Hadirnya Instansi Damkar, Solusi Penanganan Masalah Kebakaran di Kota Manokwari

Oleh Redaksi

27 October 2021 13:08 615 VIew

''Mantan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Daud Indouw,SH''

Manokwari, arfaknews - Lemahnya penanganan saat kebakaran lantaran belum dibentuknya instansi teknis yang menangani masalah kebakaran, dan penataan kota di Kabupaten Manokwari. 

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Daud Indouw, SH menerangkan lemahnya penanganan kebakaran dan penataan kota karena belum dibentuknya OPD teknis yang bertanggungjawab atas penataan kota dan masalah kebakaran di Kabupaten Manokwari. 

"Sampai hari ini, pemda Manokwari belum usulkan untuk dibentuknya OPD teknis yang menangani masalah kebakaran, (DAMKAR) di Kabupaten Manokwari,"kata Daud Indouw kepada Media ini, Rabu (27/10/2021). 

Menurutnya, belum dibentuknya OPD teknis tersebut sehingga berdampak pada lemahnya pelayanan pemerintah di bidang penataan kota dan antisipasi dini masalah kebakaran. 

Kita bisa lihat saja, dan berdiri menyaksikan api membakar rumah hingga rata tanah saat terjadi kebakaran, sementara DAMKAR tidak ada ditempat untuk berupaya memadamkan Kobaran Api. 

Hal itu, kata Daud karena belum adanya OPD Teknis yang secara khusus menangani masalah kebakaran sehingga lemahnya pelayanan Pemerintah jika terjadi kebakaran,"ungkapnya. 

Disisi lain, Daud menerangkan jika aturan tidak menghendaki untuk dibentuknya OPD tersebut maka pemerintah daerah bisa mengusulkan penggabungan beberapa OPD teknis menjadi satu ATAP seperti Sat POL PP, Damkar, Penataan Kota dan  LLAJ.  Pasalnya, OPD teknis tersebut dapat bekerja sama dalam upaya menegakan aturan termasuk penataan kota sesuai regulasi yang ada. 

Daud menambahkan, lemahnya pengawasan, penegakan aturan dan penataan kota ditengah lajunya pembangunan di kota Manokwari akan berdampak pada berbagai masalah sosial dan lingkungan. 

Beberapa kasus kebakaran yang melanda Kota Manokwari  karena penataan pembanguan yang tidak tertata secara baik. 

Contohnya, kata Daud pembangunan lapak jualan secara sembraut di Pasar Wosi dan proses instalasi arus listrik yang tidak sesuai dengan anjuran PLN atau Tenaga Profesional merupakan salah satu faktor terjadi kabakaran di Pasar Wosi Manokwari.

Pasar Wosi itu Aset Pemerintah Daerah, maka para pedagang yang mau bangun  lapak jualan seharusnya kantongi ijin dari Pemda, sehingga penataannya tidak sembraut. Demikian juga, penggunaan Listrik, Pemerintah harus awasi secara baik agar tidak menimbulkan kosleting yang memicu kebakaran. 

Selain itu, Mantan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari ini juga menyoroti  kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Manokwari dan OPD Teknis lainnya. 

Saya lihat, Sat POL PP tidak bekerja maksimal dalam upaya menjaga dan melakukan fungsi pengawasan  terhadap aset - aset pemerintah termasuk penegakan regulasi di daerah. 

Faktanya hingga saat ini, Satpol PP belum bekerja maksimal. Disamping itu LLAJ juga belum bekerja maksimal sehingga penataan arus lalulintas kota tidak teratur dengan baik. 

Ambil contoh, pembangunan lapak di jalan lingkar Pasar Wosi, arah dari Jalan Pasir  sudah memakan badan jalan. Hal tersebut terkesan dibiarkan oleh Dinas Perhubungan melalui LLAJ dan Sat Pol PP. 

Padahal, lemahnya pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan melalui Lalu Lintas dan Arus Jalan (LLAJ) akan berdampak pada penataan kota Manokwari yang amburadul. 

Pembangunan tanpa pengawasan yang baik miliki tingkat kerawanan yang cukup fatal, seperti kecelakaan lalu-lintas hingga kebakaran. 

Karena itu, diharapkan tidak perlu saling menyalahkan apalagi salahkan pemda, melainkan sama - sama bertanggung jawab 

Para pedagang membangun lapak - lapak jualan tanpa izin dari Pemerintah dan Pemerintah membiarkan pedagang membangun seenaknya tanpa pengawasan yang baik,"ujarnya.

Lebih lanjut, tokoh masyarakat ini minta Bupati Manokwari usulkan agar dibentuknya OPD Teknis terkait Damkar. Namun jika tidak maka Damkar bisa satu atap dengan sat Pol PP, Dinas Pertamanan Kota termasuk didalamnya Lalu Lintas dan Arus Jalan (LLAJ) agar ketertiban kota Manokwari bisa tertata rapi. 

Jadi jangan sumbang dua unit Mobil Damkar, tetapi tidak bisa dioperasikan secara profesional karena tidak ada Instansi teknis yang bertanggungjawab. Saran kami, bentuk dulu instansinya agar dapat bertanggungjawab dalam melayani masyarakat saat terjadi kebakaran. 

Daud juga minta Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari untuk menata  bangunan usaha di pinggir badan jalan sehingga tidak menimbulkan masalah kecelakaan. 

Jangan sampai Kabupaten Manokwari disebut Kabupaten terserah, karena orang bangun bangunan sampai makan badan jalan, menggunakan badan jalan sebagai halaman parkir, sementara Pemda hanya diam saja, padahal Manokwari ini Ibu Kota Provinsi Papua Barat, iconnya Provinsi Papua Barat, harusnya ditata lebih rapi agar keindahan dan ketertibaan kota lebih terjaga. 

Saya minta pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Darat (LLAJ) bersama Satpol PP untuk tegakan aturan, bersihkan  bangunan dan pedagang kaki lima yang membangun bangunan usaha hingga memakan badan. 

Terutama di area jalan protokol seperti ruas jalan Wosi, Jalan Esau Sesa hingga Jalan Taman Ria agar ditertibkan sebab kawasan tersebut masuk area strategis kota.

Jangan ada aktivitas usaha yang memakan badan jalan dan menghambat arus lalulintas, ini harus ditertibkan bila perlu tidak keluarkan izin,"harap Mantan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari dua periode ini. 


Berita Terkait