ADKASI Papua Barat Dukung Amandemen UUD 1945 Kuatkan Fungsi Legislasi DPRD

Oleh Redaksi

24 September 2021 14:10 500 VIew

''Sekretaris ADKASI Papua Barat, Charles Imbir''

Waisai, arfaknews -  Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (ADKASI) Papua Barat mendukung Amandemen UUD 1945 yang saat ini di galakan di tingkat nasional. 

Tentunya dengan syarat yakni untuk menguatkan peran dprd kabupaten kota yang sementara ini ada dalam lingkup eksekutif, kata Sekretaris ADKASI Papua Barat, Charles Imbir

Imbir menerangkan secara struktural DPRD Kabupaten/Kota ada dalam struktur departemen dalam negeri sehingga fungsi legislasi menjadi lemah bahkan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan pun menjadi lemah yang akibatnya keberpihakan dari perwujudan suara rakyat pada pemilu menjadi terabaikan.

"Hubungan pusat dan daerah selama ini khususnya depdagri dengan DPRD Kabupaten/Kota misalnya sangat sinergis tetapi implementasi di daerah tidak maksimal. Sehingga seyogyanya DPRD Kabupaten juga mempunyai posisi yang sama atau terstruktur dengan DPR RI agar terciptanya fungsi legislasi secara maksimal,"ujar Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Raja Ampat ini.

Dia mengungkap kadang kala kepala daerah menggunakan Peraturan Bupati dan bisa mengabaikan Daerah. 

Karena itu, sebagai negara kesatuan seharusnya fungsi kenegaraan dari pusat hingga daerah harus sinergis. Supaya sinergis DPR RI juga sebaiknya tersistem, terstruktur dan terintegrasi hingga DPRD Kabupaten terutama dalam hal fungsi legislasi. 

Dalam menjalankan fungsi DPRD Kabupaten/Kota secara maksimal kiranya perlu diatur dalam undang undang tersendiri dan tidak dalam undang undang pemda. Karena itu harapan kami wacana Amandemen UUD ini juga perlu dibahas kedudukan dan fungsi DPRD kabupaten/Kota.

Imbir menambahkan Adkasi Papua Barat menilai penting dalam amandemen UU Dasar, perlu memperhatikan daerah - daerah khusus di Indonesia agar menjadi sinergis dengan pusat. 

UU Otsus Papua misalnya  juga perlu diatur ke dalam pasal - pasal di dalam undang undang dasar sehingga pasal mengenai partai politik lokal ataupun perwakilan rakyat hasil pengangkatan benar benar terjiwai dalam konteks bernegara dan dilaksanakan dengan penuh hikmat bhineka tunggal ika.

Prinsipnya Adkasi papua barat mendukung amandemen undang undang dasar dengan memaknai dan memasukan fungsi DPRD Kabupaten/Kota secara seimbang dan juga dengan memperhatikan kekhususan daerah daerah di Indonesia. Hal itu bisa diwujudkan melalui undang undang khusus DPRD,"tandasnya


Berita Terkait