Kapolda Bantah 84 Kuota Tambahan, Ketua MRP Bilang Itu Usulan Reguler Polri

Oleh Redaksi

01 September 2021 19:12 2059 VIew

''Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing dan Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren''

Manokwari, arfaknews - Kapolda Papua Barat bantah adanya usulan 84 nama calon Siswa Bintara dari 2111 nama - nama Casis Bintara Polri yang telah diumumkan pada  22 Juli 2021 lalu. 

"Itu tidak benar. Yang namanya sudah terpilih sebanyak 2111 kemarin itu sudah berangkat. Sudah pendidikan sekarang. Tidak ada lagi tambahan. kalaupun ada, itu ulah oknum - oknum yang menjanjikan. Kami tidak ada. 

Saya sudah sampaikan kepada Kapolres - Kapolres untuk menyelidiki masalah itu,"kata Kapolda Papua Barat,  Irjen Pol Tornagogo Sihombing, saat diwawancarai, Selasa (31/8/2021). 

Selanjutnya, Kapolda menerangkan kuota 500 orang Casis bersifat usulan. "500 itu baru permohonan, tapi tidak mungkin sebab pendidikan sudah berjalan. Polwan ini pendidikannya cuma satu, di Ciputat," Katanya. 

Dia lalu menjelaskan, Pak Kapolri telah berikan 2111 kuota afirmasi. Luar biasa Polda Papua Barat menjadi percontohan untuk polda - polda yang lain dalam konteks afirmasi. Jangan dikotori lagi dengan adanya aksi - aksi dari oknum -oknum yang akhirnya merusak semuanya. 

Saya konsisten, saya tidak mau menjawab apapun. Ini terakhir, kalau belum lulus, tahun depan musti persiapan,"jelasnya. 

Selanjutnya, ketua MRP Papua Barat yang dikonfirmasi, menyebut 84 adalah tambahan dari Kapolri untuk kuota reguler yang dibiayai oleh APBN. 

"84 nama itu tambahan dari Pak Kapolri. Tambahan 310 untuk kuota umum (reguler) dan 84 untuk kategori A dan B dalam formasi Reguler yang dibiayai oleh Dana APBN," Kata Ketua MRP, Maksi Nelson Ahoren, Selasa (31/8). 


Maksi menerangkan, penambahan tersebut bukan diusulkan oleh MRP atau Pemprov Papua Barat, melainkan tambahan  yang diberikan oleh Kapolri untuk Polda Papua Barat.

Penambahan Itu disampaikan secara terbuka oleh Pak Kapolda di hadapan Forkopimda saat pengumuman kelulusan Casis Bintara Otsus TA 2021," Kata Ketua MRP Maksi Ahoren menjawab pertanyaan wartawan. 

Ketua MRP menjelaskan, kuota Casis Bintara Polda Papua Barat Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2111 formasi. Untuk Afirmasi terdiri dari golongan Pertama (A) Ayah dan Ibu Papua, golongan Kedua (B) Ibu Papua, dan Golongan (C) non OAP lahir besar Papua. Dan kuota umum reguler sebanyak 310  termasuk 84 nama khusus OAP yang dibiayai oleh APBN. 

Sementara, kuota reguler 310 telah dibacakan nama - nama saat pengumuman hasil seleksi Casis Bintara bersamaan dengan  formasi afirmasi. Sementara, 84 nama - nama casis khusus kategori A dan B belum diumumkan. 

Jadi, kalau bilang tidak ada tambahan 84 nama, pertanyaannya kenapa ada 310 kuota Reguler.  Saat ini sebanyak 310 kuota umum sudah ada di Polda. Ada lapor - lapor terus itu. Terus yang 84 ada dimana.

Kami tidak rekayasa atau kepentingan apa. Wartawan pergi cek di Polda, cek nama - nama 310 itu. Terus tanyakan juga 84 nama itu ada dimana.

310 hari ini sudah melapor ke Polda dan Polres masing - masing, sementara 84 orang baru diusulkan kemarin karena keterlambatan data dari Polda Papua Barat. 

Maksi menerangkan 84 nama Casis tersebut baru diusulkan pada kamis pekan kemarin kepada Polda Papua Barat. Usulan itu juga atas kordinasi dan persetujuan Gubernur Papua Barat. 

"Setelah MRP Kordinasi dengan Pak Gubernur terkait 84 nama tersebut, dan Gubernur tanda tangan, baru kami usulkan kepada Polda Papua Barat,"ujarnya.

Baru diusulkan karena, Polda tidak memberikan  data - data daftar nama 2111 Casis terpilih dan Casis Lolos tidak terpilih. 

Usulan itu,  kata Maksi mengakomodir Casis Polwan tidak terpilih sebanyak 84 orang. Sementara yang lainnya masuk dalam daftar tunggu usulan 500 kuota tambahan,"terangnya.


Lebih lanjut, Maksi menerangkan pihaknya tidak melakukan fungsi pengawasan secara baik sebab Polda terkesan tidak memberikan  data terkait daftar nama Casis yang telah lolos dan daftar nama Casis yang lolos tidak terpilih. 

Kami menyurati dua kali agar Polda berikan data tersebut, sehingga MRP dan DPR bisa lakukan fungsi pengawasan namun sampai sekarang belum juga dijawab oleh Polda.  

"Fungsi pengawasan dari DPRPB dan MRP menyangkut dana Otonomi khusus tidak berjalan baik karena kami tidak memiliki data - data itu," tukasnya. 


Berita Terkait