Audiens Dengan DPRD Manokwari Pertanyakan 80 Milyar Anggaran Covid 19 Tahun 2020

Oleh Redaksi

08 September 2021 23:09 604 VIew

''Parlemen Jalanan Papua Barat saat melakukan Audiens dengan DPRD Kabupaten Manokwari Pertanyakan Anggaran Covid 19 Tahun 2020''

Manokwari, arfaknews - Organisasi Kemasyarakatan Kesatria Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat Gelar Audiens dengan DPRD Kabupaten Manokwari pertanyakan realokasi dan refocusing Anggaran Covid 19 Tahun 2020.

Audiens tersebut digelar di Ruang Meeting Gedung DPRD kabupaten Manokwari dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan serta dihadiri oleh beberapa Anggota DPRD, Rabu (8/9/2021). 

Penglima Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Membieuw minta Pansus paparkan hasil kinerja Pansus Covid 19 DPRD Kabupaten Manokwari kepada khalayak publik. 

Menurut Ronald, Pansus perlu mempublikasikan hasil kerja Pansus DPRD saat mengawasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari melalui Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Manokwari dalam penanganan dan pengendalian Pandemi Covid 19 di masyarakat.

Pasalnya, Anggaran Penanganan Covid 19 Tahun 2020 cukup Fantastis namun masih banyak masalah terkait Covid 19 yang belum teratasi secara efektif di Kabupaten Manokwari. 

Selama Tahun 2020, kami lihat banyak  masalah dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat mengeluh soal penanganan kesehatan, peralatan faskes, alat Tes Antigen yang mahal termasuk dampak ekonomi akibat pandemi Covid 19.

Padahal anggaran yang direalokasi dan direfocusing cukup besar, kurang lebih sekitar 80 milyar lebih. Namun angka terpapar cukup tinggi, dan dampak ekonomi maupun dampak sosial yang cukup meresahkan masyarakat. 

Atas keluhan tersebut, Parjal sebagai Ormas yang turut mengawal kebijakan publik pertanyakan  hasil kerja Pansus terkait pengawasan kinerja Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Manokwari,"ujar Ronald

Menanggapi Aspirasi Parlemen Jalanan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan menerangkan berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pasal 28 poin 9 menerangkan bahwa Pemerintah boleh refocusing anggaran dalam keadaan darurat tanpa persetujuan DPRD.  Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Manokwari tidak menyetujui  anggaran Covid 19, DPRD hanya melakukan pengawasan penggunaan anggaran terkait penanganan Pandemi Covid 19.

Atas dasar tersebut, DPRD Kabupaten Manokwari membentuk Pansus DPRD guna melakukan pengawasan terkait kinerja Pemerintah daerah dalam menangani dan mengendalikan Covid 19 di masyarakat. 

Senada dengan  itu, Romer Tapilatu Ketua Pansus Penanganan dan pengendalian Covid 19 Tahun 2020 mengatakan Pansus hanya melakukan pengawasan untuk hal yang bersifat umum, sementara Gugus Tugas Covid 19 yang lebih mengetahui secara detail item - item belanja terkait penanganan Covid 19. 

Romer mengungkap dari hasil pengawasan Pansus, banyak keganjalan yang ditemukan dalam penanganan Covid 19. Dan Pansus DPRD telah merekomendasi kepada Gugus Tugas untuk melakukan revisi sesuai dengan kebutuhannya. 

Ada berbagai hal yang menjadi sorotan Pansus, yakni terkait kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas, diantaranya pengadaan barang, seperti PCR, reagen dan aktivitas - aktivitas lain yang berhubungan dengan Konsumsi, insentif, Faskes, pengadaan obatan - obatan dan lainnya. 

Hal - hal inilah yang kemudian menjadi sorotan  Pansus. Ketika kami melihat anggaran tidak sesuai, Pansus memberikan rekomendasi untuk direview ulang, karena mungkin pengadaan bersifat darurat sehingga tidak detail. 

Contoh belanja Masker,  Pansus langsung klarifikasi harga. Dari harga 20 ribu kita minta diturunkan ke 10 ribu hingga kini menjadi 8 ribu. Ketika kita awasi, langsung kita eksekusi untuk turunkan bajet belanjanya. 

Kemudiaan, biaya - biaya lain seperti PCR, Faskes dan lainnya. Ketika kami lihat bajet Anggaran terlampau,  langsung kami sampaikan untuk dilakukan  review kembali, dan mereka (Gugus Tugas) ikut asesment kita. 

Lebih lanjut, Romer menegaskan terkait pengggunaan anggaran, Pansus DPRD bukan spesialis yang secara detail memeriksa (tim Audit) sebab kita hanya mengawasi secara kasat mata. Jika terjadi kendala kita menghimbau kepada Gugus Tugas untuk melakukan revisi dan perbaikan. Tidak lebih dari itu. 

Kalau terkait dengan anggaran, lebih rinci temuannya ada banyak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada banyak temuan di BPK," Kata Romer Tapilatu, Ketua Pansus Covid 19 DPRD Kabupaten Manokwari Tahun 2020. 

Romer melanjutkan anggaran yang direncanakan sebesar 80 milyar lebih namun hingga Desember 2020, anggaran yang terealisasi sebesar 63 milyar lebih. 

Dirincikan, anggaran yang direalokasi dan refocusing untuk penanganan dan dampak Covid 19 Tahun 2020 sebanyak Rp. 80.465.240.719,0 rupiah. Sementara yang terealiasi hingga Desember 2020 sebesar Rp. 63.870.992.178,0 Rupiah, atau  79,38 persen. 

Dari total yang terealisasi dipergunakan untuk belanja dua item yakni Belanja Jaring Pengamanan Sosial sebesar Rp.20.471.844.582, 0 rupiah, atau 95,51persen. Dan sisanya digunakan untuk belanja penanganan Kesehatan. 

Penanganan Kesehatan digunakan untuk belanja 10 item yakni penanganan kesehatan sebesar 74,23 persen, penyediaan sarana prasarana kesehatan sebesar 75,58 persen, sarana dan prasarana Satgas Kabupaten Manokwari sebesar 95,98 persen. Belanja sarana dan prasarana fasilitas Karantina sebesar 63,18 persen, penanganan Covid 19 di RSUD sebesar 30,83 persen, Fasilitas Karantina Warpramasi (RSU Rujukan) sebesar 62,42 persen, penanganan kesehatan lainnya sebesar 59,21 persen.

Belanja Kesekretariatan Satgas Covid 19 sebesar 72,08 persen, perencanaan data dan analisis sebesar 41,34 persen serta penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 30,53 persen. 
Sementara, penanganan Dampak Ekonomi tidak terealisasi. Dan, untuk belanja alat PCR, Reagen, Masker, APD, pembiayaan Nakes dan lain - lain. Lebih rincinya bisa didapatkan di Gugus Tugas. 

Sedangkan sisa Anggaran Covid 19 Tahun 2020 yang tidak terpakai, dikembalikan ke Kas Negara, kemudiaan ditambahkan untuk Belanja Penanganan Covid 19 di tahun 2021," jelasnya. 


Berita Terkait