DPRD dan Pemda Raja Ampat Dinilai Tidak Dukung Kinerja BLUD Kawasan Konservasi Perairan

Oleh Redaksi

23 September 2021 15:11 533 VIew

''Yulianus Thebu, Anggota MRP Papua Barat Utusan Masyarakat Adat Raja Ampat''

Waisai, arfaknews - Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dinilai tidak mendukung Badan Layanan Umum Daerah ( UPTD) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat di Raja Ampat. 

Hal itu disampaikan oleh Yulianus Thebu Anggota MRP Papua Barat, asal masyarakat adat Kabupaten Raja Ampat menyoroti pemalangan Kantor BLUD Raja Ampat. 

Menurut Yulianus Pemkab Raja Ampat seharusnya menjaga Aset BLUD di Raja Ampat pasalnya BLUD juga memberikan kontribusi bagi daerah, baik yang dilakukan untuk melindungi marga satwa di area Konservasi perairan Raja Ampat maupun kontribusi PAD bagi daerah. 

"BLUD punya kontribusi untuk PAD Raja Ampat cukup besar. Sebelum Pandemi BLUD setor 7 Milyar dan sebelumnya lagi BLUD pernah  setor 14 Milyar ke Pemda Raja Ampat. Jadi saya pikir Pemda Raja Ampat harus mendukung kerja - kerja BLUD di daerah,"ucap Mantan aktivis Lingkungan dan Juga tim pendiri BLUD Raja Ampat ini. 

Thebu menerangkan, jika BLUD dibiarkan tidak terurus dengan baik, akan berdampak pada kepercayaan donatur internasional di bidang konservasi. 

Masyarakat Internasional ini sayang kepada Terumbu Karang dan satwa laut di Raja Ampat, mereka mau supaya laut Raja Ampat itu tetap lestari sehingga mereka berikan bantuan dana Abadi kepada area konservasi, salah satunya dikelola oleh BLUD untuk menjaga Kawasan Konservasi. Jadi kalau BLUD ditekan untuk tidak beroperasi maka akan berdampak luas terhadap wisatawan Mancanegara. 

Saya berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat ikut mendukung BLUD walaupun statusnya dibawa kewenangan Provinsi tetapi asas manfaatnya lebih banyak didapatkan oleh daerah Raja Ampat. 

Kami sesali, kenapa disaat Pandemi Pemda Raja Ampat tidak mendukung BLUD padahal BLUD punya kontribusi kepada Pemda cukup Besar.

Memang disaat pendemi, tidak ada wisatawan yang masuk, sementara area konservasi BLUD cukup luas disisi lain tidak ada dana di Khas BLUD terpaksa langkah PHK diambil kepada para karyawan BLUD yang masa kontraknya sudah berakhir. 

Jadi BLUD bukan tidak membayar karyawan tetapi kondisi Pandemi, juga masa kontrak berakhir sehingga diambil langkah PHK kepada sejumlah Karyawan BLUD yang masa kontraknya berakhir. 

Ingat, BLUD kerjanya bukan hanya menarik retribusi melalui PIN konservasi melainkan sebuah Badan Layanan yang dibentuk oleh pendonor Internasional, peneliti Profesional, Akademisi dan masyarakat adat untuk menjaga kawasan konservasi di Raja Ampat agar tetap lestari. 

Kerja BLUD menjaga Kawasan, memberikan karcis PIN masuk Kawasan, dan hasil penjualan karcis digunakan untuk membiayai kerja - kerja konservasi di Raja Ampat, termasuk membayar gaji karyawan dan peralatan BLUD. Kalau kelebihan anggaran baru disetor ke Pemda Raja Ampat sebagai PAD. 

"BLUD tidak bisa dituntut lebih untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, sebab BLUD adalah badan profesional yang fokus kerjanya pada pengawasan dan monitoring area konservasi. 

Harusnya dana yang disetor kepada Pemda Raja Ampat digunakan untuk memberdayaan masyarakat adat, ditambah dengan dana Otsus yang dialokasikan kepada daerah,"ujar Mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Raja Ampat ini.

Yulianus menekankan, BLUD adalah lembah profesional yang harus dipimpin oleh orang profesional sehingga tata kolala manajemennya berjalan baik. 

Saya punya pengalaman terkait tata kola BLUD ketika dipimpin oleh orang yang tidak profesional akan berdampak terhadap rusaknya manajemen BLUD.

BLUD harus dipimpin oleh oleh orang yang profesional, agar bisa kelola manajemen BLUD dengan baik sebab, BLUD akan membangun kemitraan dengan pendonor Internasional, dimana sistem pelaporan harus menggunakan GPS, Schedule yang tertata dan pertanggungjawaban anggaran yang baik dan transparan. Pemimpin BLUD saat ini adalah orang tepat, karana memiliki keahlian di bidangnya,"ujarnya.

