DPRD Raja Ampat Beberkan Alasan Kantor BLUD UPTD KKP Papua Barat Dipalang

Oleh Redaksi

17 September 2021 10:08 1089 VIew

''Kantor BLUD Raja Ampat/ Istimewa ''

Waisai, arfaknews - DPRD Kabupaten Raja Ampat beberkan alasan Kantor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelayanan  Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Dinas Kelautan dan Perikanan  Provinsi Papua Barat Dipalang. 

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Raja Ampat, Charler Imbir menerangkan pemalangan dilakukan oleh staf BLUD UPTD KKP karena hak - hak mereka belum dibayarkan. 

Ada beberapa masalah terkait BLUD UPT KKP di Raja Ampat. Pertama, yang saya tahu adalah pemalangan dilakukan oleh teman - teman karyawan BLUD yang dirumahkan dan hak-haknya belum terbayarkan atau belum lunas. Untuk itu BLUD secara organisasi harus jelaskan dan selesaikan.

Kedua, aset kantor BLUD masih merupakan aset Pemda Raja Ampat karena sejauh ini belum ada penyerahan Aset BLUD ke Provinsi Papua Barat karena tidak pernah dibahas di DPRD.

Ketiga, ketidakjelasan kantor BLUD Perikanan sekarang berkedudukan dimana, untuk itu harus jelas kepemimpinan BLUD mulai dari kepala BLUD hingga staf di lapangan.Pasalnya, kantor BLUD dan pos - posnya tidak lagi efektif untuk menjalankan program konservasi bahkan tekanan - tekanan terhadap lingkungan laut makin meningkat di wilayah - wilayah konservasi hingga ke zona - zona inti. Sehingga blud harus di berdayakan kembali dengan putra - putri terbaik Raja Ampat yang paham konservasi dan kebudayaan di Raja Ampat agar lebih meningkatkan kerja dan programanya. 

Lebih lanjut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Raja Ampat ini meminta Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat harus bisa bersinergi dengan Dinas Perikanan Raja Ampat. Demikian juga MRP harus bisa bersinergi dengan masyarakat adat termasuk dengan Pemda dan DPRD di Raja Ampat untuk menyamakan persepsi programatik hingga perlindungan baik kepada alam maupun budaya dan Manusia Papua di Raja Ampat dalam menjaga laut Raja Ampat.

MRP juga bisa bekerjasama dengan Dewan Adat suku dan memfungsikan Polisi Adat dan Peradilan Adat di Raja Ampat dalam menjaga Laut Raja Ampat. 

Disisi lain, kata Charles dana - dana abadi sebaiknya langsung ke Dewan Adat Suku dan Dewan Adat Marga di masing - masing wilayah kawasan konservasi agar ada asas manfaat untuk masyarakat adat yang wilayah - wilayah adatnya di gunakan sebagai zonasi dalam kawasan konservasi perairan maupun daerah.

Imbir menegaskan perlu ketegasan dari Provinsi Papua Barat di dalam mengelola sektor perikanan laut di Raja Ampat. Jangan hanya mau kewenangannya saja tapi tidak memberdayakan masyarakat adat di Raja Ampat terutama di bidang perikanan.

Saya setuju kalau BLUD itu bukan lembaga atau kantor untuk mencetak uang atau untuk mengejar PAD. Tetapi tujuannya untuk perlindungan alam dan pendidikan rakyat bagi kelestarian lingkungan dan alam. Akibat dari kegiatan tersebut akan mendatangkan banyak nilai manfaat, baik kesehatan lingkungan dan ketersediaan bahan pangan, hingga jasa lingkungan pariwisata yang akan mendatangkan pendapatan rakyat dan juga pendapatan asli daerah. 

Karena itu, BLUD harus dikelola secara profesional dan penataannya harus dilakukan secara terus- menerus dan berkelanjutan oleh semua pihak baik Pemprov dan pemkab hingga masyarakat adat.

Dukung MRP dan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Pemkab bersinergi bagi kesejahteraan rakyat di bidang perikanan melalui Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Kawasan Konservasi Perairan di Raja Ampat. 


Berita Terkait