Diskriminasi Antara Undang-undang Otsus Papua Dan UU Otsus Aceh

Oleh Redaksi

01 October 2021 19:11 555 VIew

''Agustinus Kambuaya Anggota DPR Papua Barat''

Ditulis Agustinus R. Kambuaya, Anggota DPR Papua Barat Fraksi Otonomi Khusus

Manokwari, arfaknews - Undang-undang Otsus Papua dan Aceh lahir dari proses sejarah politik yang sama pada era pasca reformasi. Kedua Provinsi ini kemudian diberlakukan status otonomi luas (special authonomy).

Proses politik Aceh memuncak pada kesepakatan Helsinki adalah sebutan yang umum dipakai di Indonesia merujuk pada nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan itu kemudian melahirkan undang-undang Otsus Aceh.

"Isi MoU Helisinki; As soon as possible and not later than one year from the signing of this MoU, Gol agrees to and will facilitate the establishment of Aceh based political partaies that meet national criteria. Undarstanding the aspiration of Acehnese people for local political partaies, Gol will create, within one year or the latest 18 months from the signing of this MoU, the political and legal conditions for the establishment of local political partaies in Aceh in consultation with parliamen”.

Sementara dipihak Papua proses politik memuncak pada Kongres Papua II Tahun 2000 , dan hasilnya  Tim 100 mengantar hasil Kongres Papua ke Jakarta. Kemudian lahirlah undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. UU ini dimaksudkan untuk memajukan masyarakat (orang) Asli Papua. Dengan prinsip, pemberdayaan, perlindungan, dan keberpihakan dibidang politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kebudayaan dan sebagainya.

Kedua UU memiliki maksud yang sama, namun yang berbeda adalah substansi undang-undang Aceh berbeda dengan undang-undang Otsus Papua. Undang-undang Otsus Papua hanya melahirkan PP 54 tentang Majelis Rakyat Papua, sementara kewenangan lainnya seperti kewenangan mendirikan Partai Politik Lokal tidak di berikan.  Komisi kebenaran dan rekonsilisi belum terbentuk dan sejumlah hal prinsip lainnyapun belum di realisasikan.

Berbeda halnya dengan Aceh, undang-undang Otsus Aceh telah melahirkan MoU di atas memperintahkan bahwa partai politik lokal harus hadir di Aceh, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (selanjutnya disingkat UUPA), pada Bab XI Partai Politik Lokal Pasal 75 ayat (1) menentukan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal” karena dalam MoU sendiri pada point 1.2.1 menjelaskan sesegara mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatangan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.

Revisi undang-undang Otsus saat ini mestinya menjadi kesempatan untuk melakukan perubahan mendasar. Khususnya hal-hal menyangkut kepastian  hak-hak politik Orang Asli Papua dengan mengakomodir sejumlah kepentingan prinsip seperti Partai Politik Lokal Orang Papua, mendelegasikan kewenangan orang Papua untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan wujud nyata pengakuan, penghormatan dan keberpihakan kepada orang Asli Papua untuk hidup di NKRI.

Substansi yang tergambar dalam UU Otsus Nomor 2 dan Peraturan Pemerintah yang sedang di godok saat ini di Jakarta belum menggambarkan keberpihakan Politik yang jelas tersurat dalam PP yang sedang di buat.

Sebagai contoh Partai Politik Lokal Dalam UU nomor 2 ditiadakan. Kemudian Pasal 6A Tentang DPRP dan DPRK Jalur Pengangkatan memberikan ruang kepada OAP untuk mengisi DPRP dan DPR Kabupaten Kota melalui Jalur Pengangkatan. Meski demikian, Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana Pasal 26 Ayat 3 Justru membatasi hak dan Kewenangan PDRK Jalur Pengangkatan.

Hak-hak seperti berhak membentuk fraksi, menduduki unsur pimpinan dewan, Bamus, justru dibatasi. Ini merupakan wajah undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang stengah hati dan dapat kita katakan diskriminasi undang-undang.

Kemudian hal-hal menyangkut Kewenangan dan hak, kedudukan dan kewenangan DPRP dan DPRP  justru direkomendasikan oleh PP bahwa akan di atur dalam Peraturan Perundang-undangan dan khususnya Tata Tertip Dewan. Sesuatu yang Rancu, bagaimana mungkin hal-hal menyangkut hak-hak politik Orang Asli Papua yang diwakil oleh DPRP dan DPRK Justru tidak didelegasikan dengan jelas dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah. Malah kemudian diatur dalam Tata Tertip Dewan yang rendah dibawah UU Otsus sebagai lex specialis. Hanya akan membenturkan DPRP dan DPRK Jalur Pengangkatan. Hanya akan menimbulkan konflik internal masyarakat Papua Sendiri.

Berpotensi multi tafsir dan tumpang tindih kewenangan dan kedudukan. Karena itu Rancangan Peraturan Pemerintah ini mesti membuat sesuatu yang baru dan layak dalam menghargai masyarakat Papua. Tidak menunggu masyarakat Papua harus demo menuntut barulah hak-hak itu diberikan. Tetapi kehendak baik pemerintah pusat itu diperlukan. Hak untuk mengusung Kepala Daerah, hak untuk menduduki unsur Pimpinan, hak untuk menduduki alat kelengkapan Dewan dan sebagainya.

Semua kewenangan menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota semuanya di delegasikan penuh dalam rangka akselerasi pembangunan daerah.

Nasionalisme hanya dapat di bangun dengan keadilan hukum dan undang-undang, serta keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tanpa itu Nasionalisme yang di gaungkan hanyalah slogan biasa. Selamat Hari Kesktian Pancasila.

 


Berita Terkait