Musda Golkar Bintuni Cacat Prosedur, 4 Calon Ajukan Gugatan Ke Mahkamah Partai

Oleh Redaksi

12 October 2021 22:11 1059 VIew

''4 Bakal Calon DPD II Golkar Kabupaten Teluk Bintuni Ajukan Gugatan ke Mahkamah Partai Golkar ''

Teluk Bintuni, arfaknews - Empat Bakal Calon  menggugat hasil Musda IV DPD II Golkar Kabupaten Teluk Bintuni di Mahkama Partai Golkar. 

Keempat bakal calon tersebut yakni Maks Samaduda, Mektison Meven, Yohanes Akwan dan Dominggus Yanpapi, menolak hasil Musda IV DPD II Golkar Teluk Bintuni pada tanggal 11 Oktober 2021 kemarin. 

Advokat Kosmas Refra, SH ditunjuk sebagai Kuasa Hukum dalam upaya mencari jalan keadilan di Mahkamah Partai Golkar terhadap hasil Musyawarah Daerah IV DPD II Golkar Kabupaten Teluk Bintuni. 

Maks Samaduda mengatakan sebagai kader Golkar dirinya memiliki niat yang baik dan komitmen yang tegas untuk membesarkan  partai Golkar di Teluk Bintuni, sebagai salah satu Partai yang merakyat, demokratis sehingga ia memilih maju sebagai Calon DPD II Golkar Bintuni. 

Namun, Golkar yang dianggap sebagai Partai Nasionalis, sebagai Partai Besar di Negera Indonesia namun menyelenggarakan Musda IV Teluk Bintuni tidak sesuai dengan prosedur dan tahapan yang baik, bahkan terkesan melanggar kode etik partai. 

Saya punya impian, ketika masuk sebagai kandidat dalam Musda IV DPD Golkar Teluk Bintuni maka kita akan  bersama  - sama bergandeng tangan membesarkan partai Golkar di Kabupaten Teluk Bintuni.

Saya ikuti tahapan pencalonan, proses penjaringan, pengambilan formulir hingga pengembalian berkas dokumen yang kita sudah isi sesuai aturan  Partai. Namun yang menjadi kejanggalan adalah pelaksanaan proses pendaftaran dan pelaksanaan Musda. 

Saya lihat, waktu tidak efektif karena sangat singkat. Harus ada interval waktu salama seminggu membuka pendaftaran sehingga ada hal - hal terkait sosialisasi, dan kesiapan - kesiapan berkas bisa disediakan bakal calon, namun  yang terjadi sangat singkat. 

Kedua, setelah berkas pendaftaran diterima, tidak ada pemberitahuan kepada kita (Bakal Calon) untuk ikut dalam Musda dengan prosedur dan schedule Musda yang baik dan transparan.

Partai Golkar ini bukan partai kacang - kacangan, ini partai besar, partai pelopor demokrasi, maka kader partai harus profesional junjung tinggi mekanisme demokrasi yang adil dan transparan. 

Ketiga, Musda dilaksanakan di tempat salah satu Kandidat. "Seolah - olah kandidat yang punya tempat tersebut  bukan calon, padahal dia adalah Calon. Harusnya Panitia Musda mencari tempat netral, agar tidak merugikan para calon yang lain," ujarnya. 

Keempat,  Stering Komite dan Panitia tidak memberitahukan kepada para bakal Calon ketua - Ketua komdis padahal dalam persyaratan wajib mengantongi 30 persen  suara komdis.

Nama - nama Komdis tidak diberikan oleh Panitia dan sttering. Hal ini menjadi pertanyaan dan dari sisi legalitas harus diungkap oleh Mahkamahah Partai. 

Saya sangat keberatan terhadap hasil Musda. Saya minta perlu ada pertanggung jawaban secara hukum kepada lembaga Mahkamah Partai untuk memastikan bahwa para kader memiliki hak yang sama sebagai kandidat wajib diakomodir,"tegas Maks Samaduda

Senada, Mektison Meven menilai Musda DPD II Partai Golkar Teluk Bintuni tidak sesuai dengan mekanisme Partai sehingga Ia menolak hasil Musda IV DPD Musda Teluk Bintuni. 

Seharusnya partai Golkar, sebagai Partai Besar di Indonesia memberikan pendidikan politik yang baik kepada kami (anak - anak Muda) agar kedepan partai ini lebih besar dan mendapat simpati dari masyarakat. 

Namun  cara - cara yang digunakan ini melanggar nilai - nilai demokrasi dan menciderai Ad/Art Partai sehingga kami merasa tidak adil dengan proses yang dilakukan ini. 

Waktu singkat, semua seperti diseting oleh Panitia, kami kandidat bakal colon tidak diundang, tiba - tiba musda sudah dilakukan.
Aneh bin Ajaib musda yang Panitia buat ini. 

Saya tidak terima hasil Musda kemarin. Karena semua sudah diatur untuk memenangkan kandidat tertentu. Hal itu terbukti  ketika Musda dibuka, langsung dilakukan aklamasi mendukung calon tertentu, semacam tidak menghargai kandidat yang lain. 
 
Saya sangat keberatan karena sarat dengan kepentingan pribadi oknum calon tertentu. Kami ini kader, kami akan gugat ini sampai ke Mahkamah Partai, kami ingin adanya proses pendidikan politik yang baik kepada kami, agar kita dapat membangun Golkar lebih besar kedepan,"tandasnya. 

Calon lain, Yohanes Akwan menilai Musda IV banyak pelanggaran administratif dan tidak sesuai prosedural yang dilakukan Panitia dan pengurus Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni. 

Fakta, bahwa Musda IV Golkar Kabupaten Teluk Bintuni Cacat Hukum dan langgar Ad/Art serta Peraturan Organisasi. 

Ketika kita kembalikan berkas pencalonan, mestinya dilakukan verifikasi terbuka kepada para calon untuk menilai dan menyaksikan secara bersama - sama berkas - berkas dari masing - masing calon. 

Misalnya legalitas Ijazah, azas kepatuhan terhadap Partai, KTA, dan kode etik lainnya. Semua berkas itu harus diverifikasi faktual secara terbuka agar hasil yang disepakati betul - betul lahirkan pemimpin yang berwibawa dan demokratis. 

Sebagai kader, saya tetap menghormati proses yang sudah jalan, tetapi sebagai kader juga, kami miliki hak untuk mencari pembelaan dan keadilan, maka partai harus memberikan ruang pembelaan hukum kepada kami. 

Karena itu untuk mencari keadilan, kami menujuk Advokat Kosmas Refra, SH dan kawan - kawan  menjadi kuasa hukum membawa keberatan kami untuk diajukan ke Mahkamah Partai di Jakarta. 

Selanjutnya, Kuasa Hukum Cosmas Refra,SH mengatakan sejatinya Mahkamah Partai Golkar memberikan ruang kepada Kader Partai untuk menguji sejauh mana, keabsahan dan legalitas Musda kemarin yang telah berjalan. 

Dari keterangan saudara- saudara, diduga adanya berbagai hal yang harus diadili, misalnya proses tahapan Musda yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Partai, dan syarat - syarat calon yang tidak diverifikasi dan berbagai hal yang dinilai perlu diuji di Mahkamah Partai,"tandasnys.


Berita Terkait