1 Tahun Kantor BLUD UPTD KKP Raja Ampat Dipalang, MRP Desak Polisi Usut Tuntas

Oleh Redaksi

16 September 2021 13:05 853 VIew

''MRP Papua Barat saat berkunjung ke Polres Raja Ampat''

Waisai, arfaknews - Hampir setahun, Kantor Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Raja Ampat dipalang oleh oknum - oknum tertentu. 

Anggota Majelis Rakyat Papua Barat utusan masyarakat adat Raja Ampat, Yulianus Thebu usai melakukan penjaringan aspirasi di Kabupaten Raja Ampat menerangkan pendirian BLUD UPT KKP Raja Ampat merupakan aspirasi masyarakat adat yang terlegitimasi dalam institusi pemerintahan untuk melindungi dan melestarikan hak - hak masyarakat adat.

BLUD UPTD Kawasan Konservasi Kelautan ini dibentuk setelah adanya deklarasikan Tomolol di Pulau Misol sekitar tahun 2005 lalu. Sebuah deklarasikan yang melibatkan kelompok profesional konservasi, akademisi, LSM dan masyarakat adat di Raja Ampat.

Saya (Yulianus Thebu) dan Akademisi Unipa, Dr. Agus Sumule juga turut mendorong  deklarasi tersebut. Awalnya, masyarakat melakukan  Konservasi Adat (Sasi laut) namun karena diperlukan langkah yang lebih luas lagi, guna mendapat dukungan  dari berbagai pihak, maka masyarakat adat difasilitasi oleh kelompok Profesional, LSM dan Akademisi mengusulkan perlu dilakukan Konservasi Perairan secara berkesinambungan karena laut Raja Ampat memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi nilainya di dunia.

Setelah dilakukan konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Kelautan dan Perikanan termasuk Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) maka dibentuklah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis yang bertugas melakukan pelestarian laut. BLUD diharapkan menghasilkan uang untuk membiayai konservasi di Raja Ampat, sebab konservasi membutuhkan biaya yang cukup besar sementara bajet Anggaran Pemerintah Daerah terbatas.

Terkait dengan UU nomor 23 Tahun 2004 bahwa semua UPTD Perikanan dan Kelautan di Indonesia dibawa Kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi. Dengan demikian, Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi Perairan ini sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab dalam memfasilitasi pengelolaan di dalam KKP sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Namun hingga kini, sesuai dengan aspirasi yang dihimpun dari masyarakat, adanya konflik kepentingan antara UPTD KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat. Bahkan Pemda Raja Ampat mendirikan KKP tersendiri sebagai tandingan dari UPTD KKP dibawa DKP Papua Barat,"ungkap Thebu

Saya lihat pemerintah Kabupaten Raja Ampat melihat BLUD  sebagai salah satu mesin pencetak uang. Padahal kehadiran BLUD UPTD KKP sebagai salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan laut dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk upaya - upaya pengawasan dan pelestarian keanekaragaman laut Raja Ampat.

Saat krisis di masa pandemi ini, BLUD mendapat dukungan anggaran dari Blue Abadi Found (BAF) atau Dana Konservasi yang disumbangkan ke Provinsi Papua Barat yang dialokasikan untuk organisasi - organisasi yang bekerja untuk konservasi di Kepala Burung Papua.

Dana Konservasi inilah yang sedang didorong oleh  LSM, Peneliti profesional dan MRP, agar kegiatan konservasi di Papua Barat mendapat dukungan dana Abadi untuk membiayai kegiatan pelestarian di Papua Barat. Hal ini juga berhubungan dengan Papua Barat dicanangkan sebagai Provinsi Konservasi atau Provinsi Pembangunan Berkelanjutan.

Sebagai MRP Utusan Masyarakat Adat Raja Ampat, saya menilai Pak Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat keliru dalam membuat pernyatan di Media Masa. BLUD bukan mesin pencetak Uang, tetapi BLUD hadir untuk melakukan konservasi dan Pengawasan di Laut Raja Ampat.