Lebih lanjut, Thebu menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dan DPRD tidak sinergis, pasalnya Wakil Ketua II DPRD Raja Ampat tidak mengetahui jika aset BLUD sudah diserahkan kepada Provinsi melalui DKP. 

Saya lihat Pemerintah (Bupati) dan DPRD tidak bersinergi dengan baik, masa Wakil Ketua II DPRD tidak tahu kalau sudah ada penyerahan aset BLUD dari Pemda Raja Ampat ke Pemprov. 
Dalam nota penyerahan itu, Ketua DPRD Raja Ampat, Bupati Raja Ampat, Kajari dan Gubernur Papua Barat membubuhkan tanda tangan. 

Harusnya wakil Ketua II DPRD desak pemda untuk membantu BLUD agar kantornya bisa eksis kembali, sebab selama ini BLUD punya kontribusi besar juga kepada Pemda Raja Ampat,"tegasnya.

Disisi lain, Thebu juga menyoroti pernyataan Wakil Ketua II DPRD Raja Ampat soal tidak beroperasinya pos - pos KKP di Raja Ampat. 

"7 Pos Kawaaan Konservasi Perairan di Raja Ampat semua aktif baik Pos Ayau, Teluk Mayalibit, Wayak, Dampir I dan II, Kofiau dan Misol. Jadi kalau Pak Wakil Ketua II bilang tidak aktif itu musti dipertanyakan. Jangan - jangan pak Ketua II juga tidak tahu kontribusi BLUD terhadap PAD Raja Ampat," tutur Anggota MRP utusan masyarakat adat yang ditugaskan oleh Ketua MRP untuk mengawal konservasi di masalah Raja Ampat. 

Saya harap DPRD Raja Ampat kawal masalah itu, dukung BLUD agar proses pengawasan kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat berjalan dan memberikan dampak bagi masyarakat di Raja Ampat. 

Thebu juga menyoroti Kapolres Raja Ampat yang tidak mengambil langkah hukum terhadap aset - aset BLUD yang dicuri. 

Saya heran, mungkin yang perintah palang Kantor BLUD ini pangkatnya lebih tinggi dari Kapolres, sampai Kapolres tidak berani untuk buka palang dan selidiki aksi pencurian terhadap aset - aset BLUD. Saya harap, Kapolres yang baru ini, bisa usut tuntas masalah itu, terutama aksi pencurian sejumlah aset BLUD,"tegasnya.

Thebu mengungkap, sesuai amanat UU secara administratif BLUD berada dibawa Dinas DKP Provinsi tetapi daerahlah yang menerima asas manfaatnya. 

Saya harap Bupati dan DPRD buka diri untuk dukung BLUD agar barang ini kerja baik, sebab jika Manajemen BLUD kerja dengan baik akan berdampak langsung terhadap masyarakat dan Pemda Raja Ampat. 

Jika Pemda Raja Ampat mendukung BLUD, terus misalnya BLUD tidak kerja dengan baik maka Bupati secara prosedural bisa menyampaikan keberatan kepada Gubernur untuk menggantikan Kepala BLUD. 

Harapan kami, jangan sampai kita (masyarakat Raja Ampat) yang kasih rusak 'barang' yang dibentuk oleh pendonor internasional, penelit, kademisi dan LSM ini.

Ketika BLUD tidak aktif kerja, sama dengan membiarkan laut Raja Ampat tidak terurus dan rusak. Kalau laut rusak, maka jangan berharap turis/wisatawan mau masuk lagi ke Raja Ampat. 

Sebagai mantan aktivis konservasi internasional, saya harap masyarakat mendukung BLUD dalam upaya menjaga kawasan Konservasi di Raja Ampat. BLUD ini bukan UPTD biasa yang dibentuk, ini ada donasi internasional yang mendorong agar tata kelola konservasi di Raja Ampat berkelanjutan terawat dan lestari. 

Orang - orang kaya internasional, mereka sayang laut Raja Ampat, jadi mereka gerakan peneliti internasional, aktivis dan LSM termasuk masyarakat adat untuk mendirikan BLUD di Raja Ampat. 

Kami harap jangan sampai BLUD rusak, sebab akan buat pihak pendonor internasional kecewa. Kami harap BLUD tidak usah dipolitisasi untuk kepentingan bisnis dan mesin pencetak uang tetap BLUD hadir untuk menjaga Laut Raja Ampat tatap lestari. 


Berita Terkait