MRP Usul Sisa 35 M Digunakan Biayai Tambahan Kuota 500 Casis Bintara, Dari Pada Bangun Infrastruktur

Oleh Redaksi

28 August 2021 09:12 1693 VIew

''Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren''

Manokwari, arfaknews -  MRP Papua Barat menolak penggunaan Sisa Anggaran yang dihibahkan untuk Seleksi Bintara Polri T.A 2021 untuk membangun Infrastruktur di Mapolda Papua Barat. 

"MRP tidak setuju, sisa anggaran seleksi Bintara Otsus digunakan untuk belanja Infrastruktur di Mapolda Papua Barat,"kata Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren kepada media. 

Maksi menerangkan, dalam rapat pembahasan dengan Polda Papua Barat (19/8), sebanyak 35 Milyar anggaran sisa baik bantuan Pemprov untuk pendidikan Tamtama, maupun  Bintara Noken Polri dan bantuan Kabupaten/Kota di Papua Barat. 

Jika tidak terpakai anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Karena itu, Polda mengusulkan agar sisa anggaran tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung di Mapolda Papua Barat. 

Ada 5 bidang yang diusulkan yakni, pembangunan asrama Putri, pembangunan Kolam Renang untuk tempat pelatihan yang digunakan  untuk seleksi Bintara dan pembangunan Tenda Darurat untuk menampung para Casis Bintara yang sudah balik dari tempat pendidikan. "Tenda darurat itu multifungsi, bisa digunakan untuk menampung  pasien Covid 19,"katanya.

Kami minta Gubernur Papua Barat tidak mengambil langkah sendiri terkait persetujuan anggaran tersebut. Dana tersebut juga disumbangkan dari Kabupaten/Kota, karena itu perlu kordinasi kepada bupati/walikota terkait penggunaan anggaran itu. 

MRP berpendapat bahwa Dana tersebut tidak bisa digunakan  untuk membiayai infrastruktur. Karena dana itu dialokasikan untuk membangun sumber daya Manusia. 

"Kenapa dana tersebut tidak digunakan  untuk penambahan kuota 500 orang casis. Saya minta dana itu disiapkan untuk penambahan kuota 500 orang casis yang telah diusulkan,"harapnya . 

Tidak bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, sebab bertentangan dengan peruntukkannya untuk pengembangan sumber daya Manusia Papua. 

Kalau untuk membangun infrastruktur, bisa digunakan dari pos anggaran lainnya. Bisa juga bekerja sama dengan Dinas Sosial atau Dinas PUPR untuk membangun tenda - tenda darurat tersebut. 

"Kalau untuk pembangunan rumah, kita bisa berkomunikasi dengan Dinas Perumahan baik dari Provinsi maupun kabupaten/kota untuk menggunakan dana  DAK atau yang lainnya,"jelasnya. 

Selanjutnya, Ketua MRP Papua Barat ini memberikan apresiasi kepada Kapolda Papua Barat. 

Saya apresiasi kepada Polda Papua Barat bahwa Pak Kapolda bisa menyampaikan secara transparan terkait penggunaan dana secara detail. Saya pikir dana itu habis digunakan, namun masih ada sisa.

Saya harap, dana tersebut digunakan untuk membiayai tambahan kuota 500 orang casis yang diusulkan, atau disave untuk penerimaan berikutnya lagi. 

Lebih lanjut, Ketua MRP minta Pemprov Papua Barat mengatur pertemuan ulang dengan melibatkan MRP, DPR PB dan Para Bupati/ waliKota guna membahas penggunaan anggaran tersebut.

Selanjutnya, Kabid Keuangan (KEU) Polda Papua Barat, Kombes  Pol Stanislaus Ferdinand Suwarji yang dikonfirmasi mengatakan usulan tersebut belum final, akan ada pertemuan bersama Pemprov Papua Barat lagi untuk membahas sisa penggunaan anggaran tersebut. 

"Masih akan kita bahas kembali minggu depan dengan pemprov, mohon waktu. Belum final ya,  karena masih mau kita rapatkan kembali,"jelasnya.


Berita Terkait