Perusahan Swasta Di Teluk Bintuni Wajib Menggunakan Tenaga Lokal

Oleh Redaksi

31 August 2021 12:01 696 VIew

''Pemda Teluk Bintuni telah mewisudakan Mahasiswa P2TIM /Istimewa (31/8/2021) ''

Bintuni, arfaknews - Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupate Teluk Bintuni Nomor 5 tahun 2020 tentang perusahan Swasta Wajib mendirikan kantor perusahan di Teluk Bintuni.

Dan Peraturan Daerah Teluk Bintuni Nomor 9 tahun 2020 tentang pemberdayaan, penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Tuluk Bintuni merupakan satu kesatuan yg harus dipatuhi oleh setiap perusahan swasta, menjadi syarat mutlak harus di penuhi.

Direktur YLBH Sisar Matiti, Yohanes Awan menerangkan, dalam Pasal 6 Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengatur sangat jelas pendirikan kantor perusahan baik kontrak atau permanen yg di buktikan dengan izin dari pemerintah daerah dan memiliki Akta Pendirian.

Hubungan antara perda nomo 9 tahun 2020 dan Perda Nomor 5 tahun 2020 pasal 7 ayat 3 mengatakan bahwa pendirian kantor perusahan wajib menggunakan tenaga kerja lokal.

Perda ini sangat berimplikasi luas pada peningkatan pendapatan asli daerah tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal di sektor Perburuan. 

Untuk itu perlu kemitaraan dan kolaboratif untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kedua perda tersebut agar benar- benar dipatuhi oleh pelaku usaha.

Bagi kami, OPD terkait segera melakukan kordinasi teknis untuk mengendalikan sistem administrasi karena kelalaian pada perda tersebut akan berdampak pada penyalagunaan jabatan atau di pihak perusahan bisa berdampak pidana dan pencabutan izin usaha.

Kepada setiap perusahan besar seperti, BP Tanggu,Genting Oil, Eni Oil yang  beroperasi di Teluk Bintuni atau yang mau bekerja di Teluk Bintuni segera membuka kantor perwakilannya agar jelas koordinasinya.

Lebih lanjut, masyarakat diminta sudah menyiapkan diri karena akan ada banyak tenaga kerja yang akan direkrut untuk bekerja di perusahaan tersebut tetapi juga mulai menyiapkan diri untuk kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan tersebut.

Bagi YLBH Sisar Matiti, kami menilai Perda ini adalah perda yg luar biasa karena Perda Nomor 5 tahun 2020  tentang Pendirian kantor-kantor perwakilan di Teluk Bintuni dan Perda Nomot 9 Tahun 2020 tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal adalah perda yang lahir karena kebutuhan rakyat dan daerah. 

ini perda yang sangat baik di Papua Barat. Intinya kami berikan apresiasi kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang telah menetapkan peraturan tersebut.


Berita Terkait