Asosiasi DPR Kabupaten Wilayah Papua Barat Serahkan 7 Poin Review RPP UU Otsus 2021

Oleh Redaksi

22 September 2021 09:11 1411 VIew

''Surat ADKASI Papua Barat terkait Review RPP Otsus kepada Kemendagri''

Sorong, arfaknews - Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten seluruh Indonesia (ADKASI) Papua Barat telah menyerahkan kembali hasil review RPP otsus tentang kewenangan dan kelembagaan untuk melaksanakan UU Nomor 2 Tahun 2021 pada hari selasa tanggal 21 September 2021 di Depdagri.

UU Otsus Nomor 2 tahun 2021  ini mengamanatkan 7 PP yaitu pasal 4 ayat 7 mengenai pelaksanaan kewenangan khusus. Pasal 6 ayat 6 mengenai pengangkatan anggota DPRP, Pasal 6a ayat 6 mengenai anggota DPRK. Pasal 34 ayat 18 mengenai pengelolahan, pembinaan dan pengawasan, serta rencana induk penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.

Pasal 56 ayat 9 mengenai penyelenggaraan kegiatan pendidikan, dan Pasal 59 ayat 8 mengenai penyelenggaraan kegiatan kesehatan, serta Pasal 68a ayat 4 mengenai pembentukan badan khusus.

Ketua ADKASI Papua Barat, Agustus Tenau mengatakan Adkasi Papua Barat telah memberikan masukan baik tentang tata cara dan mekanisme pengangkatan pada materi kelembagaan misalnya untuk pengangkatan DPRK berbasis Dewan Adat suku di wilayah masing - masing kabupaten kota dan tim seleksi. 

Adkasi juga, Kata Agustus telah mengusulkan DPRK hasil pengangkatan agar menjadi sebuah Fraksi Otsus dan dapat menjadi unsur pimpinan dalam DPRD.

"Adkasi Papua Barat tetap konsisten dari awAl penyusunan UU otsus bahwa tujuannya dalah untuk kepentingan OAP yang adalah masyarakat adat, sehingga masyarakat adat menjadi tuan di negeri sendiri," tegas Ketua ADKASI Papua Barat yang juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maybrat ini. 

Kita bersyukur bahwa pemerintah pusat lewat Depdagri mau memberikan ruang tersebut, begitu juga dengan hal kewenangan. ADKASI berharap pemerintah pusat konsisten dan menjalankannya secara murni dan konsekuen.

Lebih lanjut, Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten seluruh Indonesia (ADKASI) Papua Barat minta Dewan Adat Papua untuk melakukan konsolidasi internal kelembagaan. 

Kita berharap dewan adat papua di seluruh tanah papua harus bersatu untuk menata kelembagaan dewan adat papua untuk lebih maksimal dalam menyambut amanat UU Otsus ini sehingga tidak terjadi perpecahan tetapi mampu mengirim orang - orang adat terbaik yang dapat diterima semua kelompok untuk bersinergis dengan pemerintah.


Berita Terkait