Sukseskan KBMAP IV Kaimana, DAP Sedang Berkordinasi Dengan Presiden RI dan Menteri Terkait

Oleh Redaksi

15 September 2021 17:09 326 VIew

''Pengurus Dewan Adat Papua saat Konferensi Pers di Manokwari''

Manokwari, arfaknews - Dewan Adat Papua telah melakukan tiga Kali Pleno yakni Pleno XIII, Pleno XIV dan Pleno XV  untuk mempersiapkan Konferensi Masyarakat Adat Papua ke IV yang akan dilaksanakan di Kaimana. 

Dewan Adat Papua melaksanakan Rapat Pleno Terbatas dalam rangka memfinalisasi persiapan baik persiapan teknis maupun materi menuju Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua yang akan berlangsung dari tanggal 25 - 30 Oktober 2021 di Kaimana Papua Barat. 

Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua, Leonard Imbiri menerangkan salah satu Persiapan teknis adalah menyiapkan surat - surat yang akan dilayangkan kepada Gubernur  Papua dan Papua Barat serta para Bupati/Wali Kota yang ada di Tanah Papua meminta dukungan  mereka untuk membantu para delegasi daerah yang akan mengikuti Konferensi KBMAP IV di Kaimana. 

Kehadiran kita di Manokwari juga sama, melakukan audiens dengan Gubernur, Kapolda terkait Konferensi Masyarakat Adat Papua. 

"Pak Kapolda dan Pak Gubernur sangat mendukung pelaksanaan Konferensi ini, hanya harus tetap memenuhi protokol kesehatan," Kata Sekjen DAP Papua, Leonard Imbiri saat Konferensi Pers (13/9/2021). 

Leonard mengungkap DAP juga sedang berupaya berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, pihak Syabandar kelas I Sorong dan Kelas II Jayapura, melalui Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan untuk membantu Dewan Adat Papua dalam memobilisasi peserta melalui transportasi laut ke Kaimana. 

Saat ini, ketua DAP sedang berada di Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan menteri - menteri terkait sebagai Keynote Speakers dalam KBMAP IV di Kaimana. "Kita berharap Konferensi ini bisa dibuka oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua I Dewan Adat Papua, Wenan Watori menambahkan bahwa Konferensi KBMAP IV di Kaimana sangat strategis karena bertepatan  dengan penetepan perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. 

Kita selalu berbicara tiga tungku satu batu, dimana ada Tungku Pemerintah, Tungku Agama dan Tungku Adat. Tiga tungku ini harus duduk berbicara mengenai perubahan UU Otonomi khusus. Karena itu, diharapkan melalui konferensi ini adanya kontribusi masyarakat adat dalam konteks pembangunan di tanah Papua. 

Wenan menerangkan, selama 20 tahun masyarakat adat Papua belajar dan berproses, dengan dana ratusan triliun namun belum mensejaterahkan masyarakat Papua karena itu menurut saya semua pihak, baik pemerintah, agama dan masyarakat adat papua, maupun masyarakat adat pendatang harus memberikan dukungan terhadap konferensi KBMAP IV karana ini bagian yang sangat penting didalam kelangsungan pembangunan Otonomi khusus  20 tahun kedepan.

Kita berharap tiga elemen ini saling mendukung dan berjalan baik agar tidak ada lagi kegagalan dalam implementasi Otsus jilid II ini. 

Wenan juga menegaskan bahwa penekanan dari implementasi UU Otsus Papua lebih berorientasi pada pada adat, tetapi selama ini sepertinya masyarakat adat diabaikan. 

Kita sadar ada representasi kultural masyarakat adat Papua (MRP), ada Fraksi Otonomi Khusus namun aspek masyarakat adat belum tersentuh dengan  baik. Kita berharap melalui konferensi ini pikiran - pikiran dasar dalam membangun masyarakat adat harus bisa berjalan.

Selanjutnya, Ketua DAP wilayah III Doberay, Paul Finsen Mayor mengatakan DAP wilayah III sebagai tempat transit ke KBMAP IV Kaimana di wilayah adat Bomberay telah mempersiapkan diri untuk mensukseskan kegiatan dimaksud. 

Kesiapan sudah matang, kami sudah berkordinasi dengan Pemerintah Papua Barat, Gugus Tugas Covid 19 Papua Barat dan semua pihak. Tinggal akomodasi peserta untuk ikut KBMAP IV di Kaimana. 

Lebih lanjut, Ketua Panitia KBMAP IV Kaimana, Arifin Sirfefa mengatakan tuan rumah sendiri telah menyediakan tempat dan telah membangun kordinasi dengan semua pihak. 

Termasuk Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Kaimana. Kami harus lakukan  yang terbaik sesuai pesan Bapak Gubernur Papua Barat bahwa Panitia lokal harus melakukan  yang terbaik kepada tamu adat dari berbagai daerah yang datang ke wilayah Adat Bomberay. 

Kita sudah kordinasi dengan  Pihak Kesehatan, keamanan untuk memastikan kondisi keamanan peserta di Kaimana. Intinya peserta yang masuk harus mengantongi Tes Antigen termasuk kalau yang punya sertifikat vaksin silahkan dibawa,"jelasnya.


Berita Terkait