari, arfaknews - Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB) mengusulkan penambahan kuota Casis Bintara TNI AD Tahun anggran 2021 kepada Kasad TNI AD. 

"Kita sudah layangkan surat resmi kepada Kasat TNI pada Juli 2021 lalu untuk permintaan 3.000 kuota tambahan Bintara TNI dengan menggunakan dana Otsus. Permintaan itu sudah disampaikan, untuk setuju atau tidak, kembali kepada keputusan Kasad TNI AD serta tergantung penyediaan anggarannya,"kata Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren kepada media ini. 

Ahoren menerangkan, penerimaan TNI AD kuota Regular di Kodam XVIII/Kasuari hanya berjumlah 100 orang. Karena itu, perlu tambahan seperti tahun lalu untuk merekrut 1000 atau 1500 calon Bintara TNI AD. 

Perlu tambahan Kuota Bintara TNI AD, mengingat animo anak - anak Papua semakin tinggi untuk menjadi aparat penegak Hukum dan berbakti bagi bangsa dan negara. Disisi lain, penerimaan itu akan mengurangi angka pengangguran karena terjadi penyerapan tenaga kerja. 

MRP sudah minta kepada Kasat TNI AD agar ada penambahan Kuota. Namun semua tergantung keputusan Kasat dan kesiapan pemerintah daerah. 

Penerimaan reguler sudah berlangsung, karena itu kami berharap pemerintah Provinsi Papua Barat segera ambil langkah, mengundang Pangdam Kasuari, MRP, DPR PB maupun Bupati/wali Kota untuk kita bicara tentang nasib anak - anak Papua dalam seleksi Bintara TNI AD kedepan.

MRP berharap ada intervensi dari Pemerintah Daerah agar ada penambahan kuota yang ditawarkan kepada Panglima TNI minimal 1000 orang atau 1500 orang.

"Ini bukan kepentingan MRP, tapi keinginan dan kemauan dari adik- adik yang ingin mengabdi menjadi prajurit TNI. Maka MRP sebagai Lembaga kultur mengambil langkah menyurati Kasat TNI AD agar ada tambahan Kuota melalui afirmasi Otsus," ujarnya lagi. 

Lebih lanjut, Maksi menerangkan MRP akan membentuk tim pengawasan internal dalam seleksi Bintara TNI AD jalur Reguler Tahun Anggaran 2021 guna melakukan pengawasan terhadap hak - hak dasar OAP sesuai amanat UU nomor 21 Tahun 2001, yang telah dirubah menjadi UU nomor 2 tahun 2021.

Tugas MRP adalah mengawasi hak - hak dasar OAP, walaupun seleksi TNI AD Jalur Reguler namun keberadaannya di wilayah Otonomi Khusus, maka MRP sebagai mandataris Kultur di wilayah Otonomi Khusus perlu memberikan presur dan pengawasan terhadap penerimaan Casis Bintara TNI AD. 

"MRP tidak mengintervensi tentang apa yang di lakukan TNI AD. Kami berharap penerimaan ini minimal 60 persen anak-anak Papua bisa lolos sebagai prajurit TNI,"harapnya. 

Pengawasan itu berupa rekomendasi yang dikeluarkan dalam seleksi ini, karena menyangkut keaslian orang Papua,"tukasnya. 


Berita Terkait