Kalau soal PAD, Pemerintah daerah harus menggalakkan sektor Pariwisata. Pemerintah Daerah mendorong agar Ibu - ibu bisa membuat anyaman noken Papua, atau aksesoris - aksesoris budaya untuk dikembangkan. Atau kembangkan sektor lain seperti Hotel, Restoran dan penginapan, serta tempat - tempat wisata sebagai sumber - sumber produksi bagi PAD Raja Ampat.

Kehadiran BLUD bukan mesin pencetak uang tapi perketat proses pengawasan dan pelestarian sehingga potensi kerusakan laut akan semakin kecil dan ancaman pencurian ikan semakin berkurang. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap produksi laut para nelayan di Raja Ampat.

Kami minta agar tidak perlu tarik menarik dengan BLUD tetapi pemerintah mulai berfikir bagaimana kembangkan sektor - sektor yang ada di daerah menjadi mesin pencatak uang.

Memang PIN Tarif Masuk Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat dananya cukup besar, tergantung jumlah turis yang masuk. Saya pikir tinggal diatur  dana bagi hasilnya (DBH) sehingga memberikan kontribusi juga terhadap Kabupaten Raja Ampat.

Saat melakukan penjaringan aspirasi kemarin, MRP langsung tatap muka dengan pimpinan BLUD dan pegawai BLUD di Raja Ampat. Dari hasil diskusi, kami berkesimpulan bahwa perlu ada suatu peraturan daerah khusus untuk mengatur kontribusi perairan laut.

Selama ini, kita berfikir untuk menyelamatkan Hutan, tanah dan sebagainya namun kita tidak berfikir untuk menyelamatkan laut. Melalui kesempatan ini, MRP berinisiatif untuk mendorong konservasi laut sebagai salah satu sumberdaya masyarakat Adat yang perlu dilestarikan dan  dilindungi melalui peraturan daerah khusus .

Diharapkan melalui Perdasus tersebut, diatur secara baik sehingga hak masyarakat Adat, dan PAD pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi diatur secara baik.

Diharapkan dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan kinerja BLUD di Raja Ampat. Jangan tarik - menarik antar daerah dan Provinsi sehingga mengecewakan para pendonor dari konservasi laut.

Kami harap jangan ada BLUD tandingan yang dibentuk oleh Kabupaten Raja Ampat mengantikan peran BLUD yang sudah ada, sebab bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang ada. Tindakan itu, bisa berpotensi terhadap pelanggaran aturan perundang-undangan yang ada sebab BLUD yang dibentuk Pemkab Raja Ampat juga turut memungut biaya masuk.

Kami harap bagian ini, harus diatur secara baik sebab kahadiran BLUD UPTD KKP Raja Ampat memberikan kontribusi besar bagi Kabupaten Raja Ampat juga. Karena itu Pemkab Raja Ampat mesti mendukung BLUD UPTD KKP DKP dalam upaya melakukan konservasi dan pengawasan laut di Raja Ampat.

Lebih lanjut, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga MRP Papua Barat ini mengatakan Kantor BLUD Raja Ampat tidak diperhatikan secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Kantor BLUD di Raja Ampat tidak berfungsi. Dipalang oleh Oknum - oknum di Kabupaten Raja Ampat kurang lebih sekitar satu Tahun. Sangat disayangkan karena pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak memperhatikan aset BLUD sehingga dicuri oleh oknum tak bertanggungjawab.

Saya bersama Ketua MRP Papua Barat, Pak Maksi Ahoren dan Anggota MRP utusan Perempuan Raja Ampat Chiristin Ayelo telah mendatangi Aparat Kepolisian Resort Raja Ampat untuk menyelesaikan pemalangan Kantor BLUD. 

Kami minta Kapolres segera mengambil langkah tegas dari mencari oknum - oknum yang mencuri aset - aset Kantor BLUD UPTD KKP di Kabupaten Raja Ampat.

Hingga berita ini diturunkan, Media ini masih berupaya menghubungi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat untuk mengkonfirmasi hal tersebut.


Berita Terkait