MRP : Masyarakat Raja Ampat Mengeluh PT. Gag Nikel Tidak Akomodir Tenaga Kerja Lokal

Oleh Redaksi

15 September 2021 00:09 547 VIew

''Masa Reses MRP di Raja Ampat Terima Aspirasi Dari Masyarakat Adat di Raja Ampat''

Manokwari, arfaknews - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat melakukan Masa Reses I Tahun 2021 di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat. Mereka mendapat banyak keluhan dan aspirasi terkait lapangan pekerjaan di masyarakat. 

"Masyarakat mengelu atas kehadiran PT. Gag Nikel di Raja Ampat namun tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan tersebut,"kata Yulianus Thebu anggota MRP utusan masyarakat adat Raja Ampat, Selasa (14/9/2021). 

Thebu menerangkan, sesuai Amdal dan komitmen awal, PT. Gag Nikel  mesti prioritaskan masyarakat (Ring Satu) di sekitar Pulau Gag Distrik Waigeo Kepulauan yang terkena dampak langsung dari perusahaan. Setelah itu,  masyarakat (ring dua) yang berada di Kabupaten Raja Ampat dan masyarakat Papua (ring tiga) pada umumnya. Namun sejauh ini PT. Gag Nikel mengabaikan  komitmen tersebut dan lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar Papua,"bebernya.

Thebu mengungkap PT. Gag Nikel masih melakukan penerimaan tenaga kerja secara tertutup. "Masyarakat susah mendapat informasi terkait perekrutan tenaga kerja di perusahaan tersebut. Kemungkinan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat juga tidak mengetahui jumlah tenaga kerja yang ada di PT. Gag Nikel. Harusnya, mereka (PT. Gag Nikel) membuka formasi terkait penerimaan tenaga kerja secara transparan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses lowongan pekerjaan  sesuai keahlian mereka, baik tenaga skill maupun non skill.

Hari ini banyak tamatan SMA/SMK sederat maupun Sarjana yang mungkin memiliki keahlian untuk bekerja disitu. Kami harap  PT. Gag Nikel membuka ruang untuk perdayakan masyarakat adat pemilik area tersebut maupun masyarakat Papua pada umumnya untuk berkerja di perusahaan. Jangan cuma ambil harta mereka tapi tidak berdayakan mereka.

MRP Papua Barat minta PT. Gag Nikel melihat Komitmen Amdal dan mereview kembali kesepakatan awal terkait tenaga kerja lokal. 

Waktu itu sudah ada pertemuan dengan MRP dan kami minta agar MRP perlu melakukan pengawasan terhadap orang asli Papua, agar MRP tahu berapa jumlah orang Papua yang bekerja di perusahaan tersebut,"imbuhnya. 

Selanjutnya, Anggota MRP utusan Raja Ampat ini menerangkan walaupun tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR) dari Perusahaan PT. Gag Nikel sudah berjalan baik dengan melibatkan dinas terkait dari Pemprov maupun Pemkab Raja Ampat. Namun saat ini yang menjadi masalah ialah dana 1 persen kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat yang belum diberikan, termasuk perekrutan tenaga kerja lokal. 

Sebagai Anggota MRP utusan Raja Ampat, saya minta pihak perusahaan segera menyelesaikan hak masyarakat adat terutama masyarakat adat pemilik hak ulayat. 

Kami minta agar pihak perusahaan bersama pemerintah melakukan CSR itu sebaik mungkin agar masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran PT. Gag Nikel di Raja Ampat. 

Disisi lain, kami juga minta PT. Gag Nikel mengambil langkah untuk menangani potensi terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Pasalnya, area operasi PT. Gag Nikel berada diantara area wisata Fianemo dan wisata Wayak. 

Mesti antisipasi dini guna mengurangi erosi, sedimentasi yang akan berdampak buruk terhadap area wisata. Kami harap PT. Gak Nikel memperhatikan pelestarian lingkungan hidup secara berkesinambungan,"harapnya. 

Lebih lanjut, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga MRP Papua Barat ini minta Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui dinas terkait untuk segera menyusun draft perdasus terkait perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di Papua Barat. 

Kami usulkan agar pemerintah Provinsi Papua Barat seharusnya menerbitkan Peraturan Khusus terkait perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di Papua Barat. 

Langkah itu harus dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Pertambangan Papua Barat bersama MRP untuk mengambil langkah - langkah kongkrit agar perusahaan multinasional maupun perusahaan  lokal di Papua Barat dapat memberdayakan tenaga kerja lokal. 

Kami harap BUMN, BUMS termasuk PT. Gag Nikel di Raja Ampat untuk memprioritaskan orang asli Papua, sesuai amanat UU Otonomi Khusus Papua,"tukasnya.


Berita Terkait